(Berlin) – Otoritas Uzbekistan seharusnya memastikan proses banding yang adil bagi seorang mahasiswa yang dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena membagikan tautan lagu renungan Islami, kata Human Rights Watch hari ini.
Kasus yang menimpa Jahongir Ulugmurodov, seorang mahasiswa berusia 20 tahun yang belajar ekonomi di sebuah universitas di Tashkent, melanggar haknya atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Kasus ini adalah salah satu dari semakin banyak penuntutan terhadap orang-orang di Uzbekistan karena membagikan konten yang dianggap “ekstremis” oleh pihak berwenang. Pengadilan Tashkent akan mendengarkan banding Ulugmurodov pada 14 Juni 2023.
“Memenjarakan Ulugmurodov dan yang lainnya karena membagikan materi yang disebut 'ekstremis' tanpa bukti bahwa mereka menggunakan atau bermaksud menggunakannya untuk menghasut kekerasan, adalah tindakan yang terlalu berlebihan,” kata Mihra Rittmann, peneliti senior Asia Tengah di Human Rights Watch. “Pihak berwenang seharusnya melindungi kebebasan berbicara dan beragama Ulugmurodov dan mengambil langkah-langkah untuk membatalkan vonis tersebut.”
Pada 8 Mei, pengadilan Tashkent memutuskan Ulugmurodov bersalah atas tuduhan “membagikan materi yang mengancam keamanan publik dan ketertiban umum” setelah ia mengirimkan tautan YouTube sebuah nasyid, nyanyian yang mengandung unsur Keislaman, kepada teman-temannya di aplikasi media sosial Telegram. Pengadilan menghukum Ulugmurodov tiga tahun penjara dan memerintahkan penghancuran ponselnya. Komite Negara untuk Urusan Agama menyimpulkan bahwa lagu tersebut “dipenuhi dengan ide-ide fundamentalis,” tetapi teks lagu yang sudah dianalisis oleh Komite Negara itu, yang telah dilihat oleh Human Rights Watch, bukanlah merupakan hasutan untuk melakukan kekerasan.
Lagu nasyid populer di seluruh dunia Islam tetapi Negara Islam (ISIS) dan kelompok bersenjata Islam lainnya telah membuat dan menyebarkan nasyid versi mereka sendiri untuk tujuan propaganda.
Departemen Kepolisian Daerah Tashkent juga mengeklaim dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan pada 10 Mei bahwa Ulugmurodov telah membagikan khotbah di internet tentang “jihad” dan “seruan untuk menjadi seorang syuhada [martir]” di antara para kenalan dan kerabatnya “dalam rangka meningkatkan jumlah pendukung” sebuah “organisasi teroris internasional.” Namun, polisi tidak memberikan informasi konkret tentang khotbah yang dituduhkan tersebut, dan Human Rights Watch juga tidak menemukan penyebutan konten keagamaan selain yang disebutkan dalam dokumen pengadilan. Meski nasyid yang dipersoalkan mengandung kalimat “kami pantas menjadi syuhada,” itu tidak termasuk dalam kategori penghasutan untuk melakukan kekerasan, kata Human Rights Watch.
Kun.uz, situs web media lokal yang menganalisis pernyataan polisi terhadap dakwaan dan putusan tersebut, menemukan bahwa pernyataan polisi itu berisi "pernyataan keliru dan pidana pencemaran yang tidak sesuai dengan dokumen pengadilan."
Kasus Ulugmurodov adalah satu dari beberapa kasus di mana otoritas Uzbekistan baru-baru ini menuntut sejumlah Muslim karena menyimpan atau membagikan materi yang berisi apa yang mereka sebut sebagai ide “ekstremis agama”. Pada bulan Mei, Human Rights Watch merilis sebuah laporan yang mendokumentasikan tujuh kasus, termasuk kasus Ulugmurodov, selama tiga tahun terakhir di mana sejumlah orang dijatuhi hukuman antara hukuman kebebasan terbatas selama tiga tahun dan lima tahun penjara karena menyimpan atau membagikan konten “ekstremis agama” di Tashkent , Namangan, dan Andijan. Dalam sejumlah wawancara, aktivis hak asasi manusia dan blogger mengatakan mereka mengetahui ada lebih banyak kasus serupa.
Olimjon Haydarov, seorang aktivis dan blogger Muslim yang melaporkan kasus-kasus semacam itu, mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa pihak berwenang tampaknya mengincar pria muda Muslim yang berbagi konten keagamaan secara daring berdasarkan pasal 244-1, bagian 3, kitab hukum pidana, yang dalam banyak kasus dengan tanpa bukti bahwa terdakwa menggunakan atau berniat menggunakan materi tersebut untuk melakukan atau menghasut kekerasan. Pada 22 Mei, pengadilan di kota Jizzakh di Uzbekistan menghukum seorang pria berusia 19 tahun dengan hukuman penjara tanpa penahanan selama tiga tahun dengan tuduhan serupa.
Lembaga-lembaga hak asasi manusia internasional, termasuk Pelapor Khusus PBB untuk masalah kontra-terorisme, telah menyatakan keprihatinannya bahwa hukum Uzbekistan tidak membedakan antara ekstremisme dengan kekerasan dan non-kekerasan, dan bahwa tuduhan “ekstremisme” digunakan terhadap orang-orang yang semata-mata yang beraktivitas atau menyatakan ekspresi keagamaan yang damai. Komite Hak Asasi Manusia PBB pada April 2020 mendesak pemerintah Uzbekistan untuk menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan dan mempersempit definisi “ekstremisme” yang terlalu luas dan tidak jelas guna memastikan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut mematuhi standar hak asasi manusia internasional. Lima pelapor khusus PBB dalam komunikasi bersama dengan Presiden Shavkat Mirzioyev pada 29 Juli 2021 menyatakan keprihatinan mereka terkait berbagai ketentuan yang melanggar HAM dalam undang-undang tentang agama yang baru diadopsi Uzbekistan dan mendesak pemerintah agar “mempertahankan definisi ekstremisme dan terorisme yang konsisten dengan makna hukum fundamental.”
Pemerintah Uzbekistan seharusnya memastikan bahwa umat Islam dapat menganut dan mengekspresikan pandangan agama mereka dengan damai, termasuk dengan menyimpan dan membagikan materi keagamaan bahkan jika pihak berwenang menganggap materi tersebut tidak pantas, kata Human Rights Watch.
Beberapa mitra internasional Uzbekistan, termasuk Uni Eropa dan Amerika Serikat, seharusnya mendesak pemerintah Uzbekistan untuk menghilangkan definisi ekstremisme yang terlalu luas atau samar-samar dan memerintahkan peninjauan kembali kasus-kasus di mana Muslim, seperti Ulugmurodov, telah dihukum karena membagikan atau menyimpan materi yang dianggap “ekstremis” yang tidak melibatkan penggunaan, atau niat untuk menggunakan, materi tersebut untuk menghasut atau melakukan tindakan kekerasan.
“Pemerintah Uzbekistan memiliki hak untuk mengatasi ekstremisme kekerasan, tetapi untuk melakukannya secara efektif, mereka seharusnya mempersempit ketentuan terkait ekstremisme yang saat ini diabadikan dalam hukum Uzbekistan,” kata Rittmann. “Mitra internasional Uzbekistan seharusnya bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional sehingga Muslim dan warga lainnya tidak dipenjara karena menjalankan keyakinan mereka secara damai.”
