Skip to main content

Indonesia Harus Mengizinkan Peninjauan Proses Keadilan

Dr Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden
Republik Indonesia

Yang terhormat Presiden Yudhoyono,

Merupakan kecemasan besar bagi kami saat menerima kabar pemerintah Anda belum mengeluarkan visa untuk Hakim Prafullachandra Bhagwati dari India, Profesor Yozo Yokota dari Jepang, dan Shaista Shameem dari Fiji. Ketiga orang terkemuka ini anggota Komisi Ahli yang ditunjuk Sekretaris Jenderal PBB untuk meninjau proses keadilan di Indonesia dan Timor Timur.

Dengan Indonesia yang saat ini duduk di Komisi HAM PBB, merupakan waktu yang tepatbagi negara Anda untuk memimpin dalam promosi dan pelindungan hak asasi manusia di Asia Tenggara. Hal ini tidak dapat dipahami bahwa, bukannya menunjukkan komitmen yang jelas untuk hak asasi manusia di tingkat dunia, pemerintah malah menunjukkan sedikit kerjasama terhadap perwakilan terhormat Sekretaris Jenderal.

Kami mendesak Anda untuk memberikan visa bagi tiga komisioner ini dan bekerjasama penuhdengan mereka, termasuk: (a) kebebasan bergerak di seluruh Indonesia; (b) akses bebaspada semua dokumen yang relevan, termasuk yang sedang ditangani institusi penyelidikan, kejaksaan, dan pengadilan; (c) kebebasan untuk bertemu dan mewawancarai semua orang yang memiliki informasi yang dianggap penting oleh Komisi; dan (d) pengaturan keamanan yang pantas dan tidak membatasi kebebasan Komisi untuk bergerak, seperti diwajibkandalam acuan Komisi berdasarkan ketetapan Sekretaris Jenderal.

 

Hormat kami,

 

John M. Miller, Koordinator East Timor Action Network 

Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch

Juan E. Mendez, Presiden International Center for Transitional Justice

Charles Scheiner, Sekretariat International Federation for East Timor  

Nina Bang-Jensen, Direktur Eksekutif Coalition for International Justice  

James A. Goldston, Direktur Eksekutif Open Society Justice Initiative

 

Cc: Bapak Rezlan Ishar Jenie, Perwakilan Tetap untuk PBB; Dr Makarim Wibisono, Ketua Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia; Dr N. Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri 

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country