Ethnic Shan from Burma work on a construction site in Chiang Mai.

© 2007 John Hulme

(Dhaka, 19April2011) -Para menteri dari berbagai negara pengirim tenaga kerja di Asia, yang akan melangsungkan pertemuan di Dhaka minggu ini, seyogyanya bersama-sama mendukung pemberian perlindungan bagi buruhmigran. Pernyataan tersebut dikeluarkan hari ini oleh Human Rights Watch dan CARAM Asia. Kedua organisasi tersebut juga mendorong para menteri agarmemberikan prioritas untuk melindungi buruh migran sektor domestik, yang rentan terhadap tindak penganiayaan,guna mengakhiri eksploitasi sejak proses perekrutan.

Pada 19 hingga 21 April 2011, negara Bangladesh akan menjadi tuan rumah putaran keempat pertemuan "Colombo Process" yang merupakan serangkaian pertemuan konsultasi seputar buruh migran di Asia. Dalam pertemuan yang mengusung tema "Migrasi Dengan Harga Diri" ini, delegasi dari 11 negara di Asia, yang mengirim tenaga kerja migran ke luar negeri dalam jumlah besar, akan mendiskusikan berbagai strategi guna meningkatkan koordinasi, mengoptimalkan berbagai keuntungan dari migrasi dan mencegah tindak penganiayaan baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa negara penerima tenaga kerja migran di Asia dan Timur Tengah akan hadir sebagai pengamat.

"Tindak penganiayaan terhadap buruhmigran sering kali berhubungan dengan kurangnya informasi, koordinasi yang lemah dan persaingan untuk mendapat pekerjaan. Sudah seharusnya bagi negara-negara tersebut duduk bersama untuk memecahkan masalah ini, ujar Nisha Varia, peneliti senior di Human Rights Watch bidang hak-hak wanita. "Pertemuan di Dhaka sekaligus merupakan kesempatan untuk berbagi informasi mengenai berbagai perubahan yang telah berhasil dilakukan kepada negara lain di wilayah ini," lanjut Nisha.

Makalah pembekalan yang berjudul "Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran Asia: Rekomendasi Kepada Negara Peserta Colombo Process" menghimbau agar para delegasi memberi dukungan terhadap usulan konvensi internasional atas standar upah bagi pekerjaan domestik, meningkatkan keikutsertaan kelompok masyarakat sipil dalam dialog regional dimasa datang, mendorong peningkatan kerjasama antar negara dan mengambil langkah-langkah untuk menghapus biaya perekrutan terhadap buruh migran.

"Kami berbesar hati melihat adanya upaya untuk menghidupkan kembali pertemuan Colombo Process, tetapi kami berharap agar buruhmigran juga diberi ruang untuk bersuara dalam pertemuan ini," tutur William Gois, koordinator Migrant Forum untuk Asia, sebuah jejaring regional yang beranggotakan 200 organisasi yang berkecimpung dalam upaya perlindungan hak-hak buruhmigran. "Sebagai organisasi dan serikat kerja yang mewakili pekerja migran, kami menginginkan akses yang lebih besar terhadap pertemuan ini dan diberikan kesempatan yang lebih luas untuk ikutserta dalam pembicaraan yang berlangsung," ungkap Gois.

Sekitar 3 juta pria dan wanita di Asia bermigrasi setiap tahunnya dimana sebagian besar dari mereka bekerja pada sektor domestik, konstruksi, manufaktur dan pertanian di negara lain di Asia dan di negara-negara kawasan Teluk. Buruh migran memiliki peran ekonomi yang penting - mereka memenuhi lapangan pekerjaan yang diperlukan di negara tujuan dan pada tahun 2010, total devisa yang disumbangkan para buruhmigran di Asia adalah sebesar 175 milyar dolar. Negara-negara kawasan Teluk sangat bergantung kepada buruh kontrak dari Asia; sebagai contoh, setidaknya ada satu tenaga kerja migran domestik untuk dua warga negara Kuwait. Buruh migran dari Bangladesh, India, Pakistan, dan Sri Lanka lah yang selama ini memicu pertumbuhan sektor konstruksi  di Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Migrant Forum menyebutkan bahwa adanya kekurangan perlindungan berarti para buruh migran ini menjadi rentan terhadap berbagai tindak penganiayaan termasuk penipuan dan utang yang bersangkutan dengan perekrutan, upah yang tidak dibayar, lingkungan kerja yang berbahaya, pelecehan fisik dan seksual dan kerja paksa termasuk perdagangan manusia. Para perekrut ilegal pada umumnya beroperasi tanpa ada resiko hukum yang berarti, buruh migran tidak memiliki informasi yang cukup mengenai hak-hak serta cara untuk meminta pertolongan dan petugas imigrasi bisa membuat buruh terperangkap dengan majikan yang sewenang-wenang.

"Jika biaya perekrutan yang seringkali sudah dipermahal mengakibatkan buruh migran terbelit utang, mereka menjadi semakin rentan terhadap kesewenang-wenangan," ujar Dr. Chowdhury Abrar, ketua bidang hubungan internasional Universitas Dhaka. "Pemberantasan biaya tinggi dan praktek perekrutan yang tidak etis merupakan kunci utama bagi suatu perubahan."

Pemerintah di Asia dan Timur Tengah dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan perubahan secara bertahap, dan forum yang diselenggarakan tahun ini merupakan suatu kesempatan untuk saling bertukar caraterbaik yang telah dilakukan oleh tiap negara. Walaupun beberapa negara telah meningkatkan prosedur pengawasan imigrasi buruh melalui perjanjian antar negara, daya tawar yang tidak seimbang antara negara pengirim dan penerima buruh mengakibatkan lemahnya hasil kesepakatan yang telah dicapai. Migrant Forum mengungkapkan bahwa proses perundingan juga bisa mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan.Hal ini terjadi ketika Indonesia membekukan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia hingga tahun 2009 sampai nota kesepakatan yang lebih memberikan perlindungan dapat disetujui. Menghadapi keadaan tersebut para perekrut di Malaysia justru kemudian berpaling kepada buruh dari Kamboja.

"Walaupun buruh migran dari Asia sering menghadapi kesewenangan yang mirip ketika bekerja di luar negeri, pemerintah negara mereka pada umumnya menangani masalah ini secara bilateral sehingga biasanya hasil yang didapat adalah perlindungan yang lebih lemah dibanding jika mereka berunding secara bersama," ungkapMohammad Harun Al Rashid, koordinator wilayah CARAM Asia.

Bersamaan dengan munculnya gelombang buruh migran dari Libya akibat konflik bersenjata, para delegasi negara di pertemuan Colombo Process juga berencana untuk membahas upaya penanganan yang terkoordinasi menghadapi situasi darurat tersebut. Banyak buruh migran dari Bangladesh terjebak di Mesir serta Tunisia. Mereka tidak memiliki modal cukup untuk kembali ke kampung halaman mereka.

International Organization on Migration (IOM) memberikan dukungan teknis terhadap pertemuan Colombo Process dan bertindak sebagai sekretariat pertemuan. Negara-negara pengirim tenaga kerja yang menghadiri pertemuan diantaranya Afghanistan, Bangladesh, China, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Filipina, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam. Delapan pengamat yang mewakili negarapenerima tenaga kerja adalah Bahrain, Italia, Kuwait, Malaysia, Qatar, Korea Selatan, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Tiga putaran pertemuan sebelumnya telah dilaksanakan di Kolombo, Sri Lanka (2003), Manila, Filipina (2004), dan Bali, Indonesia (2005). Pada tahun 2008, Uni Emirat Arabmenjadi tuan rumah yang mempertemukan negara-negara peserta pertemuan Colombo Process, anggota Dewan Kerjasama Kawasan Teluk, Yaman, Singapura dan Malaysia.