Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Le Yucheng berpidato di Tinjauan Periodik Universal (UPR) Tiongkok di Dewan HAM PBB, di markas besar PBB di Jenewa, Swiss, Selasa, 6 November 2018. 

© 2018 Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP
Menurut para diplomat senior Tiongkok yang berbicara di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tinjauan Periodik Tiongkok pada 6 November, Xinjiang itu “sangat cantik, aman, dan stabil,” dan “sebuah tempat yang bagus.”

 

Seandainya itu benar!

Tinjauan tindakan dan kebijakan Hak Asasi Manusia Tiongkok banyak mengandung klaim yang sangat tidak jujur dari Tiongkok. Negara itu berbohong tentang kegagalannya meratifikasi pokok perjanjian Hak Asasi Manusia dan berbagai pelanggaran yang bisa dihukum mati, penangkapan para pembela Hak Asasi Manusia, dan catatannya dalam menghalangi lembaga-lembaga HAM internasional.

Tetapi gelombang pasang dokumentasi dari para akademisi, jurnalis, dan organisasi HAM mengenai pelanggaran HAM yang merajalela di wilayah Xinjiang barat laut Tiongkok menunjukkan betapa tidak jujurnya klaim delegasi Xinjiang. Hanya ada sedikit “stabilitas” atau “keamanan” bagi sekitar satu juta Muslim Turk yang ditahan sewenang-wenang di kamp-kamp “pendidikan politik” di Xinjiang, menghabiskan hari-hari mereka diindoktrinasi Gagasan Xi Jinping secara paksa.

Mereka yang berada di luar kamp tak punya pilihan selain harus “menerima” petugas pemerintah dan Partai Komunis untuk tinggal di rumah mereka, di mana perilaku anggota keluarga berada di bawah pengawasan ketat. Dokumen penelitian Human Rights Watch meliputi pembatasan praktik agama Islam di wilayah tersebut, mulai dari menyita salinan Alquran hingga melarang doa harian.

Di Tinjauan Periodik Universal itu, 13 negara menantang Tiongkok untuk menutup kamp-kamp tersebut, dan beberapa negara menggemakan seruan dari Komisioner Tinggi PBB untuk HAM untuk mengizinkan akses ke Xinjiang guna menyelidiki ruang lingkup penyalahgunaan. Makin banyak kekhawatiran yang diutarakan tentang pembatasan kebebasan keyakinan agama dan terhadap kelompok etnis minoritas.

Tetapi tidak ada satu pun pemerintah dari negara anggota Organisasi Kerjasama Islam yang secara eksplisit menyebut Tiongkok atas penyiksaan yang mengejutkan terhadap Muslim, memudahkan Beijing untuk mengecam kritik tersebut sebagai konspirasi “Barat” lainnya. Hanya Turki yang mengakui masalah tersebut, berbicara tentang “Penahanan individu tanpa dasar hukum,” tetapi tanpa secara khusus mengacu ke Xinjiang. Dan beberapa dari pemerintah itu telah terlibat dalam kampanye “Strike Hard” atau “Gebuk Keras” Beijing - yang memaksa pemulangan Muslim Turk, terutama Uighur, kembali Ke Tiongkok, menolak mereka melewati jalan yang aman ke negara-negara ketiga, memberikan informasi tentang identitas mereka kepada pihak berwenang Tiongkok. Tak banyak yang menantang Beijing karena menganiaya Muslim Turk yang berkunjung, belajar di, atau memiliki anggota keluarga yang beremigrasi ke negara mereka.

Tak jelas mengapa pembelaan Muslim di Tiongkok jatuh hampir secara eksklusif kepada pemerintah Barat. Tetapi mengakhiri krisis bagi komunitas itu akan membutuhkan intervensi dari paduan suara yang sangat besar. Akankah negara-negara mayoritas Muslim melangkah maju?