(New York) – Pemerintah Indonesia harus melakukan penyelidikan imparsial atas kekerasan pra-pemilu dan membebaskan semua pengkritik damai yang dtangkap selama periode menjelang pemilihan parlementer pada 9 April 2009, menurut Human Rights Watch hari ini.
Empatpuluh empat partai politik akan bersaing dalam pemilu nasional untuk memperebutkan kursi legislatif di Dewan Perwakilan Daerah, DPR provinsi dan kabupaten/kota. Tigapuluh delapan partai merupakan partai nasional. Sisanya, enam partai, adalah partai lokal di Aceh, Sumatra bagian utara, yang dibentuk sesudah perjanjian damai Helsinki antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada Agustus 2005.
“Pemerintah harus melakukan penyelidikan serius dalam kekerasan pra-pemilu, di mana pun bukti itu mengarah,” kata Brad Adams, direktur Asia Human Rights Watch. “Tak ada yang harus puas dan mengatakan bahwa Indonesia negara besar dan tak stabil di mana kekerasan pemilu tidak bisa dihindari.Tidak ada pelanggaran hak asasi manusia yang tak terelakkan.”
Sejak Januari, lima politisi dari Partai Aceh, partai politik Gerakan Aceh Merdeka, dibunuh. Dalam kasus terakhir, pada 4 April, dua orang bersenjata tak dikenal menembak bagian dada Muhammad Jamil, ketua Partai Aceh di kota Langsa. Kantor partai dibom, dan tentara Indonesia menurunkan beberapa bendera partai.
Di Papua, para mahasiswa mengadakan aksi unjuk rasa damai menentang pemilu di Nabire dan Jayapura, selain menyerukan sebuah referendum melalui PBB untuk masa depan Papua. Pada 6 April di Nabire, polisi Indonesia menembak para demonstran, empat mahasiswa terluka parah. Pada 3 April, polisi menggerebek kantor Dewan Adat Papua di Jayapura, menangkap 15 mahasiswa di sana dan dua mahasiswa lain di pelabuhan Jayapura. Polisi juga menangkap tiga mahasiswa di Wamena. Mahasiswa berkemah di halaman kantor Dewan Adat Papua sejak November 2008.
Polisi menuntut tiga dari mahasiswa Jayapura – Musa Tabuni, Serafin Diaz, dan Yance Motte –dengan tuduhan makar dan penghasutan. Ketiganya menghadapi hukuman maksimal penjara seumur hidup.
“Pemerintah Indonesia harus membebaskan segera semua pengkritik dan aktivis damai,” kata Adams. “Memenjarakan orang karena mengkritik pemilu adalah penghinaan terhadap demokrasi.”
