Pengungsi Rohingya menjalani hari-hari mereka di luar tenda penampungan sementara di sebuah jalan di Kutupalong, Bangladesh, 9 September 2017.

© 2017 Danish Siddiqui/Reuters

(New York) - Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi multilateral lain, dan negara-negara yang memiliki pengaruh harus menekan pemerintah Burma untuk segera mengizinkan bantuan kemanusiaan agar bisa menjangkau Muslim Rohingya yang rentan di Negara Bagian Rakhine di Burma, kata Human Rights Watch hari ini (11/9). Mereka juga harus memastikan kalau bantuan yang memadai bisa menjangkau lebih dari 270.000 pengungsi Rohingya dan pengungsi lainnya yang baru saja melarikan diri ke Bangladesh.

Operasi Militer brutal yang dilakukan Militer Burma terhadap orang Rohingya dipicu oleh serangan pada 25 Agustus 2017 lalu yang dilakukan oleh milisi yang tergabung dalam Arakan Rohingya Salvation Army atau Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA), yang menargetkan sekitar 30 pos polisi dan sebuah pangkalan militer. Selain pengungsi Rohingya yang ada di Bangladesh, puluhan ribu orang juga masih mengungsi di daerah lain di Burma. Sementara hampir 12.000 orang lainnya, terutama etnis Rakhine dan non-Muslim lainnya, juga mengungsi di Negara Bagian Rakhine.

"Bencana kemanusiaan yang telah diciptakan oleh pasukan keamanan Burma di Negara Bagian Rakhine telah berlipat ganda karena ketidakmauan pemerintah untuk menyediakan akses kepada lembaga kemanusiaan,” kata Philippe Bolopion, wakil direktur advokasi global di Human Rights Watch. "Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan Organisasi Kerjasama Islam perlu meningkatkan tekanan pada Burma dan memberikan bantuan lebih banyak ke Bangladesh agar segera membantu orang Rohingya dan pengungsi lainnya."

Pengungsi Rohingya di Bangladesh mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa pasukan keamanan pemerintah Burma telah melakukan serangan bersenjata terhadap penduduk desa, sehingga mereka menderita luka-luka akibat peluru dan pecahan peluru. Pasukan pemerintah juga membakar rumah mereka. Pembunuhan, pemboman, dan pembakaran di desa-desa orang Rohingya mengandung semua unsur gerakan “pembersihan etnis.”

Kegiatan bantuan internasional di sebagian besar Negara Bagian Rakhine telah ditangguhkan, menyebabkan sekitar 250.000 orang hidup tanpa makanan, perawatan medis, dan bantuan kemanusiaan penting lainnya. Pengungsi mengatakan kepada Human Rights Watch kalau sementara banyak orang dari Kota Maungdaw bisa melarikan diri ke Bangladesh, puluhan ribu pengungsi Rohingya masih bersembunyi di daerah sekitar Kota Rathedaung dan Buthidaung.

 

Etnis Rohingya di Burma

Selama beberapa dekade, pemerintah Burma telah menganggap orang Rohingya, yang kebanyakan tinggal di utara Negara Bagian Rakhine, adalah warga negara asing dari Bangladesh. Lebih dari satu juta orang Rohingya tinggal di Burma, dan mereka menjadi Muslim terbanyak dalam populasi Muslim yang relatif kecil di negara bagian ini. Orang Rohingya telah lama menghadapi diskriminasi sistematis di Burma berdasarkan pengecualian mereka sebagai warga negara berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982. Akibatnya, orang Rohingya menjadi salah satu populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia.

Karena orang Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan, polisi Burma dan penjaga perbatasan, serta pejabat setempat, secara sistematis memberlakukan rentetan pembatasan yang melanggar hak-hak mereka. Undang-undang, kebijakan, dan praktik pemerintah yang mencegah orang Rohingya bebas bepergian meninggalkan desa mereka; membatasi hak mereka untuk mencari nafkah; mengganggu hak privasi mereka untuk menikah dan memiliki anak; dan menghalangi mereka mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dasar dan pendidikan.

Bahkan sebelum kekerasan baru-baru ini, “indikator keamanan pangan dan tingkat malnutrisi anak di Maungdaw [Kota] sudah berada di atas ambang batas darurat," kata Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) di Burma. Akibat pembatasan resmi dan operasi militer berulang terhadap masyarakat Rohingya yang menyebabkan perpindahan besar-besaran, mereka yang terdampak sangat bergantung pada bantuan makanan dan bantuan lainnya yang didistribusikan oleh badan-badan PBB dan organisasi nonpemerintah internasional.

Permusuhan terhadap lembaga bantuan telah berkembang menyusul tuduhan pemerintah kalau pekerja bantuan internasional mendukung milisi Rohingya karena beberapa biskuit berenergi tinggi yang didistribusikan oleh Program Pangan Dunia ditemukan di tempat yang diduga sebuah kamp milisi pada Juli 2017. Beberapa gudang pasokan dari kelompok bantuan internasional dilaporkan dijarah pada bulan September, sementara staf nasional dan internasional PBB dan organisasi nonpemerintah internasional menghadapi intimidasi, menurut Direktorat Jenderal Operasi Perlindungan Sipil dan Kemanusiaan Eropa, Komisi Eropa.

 

Orang Rohinya di Bangladesh

Sekitar 34.000 pengungsi Rohingya yang terdaftar secara resmi saat ini berada di Bangladesh, ditambah sekitar 300.000 hingga 500.000 orang yang tidak terdaftar. Sekitar 87.000 orang lainnya tiba setelah melarikan diri dari serangan militer di Negara Bagian Rakhine dari bulan Oktober 2016 sampai Maret 2017, menyusul serangan ARSA di bulan Oktober. Setelah tindakan keras negara pasca serangan ARSA pada Agustus 2017, pekerja kemanusian di Bangladesh memperkirakan jumlah pendatang baru akan meningkat menjadi lebih dari 300.000 orang.

Selama krisis saat ini, Petugas Perbatasan Bangladesh (BGB) secara informal mengizinkan orang Rohingya masuk ke negara tersebut. Para petugas itu mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa fokus utama mereka adalah membantu orang-orang memasuki Bangladesh dari daerah tak bertuan, membantu mereka dengan ransum darurat, memberikan perawatan medis, dan membantu kebutuhan sanitasi dan air. Mereka mengatakan tidak bisa memberikan bantuan kepada mereka yang memasuki Bangladesh dari banyak pintu masuk yang tidak terpantau.

Menyeberangi Sungai Naf selama musim hujan sangatlah berbahaya, dan menurut petugas penjaga perbatasan dan sumber lainnya, lebih dari dua puluhan orang tenggelam saat berusaha menyeberangi perbatasan. Mereka yang berhasil menyeberang hanya bisa berkerumun di tenda darurat untuk mencari perlindungan dari hujan deras yang turun terus-menerus. Rumah sakit beroperasi jauh melebihi kapasitasnya, dan pejabat kesehatan mengatakan mereka khawatir wabah penyakit akan muncul sebagai akibat dari membludaknya pengungsi dan sanitasi yang buruk.

Seorang pengungsi Rohingya berusia 17 tahun di sebuah rumah sakit di Bangladesh, dengan luka peluru di lengannya, mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya setelah dia dipulangkan. Dia mengaku “tidak punya keluarga, tidak ada teman, tidak ada kontak, dan tidak ada uang untuk tinggal di Bangladesh.” Petugas penjaga perbatasan mengatakan mereka menemukan banyak kasus anak-anak yang tidak didampingi yang hilang dalam kekacauan perang ini.

Beberapa pejabat Bangladesh mengatakan mereka tidak menerima pengungsi Rohingya, mengingat banjir musim hujan yang parah di banyak bagian negara tersebut. Sejak 2016, pihak berwenang telah mengusulkan untuk memindahkan orang Rohingya yang tidak berdokumen, yang berada di Bangladesh, ke sebuah atol yang tidak dapat dihuni di Teluk Benggala.

Di masa lalu, Bangladesh telah menolak bantuan internasional, karena takut hal itu bisa menjadi faktor penarik bagi pengungsi Rohingya. Namun, seperti yang terlihat, ribuan orang berbondong-bondong datang ke negara ini setiap hari, meski kekurangan makanan dan tempat berlindung yang memadai, untuk menyelamatkan nyawa mereka. Sejauh yang bisa dipastikan oleh Human Rights Watch, pemerintah secara umum tidak menolak mereka yang melarikan diri dari Burma itu. Tapi, kurangnya dukungan internasional yang memadai untuk Bangladesh telah berkontribusi pada kondisi yang mengerikan di daerah perbatasan.

“Situasi kemanusiaan di Burma dan Bangladesh akan terus memburuk selama pasukan keamanan Burma terus melakukan kekejaman massal di Negara Bagian Rakhine," kata Bolopion. "Dewan Keamanan PBB harus mengadakan pertemuan darurat secara terbuka dan meminta pihak berwenang Burma untuk menghentikan kekerasan terhadap orang Rohingya dan membiarkan bantuan mengalir masuk, atau menghadapi sanksi.”