Beberapa pakar hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini mengirim sebuah surat kepada Ansar Allah – juga dikenal sebagai Houthi – otoritas de facto di sebagian besar Yaman, termasuk ibu kota Sanaa, merinci “pelanggaran sistematis terhadap hak-hak perempuan dan anak perempuan” oleh kelompok tersebut, termasuk hak atas kebebasan bepergian, kebebasan berekspresi, kesehatan, dan pekerjaan, serta diskriminasi yang meluas. Houthi semakin membatasi kebebasan perempuan sejak mengambil alih Sanaa pada 2014.
Surat itu merinci banyak pelanggaran, termasuk meningkatnya pembatasan kebebasan bepergian bagi para perempuan. Misalnya, otoritas Houthi semakin mewajibkan perempuan untuk bepergian dengan mahram (kerabat dekat laki-laki atau suami mereka) atau bukti persetujuan tertulis dari wali laki-laki mereka. Persyaratan tersebut telah menjadi hukum de facto di seluruh wilayah yang dikuasai Houthi. Sejumlah pakar menyatakan bahwa Otoritas Pengatur Transportasi Darat Houthi dilaporkan memperluas pembatasan pada Agustus 2022, yang mengharuskan perempuan tidak lagi diizinkan bepergian ke mana pun di dalam wilayah yang dikuasai Houthi, ke wilayah yang dikendalikan oleh pemerintah Yaman, atau ke luar negeri tanpa mahram.
Para perempuan Yaman yang bekerja di lembaga-lembaga kemanusiaan, termasuk badan-badan PBB dan organisasi nonpemerintah, juga dilaporkan mengalami pembatasan saat bepergian ke berbagai provinsi untuk bekerja, demikian menurut Amnesty International. Surat itu menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga kemanusiaan harus menyertakan nama mahram ketika mengajukan permintaan perjalanan ke otoritas Houthi untuk staf perempuan Yaman manapun yang bepergian untuk keperluan pekerjaan. Dikatakan banyak staf perempuan tidak memiliki mahram yang dapat menemani mereka dalam perjalanan dinas yang penting, menyebabkan banyak orang meninggalkan pekerjaan mereka dan kehilangan pendapatan yang sangat dibutuhkan oleh keluarga mereka. Beberapa pakar mengatakan pembatasan ini “secara efektif menghalani” perempuan dan anak perempuan Yaman untuk menerima bantuan kemanusiaan.
Menurut Mwatana for Human Rights, sebuah organisasi hak asasi manusia di Yaman, Houthi sejak 2017 juga telah menghalangi akses perempuan ke layanan kesehatan, khususnya layanan kesehatan reproduksi. Mereka juga mengetatkan persyaratan untuk pakaian perempuan, yang terbaru mengharuskan toko pakaian yang menjual pakaian perempuan hanya menjual abaya hitam panjang untuk perempuan, dan melarang kehadiran perempuan di banyak tempat umum, termasuk kafe dan restoran, serta tempat kerja. Pada 2021, otoritas Houthi menghukum empat perempuan, termasuk Intisar al-Hammadi, seorang aktris dan model Yaman, antara satu hingga lima tahun penjara atas tuduhan melakukan tindakan tidak senonoh.
Houthi seharusnya segera mengakhiri pembatasan yang mereka lakukan terhadap kebebasan perempuan untuk bepergian, kebebasan berekspresi, kesehatan, dan pekerjaan. Pelanggaran yang terus berlanjut juga semakin menyoroti perlunya PBB untuk membentuk mekanisme akuntabilitas independen di negara tersebut.
