(Johannesburg) – Pada 4 Maret 2023, kepolisian Zimbabwe menyerbu panggung dan membubarkan konser seorang musisi popular yang terkenal dengan komentar kritisnya, kata Human Rights Watch hari ini. Wallace Chirumiko (40 tahun) yang dikenal sebagai "Winky D," adalah seniman reggae-dancehall terkenal yang baru-baru ini merilis album berisikan lirik menentang ketakadilan sosial dan politik, korupsi, serta krisis ekonomi di Zimbabwe.
Otoritas Zimbabwe seharusnya segera menyelidiki dan mengambil tindakan yang tepat terhadap para pejabat yang bertanggung jawab atas hal ini dan atas sejumlah tindakan intimidasi, kekerasan, dan ancaman lainnya terhadap para seniman yang mengekspresikan pandangan mereka secara damai. Pihak berwenang perlu sepenuhnya menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berbicara, berekspresi, dan berkumpul, khususnya menjelang pemilihan umum yang diperkirakan akan diselenggarakan Juli atau Agustus.
“Membubarkan konser Winky D merupakan sebuah pesan bahwa otoritas Zimbabwe bersedia melecehkan artis paling populer sekalipun atas apa yang mereka ekpresikan,” kata Idriss Ali Nassah, peneliti senior Afrika di Human Rights Watch. “Pemerintah Zimbabwe perlu segera mengambil tindakan tegas untuk menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi akan dihormati, atau akan ada kekhawatiran yang serius bahwa pemilu mendatang tidak akan bisa dipercaya, bebas, dan adil.”
Menyusul peluncuran album Winky D pada bulan Januari, Kelompok Pemberdayaan Ekonomi, kelompok lobi yang terafiliasi dengan partai penguasa Zanu-PF, pimpinan Presiden Emmerson Mnangagwa, mengadakan konferensi pers yang mengatakan bahwa Winky D seharusnya dilarang tampil dalam acara atau di tempat umum manapun di Zimbabwe, dan bahwa semua stasiun radio lokal seharusnya dilarang memutarkan lagu-lagunya.
Kelompok ini menuding Winky D menghasut perbedaan pendapat di kalangan generasi muda Zimbabwe sebagai bagian dari“agenda menggulingkan rezim.”
Para anggota komunitas seni Zimbabwe menyatakan keprihatinan bahwa tindakan pemerintah terhadap Winky D merupakan bagian dari ancaman yang lebih luas terhadap hak-hak dasar dan kebebasan menjelang pemilihan umum.
Profesor Fred Zindi, seorang akademisi, penulis, dan musisi, mengatakan kepada Newzimbabwe.com:
Lagu Winky D yang berjudul 'ibotso,' yang mengangkat persoalan korupsi, salah kelola, dan penyelewengan sumber daya nasional oleh segelintir elit, mengguncang pihak penguasa dan menjadikan Winky D berada dalam pengawasan. Dengan semakin dekatnya masa pemilihan umum, setiap musisi populer yang melek politik dan menyanyikan lagu yang dianggap sebagai sentimen anti-pemerintah, akan menjadikannya musuh dan pemerintah akan berusaha mengintimidasi dan menekan pemikiran seniman itu.
Produser film dan teater Daves Guzha mengatakan kepada Human Rights Watch: "tindakan polisi terhadap Winky D jelas merupakan penyalahgunaan kekuasaan. Dewan Kesenian Nasional Zimbabwe seharusnya berdiri bersama para seniman dan mengambil posisi untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan aparatnya.” Dia berkata: "kita tidak bisa hidup dalam situasi di mana para seniman tidak dapat dengan bebas mengekspresikan diri karena takut dianiaya, ditangkap, atau hak-haknya dilanggar. Menjadi seorang seniman bukanlah kejahatan.
Pada akhir pekan yang sama, musisi papan atas lainnya yang popular dengan nama Baba Harare, dan memiliki lebih dari 400.000 pengikut di Facebook, telah menggunakan platformnya untuk mendorong kaum muda agar menggunakan hak pilihnya. Pada akun Facebooknya, dia menuliskan bahwa polisi tidak memberikan izin kepadanya untuk menggelar konser. Dia mengatakan pihak berwenang tidak memberinya penjelasan.
Pada 5 Maret, Baba Harare menulis di Facebook: “Dengan sangat kecewa saya harus beri tahu kalian bahwa jadwal pertunjukan saya di Chitungwiza telah dibatalkan. Kepolisian tidak memberi saya izin untuk tampil.”
“Pelecehan terhadap para musisi ini menggambarkan semakin tingginya tingkat intoleransi pemerintah Zimbabwe terhadap suara-suara yang dianggap kritis terhadap pemerintahan Mnangagwa menjelang pemilu pada pertengahan tahun ini,” kata Nassah. “Pihak berwenang seharusnya berhenti melecehkan para seniman dan membiarkan mereka mengekspresikan pandangan, dan berkarya tanpa rasa takut. Pihak berwenang seharusnya segera bertindak untuk memastikan bahwa kepolisian tidak memihak dan tidak diperalat untuk melanggar kebebasan berserikat dan berekspresi yang dilindungi oleh hukum internasional.”
