Human Rights Watch menilai sudah sepatutnya Eurico Gutteres, pemimpin milisi yang terkenal kejam ini, didakwa pemerintah Indonesia. Tapi itu adalah tindakan yang belum cukup untuk mengatasi kekerasan di Timor Barat.
“Eurico Gutteres salah satu gembong penjahat di balik kekerasan di Timor Timur, dan kami telah menunggu lebih dari setahun untuk melihatnya ditahan,” ujar Joe Saunders, wakil direktur Asia dari Human Rights Watch. “Dakwaan itu akan sangat berguna hanya bila dia secepatnya ditangkap dan dihukum. Pemerintah Indonesia harus menunjukkan keseriusannya memenjarakan para pelaku kriminal.”
Eurico Gutteres ialah satu dari mata-mata utama militer Indonesia sepanjang tahun 1999 di Timor Timur. Dia pemimpin milisi Aitarak dengan basis Dili. Dia kemarin didakwa oleh Kejaksaan Agung Indonesia dengan tuduhan kepemilikan senjata api ilegal.
Dengan arahan Eurico, milisi Aitarak memimpin mobilisasi pro-Indonesia yang seringkali berujung kekerasan dan menyulut aksi-aksi serangan terhadap para pendukung kemerdekaan selama 1999. Usai hasil referendum yang memilih merdeka untuk Timor Timur pada 30 Agustus, dia terlibat dalam mengatur pengusiran secara paksa terhadap puluhan ribu warga Timor Timur, menyeberangi perbatasan ke barat Pulau Timor, wilayah Indonesia.
Kendati didakwa, Eurico belum ditahan dan masih bebas berkeliaran di Indonesia. Dia menggambarkan dirinya sebagai pejuang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperingatkan bahwa akan muncul reaksi dari para pengikutnya di Timor Barat apabila dia ditangkap.
Human Rights Watch berpendapat, pemerintah Indonesia harus menindaklanjuti dakwaan itu dengan:
Menahan Eurico Gutteres dan memperkuat dakwaan terhadapnya;
Menjelaskan kepada publik Indonesia secara jelas apa-apa saja tindakan kriminalnya, termasuk peran anggota-anggota milisi Aitarak dalam membumihanguskan Timor Timur dan aksi-aksi serangan mematikan mereka terhadap warga sipil;
Bersiap secepatnya untuk menangkap dan menahan para pengikutnya di Timor Barat bila mereka menanggapi dakwaan terhadap pemimpinnya dengan aksi-aksi kekerasan dan kriminal;
Memperjelas sikap bahwa penuntutan terhadap para kriminal dan gembong penjahat di Timor Barat takkan berakhir hanya lewat dakwaan ini saja
Menyusun rencana lengkap untuk memisahkan siapa para penjahat, siapa pengungsi di Timor Barat, yang diyakini berjumlah sekitar 100,000 dan memulangkan para pengungsi yang ingin kembali ke Timor Timur;
Bekerjasama secara penuh dengan delegasi yang diusulkan Dewan Keamanan PBB. Siapapun delegasinya nanti harus memiliki mandat untuk memastikan bahwa Indonesia akan memenuhi ketentuan-ketentuan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1319 yang diadopsi pada 8 September 2000, yang menyerukan untuk diambilnya “tindakan yang tanggap dan efektif” dalam penyelesaian krisis di Timor Barat.
“Eurico bukanlah pahlawan, dia penjahat,” kata Saunders. “Tapi dia sangat lihai manipulasi opini publik Indonesia supaya dia terlihat sebagai korban, dan para pejabat teras Indonesia sengaja membiarkannya.”
Eurico Gutteres ikut kegiatan politik sejak muda, mulnya sebagai kurir untuk Falintil, pasukan gerilyawan Timor Timur. Saat itu dia dikenal pendukung kemerdekaan. Dia ditangkap pada 1991 sesudah penembakan tentara-tentara Indonesia terhadap para demonstran Timor Timur, yang kemudian dikenal sebagai pembantaian Dili. Saat dia dibebaskan dari tahanan, sikapnya berbalik dan menjadi kepercayaan militer Indonesia. Pada 1995, dia ditunjuk sebagai salah satu pemimpin Gardapaksi, Garda Muda Penegak Integrasi, satu organisasi yang dibentuk menantu mantan Presiden Soeharto, Letnan Jenderal Prabowo, untuk melawan aktivitas pro-kemerdekaan. Gardapaksi, sepenuhnya didanai pemerintah Indonesia, bertanggungjawab atas banyak serangan terhadap mereka, yang dituduh mendukung kemerdekaan Timor Timur antara 1995 hingga akhir 1998. Sesudah tekanan gencar dari masyarakat internasional dan gereja untuk membubarkan Gardapaksi, Eurico membubarkan organisasi tersebut, namun dengan bantuan pihak militer dia mendirikan organisasi serupa pada 1999, dengan nama Aitarak.
Sampai Indonesia sepenuhnya mengatasi krisis di Timor Barat, Human Rights Watch mengulangi lagi desakan untuk menangguhkan bantuan keuangan kepada Indonesai selama pertemuan donor tahunan yang dijadwalkan di Tokyo pada 17-18 Oktober.
Rincian dan rekomendasi lengkap mengenai pertemuan bantuan keuangan itu sila lihat: https://www.hrw.org/press/2000/09/indonesiacg.htm.
