Dalam laporan terbaru yang diterbitkan hari ini, Human Rights Watch menyerukan kepada mereka yang peduli perkembangan di Indonesia untuk melihat tak sekadar Jakarta tapi juga ke Irian Jaya atas meningkatnya ketegangan politik di sana.
Ketegangan ini dibakar oleh keengganan pemerintah Habibie untuk mengizinkan diskusi tentang kemerdekaan dalam “dialog nasional” tentang Irian Jaya yang mulanya direncanakan bulan Januari dan kini kemungkinan besar ditunda. Human Rights Watch tidak mengambil posisi mengenai status politik Irian Jaya tapi percaya bahwa pemerintah seharusnya tidak berusaha membatasi muatan diskusi apapun tentang pilihan-pilihan politik.
Ketegangan juga dipantik oleh serangkaian aksi pro-kemerdekaan sejak Juli 1998 yang menyebabkan pemenjaraan lusinan aktivis. Unjuk rasa di Biak pada 6 Juli membawa tentara-tentara Indonesia menembaki demonstran; jumlah korban mati hingga kini belum jelas.
“Bila tuntutan investigasi menyeluruh atas penembakan Biak dan kekerasan terbaru lain tak digubris, maka banyak rakyat Irian Jaya semakin marah,” kata Sidney Jones, direktur Asia Human Rights Watch. “Itu hanya akan meningkatkan potensi kerusuhan di wilayah itu.”
Laporan yang dipublikasikan hari ini, “Hak Asasi Manusia dan Aksi Pro-Kemerdekaan di Irian Jaya,” menjelaskan latarbelakang demonstrasi pro-kemerdekaan pada bulan Juli dan Oktober 1998 di Jayapura, Sorong, Wamena, Biak, dan Manokwari. Ia melaporkan secara khusus demonstrasi di Biak yang dibalas militer Indonesia dengan pengerahan kekuatan mematikan. Laporan juga mengulas penangkapan enam pemimpin pro-kemerdekaan pada akhir September, dan bagaimana perdebatan dialog nasional makin memperburuk atmosfir ketegangan.
“Situasinya mirip dengan Timor Timur,” kata Jones. “Pemerintah, dengan membatasi kebebasan berekspresi yang mendukung kemerdekaan, telah membuat konsep otonomi tampak hanya main-main, alih-alih melanjutkan status quo. Di Timor Timur dan Irian Jaya, efek pembatasan diskusi pada satu pilihan populer hanya meningkatkan dukungan atas hal itu.”
