Pasukan China berpartisipasi dalam sebuah latihan anti teror di Hami, Wilayah Otonomi Uighur di Xinjiang, China, pada 8 Juli 2017. 

© 2017 Reuters
(New York) – Pemerintah China sebaiknya segera membebaskan orang-orang yang ditahan di sejumlah pusat ‘pendidikan politik’ tidak resmi di Xinjiang dan menutup tempat-tempat itu, kata Human Rights Watch hari ini (10/9). Sejak sekitar April 2017, pemerintah secara paksa menahan ribuan orang Uighur dan minoritas muslim Turki lain di tempat-tempat tersebut, di mana mereka menjadi target propaganda yang mempromosikan identitas China. 
 
“Pemerintah China menahan orang-orang di pusat-pusat ‘pendidikan politik’ itu bukan karena mereka melakukan tindak kejahatan, tapi karena mereka tidak bisa diandalkan secara politik,” kata Sophie Richardson, Direktur China di Human Rights Watch. “Pemerintah punya macam-macam alasan yang tidak bisa dipercaya atas penahanan orang-orang ini dan semestinya segera membebaskan mereka.” 
 
Human Rights Watch mewawancarai tiga kerabat dari para tahanan yang mendekam di fasilitas-fasilitas pendidikan politik di sekitar kota Kashgar dan Prefektur Bortala pada 2017. Para tahanan mengatakan, penahanan dimulai sejak musim semi dan berlangsung selama beberapa bulan. Mereka juga bilang, orang-orang yang dikirim ke tempat-tempat itu tidak punya jaminan, bukti kejahatan, atau dokumen lainnya. Mereka tidak tahu otoritas lokal mana yang bertanggung jawab atas penahanan anggota keluarga mereka ini atau di beberapa kasus, bahkan di mana orang-orang itu ditahan.
 
Menurut anggota keluarga para tahanan itu, laki-laki, perempuan dan anak-anak semuanya ditahan. Di satu kasus, sebuah keluarga yang terdiri dari empat orang, termasuk dua anak, dibawa ke sebuah fasilitas pendidikan politik di barat Xinjiang pada April lalu karena bepergian ke luar negeri untuk urusan bisnis dan naik haji ke Mekah. Setelah tiga bulan, salah satu orang orangtua dan seorang anak dibebaskan sementara dua lainnya diyakini masih di tahanan. 
 
Media negara di Xinjiang termasuk Xinjiang Daily sudah menurunkan laporan soal fasilitas-fasilitas ini. Orang-orang yang diwawancarai dan media milik pemerintah secara umum merujuk mereka sebagai “pusat pelatihan melawan ekstremisme” (去极端化培训班) dan “pusat pelatihan pendidikan dan perubahan” (教育转化培训中心). Fasilitas-fasilitas tersebut ada yang awalnya sekolah atau bangunan pemerintah meski ada beberapa yang khusus dibangun untuk tujuan itu. Media mencatat para kader partai “makan, tinggal, dan bekerja” bersama-sama mereka “yang perlu diubah,” dan bahwa kehidupan di sana “seperti sekolah berasrama… kecuali pelajarannya yang berbeda.”   
 
Beberapa anggota keluarga yang diwawancarai mengaku percaya bahwa para kerabat mereka ditahan karena sejumlah alasan, termasuk bepergian ke luar negeri atau punya keluarga yang tinggal di negara lain. Sejumlah orang lainnya mungkin dijadikan target karena berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan yang tidak resmi, seperti memakai jilbab atau pakaian Muslim lainnya, atau hanya karena punya kerabat yang sebelumnya pernah ditangkap pemerintah. Beberapa laporan media milik negara juga menyebut orang-orang yang “mudah dipengaruhi ektremisme agama” serta “personel kunci” - istilah untuk merujuk pada orang-orang yang dipandang sebagai ancaman oleh pemerintah - juga ditahan di fasilitas-fasilitas ini.   
 
Anggota keluarga juga mengatakan, para tahanan diwajibkan belajar bahasa Mandarin dan menghafalkan hukum dan kebijakan China dan Xinjiang. Mereka dipaksa menonton video propaganda pro-pemerintah, dan melepaskan identitas etnis dan agama mereka, serta mengucapkan slogan-slogan seperti "agama itu berbahaya," dan "belajar bahasa Mandarin adalah bagian dari patriotisme."
 
Masih belum jelas berapa banyak orang yang ditahan di tempat-tempat ini pada satu waktu. Pada 5 April, sebuah artikel di Xinjiang Daily melaporkan ada lebih dari 2.000 orang yang sudah "dilatih" di fasilitas Hotan meski tidak dijelaskan rentang waktunya. Laporan ini bercerita tentang seorang penjual obat-obatan tradisional Uighur bernama Ali Husen, yang “dikirim” ke pusat pelatihan ini oleh pemerintah kota. Meski Husen “awalnya sangat berkeberatan” untuk belajar, dalam waktu singkat ia “terkejut dengan ketidaktahuannya.” Setelah dua bulan masa pendidikan, Husen diminta untuk “mengulangi secara jelas sikapnya (发声亮剑)” di hadapan 5.000 orang dan mengatakan pada mereka “bagaimana ekstremisme telah merugikan dirinya.” 
 
Laporan sejumlah media menyebutkan bahwa orang-orang dari etnis Kazakh and Kyrgyz juga ditahan karena bepergian ke luar negeri atau “banyak bicara soal Kazakhstan.” Sementara alasan lain mengapa mereka ditahan tidak diketahui.
 
Tindakan China yang hampir mirip dengan bentuk penahanan untuk indoktrinasi politik ini adalah “pendidikan ulang” wajib bagi ratusan orang Tibet setelah mereka kembali dari pertemuan keagamaan yang disebut Inisiasi Kalachakra di India pada Desember 2012, di masa kepemimpinan sekretaris Partai Komunis Chen Quanguo.
 
Selain bertentangan dengan konstitusi China, pusat tahanan pendidikan politik Xinjiang juga melanggar aturan hak asasi manusia internasional, kata Human Rights Watch. Konstutitusi China pasal 37 menyatakan bahwa semua penangkapan harus disetujui oleh kantor penuntutan dan penyidikan negara, atau pengadilan, tapi tidak ada satupun dari lembaga-lembaga ini yang terlibat dalam penahanan tersebut.
 
Hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang ditandatangani namun tidak diratifikasi oleh China, melarang penahanan sewenang-wenang. Penahanan disebut sewenang-wenang bila tidak ada kemungkinan untuk meminta dasar hukum yang membenarkan perampasan kebebasan, atau ketika otoritas penahanan gagal mematuhi hak proses dasar, seperti mengetahui alasan penangkapan, bisa menggugat penahanan di hadapan hakim, dan memiliki akses ke pengacara dan anggota keluarga. Meski beberapa Undang-Undang China – termasuk Undang-Undang Kontra-Terorisme, Aturan Pelaksanaan Xinjiang atas Undang-Undang tersebut, atau Peraturan Kontra-Terorisme Xinjiang – di mana pihak berwenang "mendidik" orang-orang tentang ekstremisme, tapi tidak satu pun dari Undang-Undang tersebut yang mengizinkan pihak berwenang untuk mencabut kebebasan masyarakat.
 
“Penahanan yang tidak adil dan pemaksaan indoktrinasi pada masyarakat hanya akan meningkatkan kebencian terhadap pemerintah, bukannya mengakibatkan ketidaksetiaan,” kata Richardson. "China seharusnya memberikan kebebasan yang lebih luas sehingga masyarakat di Xinjiang dapat mengekspresikan kritik dan identitas etnik dan agama mereka secara damai pun tanpa rasa takut."
 
Tekanan Pemerintah terhadap Orang-Orang Uighur
 
Xinjiang, terletak di barat laut China, adalah rumah bagi 10 juta orang Uighur dan sebagian besar minoritas etnis Muslim lainnya. Pemerintah China menerapkan diskriminasi, represi dan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Penentangan terhadap kebijakan pemerintah lokal dan pusat tidak hanya dilakukan dengan unjuk rasa damai, melainkan juga dengan pengeboman dan aksi-aksi kekerasan lainnya.
 
Pemerintah China telah lama mengacaukan bentuk-bentuk advokasi politik kekerasan dan tanpa kekerasan di Xinjiang. Pemerintah memperlakukan ekspresi identitas Uighur, termasuk bahasa, budaya, agama dan keinginan untuk merdeka, sebagai satu dari "tiga kekuatan [jahat]" (三股势力), yang meliputi, "separatisme, terorisme dan ekstremisme." 
 
Menurut Pemerintah Xinjiang, ada banyak orang Uighur yang punya "gagasan-gagasan bermasalah," termasuk nasionalisme Uighur, dogma agama yang ekstrem, dan identitas pan-Islam pun pan-Turki. Hal-hal ini diatasi dengan menyasar pemikiran mereka. Pemerintah mengatakan, gagasan-gagasan ini, yang mereka yakini menyebar dari Asia Tengah dan Timur Tengah ke Xinjiang, tidak cocok dengan pandangan pemerintah China soal sebuah identitas nasional persatuan China. 
 
Sejak Sekretaris Partai Chen Quanguo pindah dari Tibet untuk memimpin Xinjiang pada Agustus 2016, Pemerintah Daerah Xinjiang telah menerapkan sejumlah kebijakan yang membatasi hubungan luar negeri. Kebijakan ini termasuk mencabut paspor beberapa warga Xinjiang sejak Oktober 2016, yang membatasi perjalanan ke luar negeri bagi warga daerah ini dan memberikan kekuasaan yang luas bagi polisi untuk meneliti permohonan para warga yang mau bepergian ke luar negeri. Kebijakan ini juga memerintahkan para pelajar Uighur yang belajar di luar negeri, termasuk di Mesir, untuk kembali ke Xinjiang, dan menyebabkan pemerintah Mesir menangkapi para pelajar yang tak berhasil pulang pada Juli 2017.  
 
Ada juga sejumlah laporan dari orang-orang yang dihukum penjara sampai lebih dari 10 tahun karena belajar atau bepergian ke luar negeri. Chen juga telah meningkatkan pengawasan terhadap warga, yang sudah berada di bawah tindakan keamanan tingkat tinggi dan kampanye “serangan keras” yang terus berlanjut, dengan menggunakan teknologi terbaru, serta mempekerjakan ribuan lebih personel keamanan.