Pihak berwenang Tiongkok telah lama memberlakukan pembatasan yang merembet pada praktik agama secara damai. Di Xinjiang, yang terletak di wilayah barat laut, di mana lebih dari separuh penduduknya beragama Islam, orang tidak bisa memelihara janggut panjang, memakai kerudung, atau apa pun yang dianggap pakaian “ekstremis.” Anak-anak dilarang belajar agama, bahkan di rumah. Orang-orang tidak diizinkan pergi ke Mekah kecuali mereka bergabung dengan ibadah haji yang diatur negara.
Tetapi berbagai kontrol ini telah meningkat secara dramatis sejak akhir 2016, dan pengalaman Auken bukan satu-satunya. Pemerintah mengatakan mereka harus menghilangkan ancaman teroris dengan “memberantas virus ideologis” dari beberapa keyakinan Islam yang “tidak benar” dan identitas non-Tiongkok.
Negara Tiongkok yang semakin kuat mencapai tujuan itu melalui pelanggaran Hak Asasi Manusia, dengan berbagai taktik represif dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beijing telah memobilisasi sebanyak satu juta pejabat di Xinjiang untuk memata-matai masyarakat melalui program “homestay” yang mengganggu, mendorong tetangga untuk saling memata-matai, dan menempelkan kode QR di rumah-rumah untuk memantau perilaku warga. Pihak berwenang mengumpulkan data biometrik, seperti sampel DNA dan suara, termasuk dari anak-anak.
Petugas menggunakan kuesioner untuk meneliti perilaku warga sehari-hari, memasukkan hasilnya dalam program data besar: Apakah mereka merokok, apakah mereka minum? Setiap indikasi kesalehan beragama, bersama dengan “menyimpan banyak makanan di rumah seseorang,” atau memiliki peralatan kebugaran, dapat ditafsirkan sebagai tanda-tanda “ekstremisme.” Pembatasan agama oleh pemerintah sekarang begitu ketat sehingga secara efektif melarang praktik Islam. Dan memiliki anggota keluarga yang tinggal di luar negeri yang termasuk dalam daftar resmi 26 negara “sensitif” - yang menurut Beijing, terutama penduduknya mayoritas Muslim - seperti Malaysia dan Indonesia cukup untuk membuat seseorang diinterogasi.
Sebuah perkiraan yang tepercaya menyatakan ada satu juta orang ditahan tanpa wewenang hukum di “kamp pendidikan politik” sampai rutinitas sehari-hari mereka mempelajari bahasa Mandarin dan menyanyikan lagu-lagu untuk memuji Partai Komunis Tiongkok dianggap telah membuat mereka “secara politis memenuhi syarat.”
Di luar kamp-kamp itu, masyarakat diminta menghadiri pertemuan indoktrinasi politik dan, untuk beberapa orang, kelas bahasa Mandarin. Untuk pergi dari satu kota ke kota lain, warga harus mengajukan permohonan ke pihak kepolisian guna mendapatkan izin dan melewati banyak pos pemeriksaan. Pihak berwenang telah mencabut paspor orang-orang di wilayah tersebut, dan melarang komunikasi dengan orang-orang di luar negeri, termasuk dengan kerabat mereka.
Hanya sedikit kemarahan dari kalangan internasional atas apa yang mungkin merupakan salah satu bentuk kontrol paling kejam dan komprehensif atas kehidupan Muslim di dunia. Tak satu pun dari 26 negara “sensitif” itu tampaknya secara terbuka memprotes penyebutan itu atau perlakuan Tiongkok terhadap Muslim, meskipun beberapa telah mengkritik larangan perjalanan Amerika Serikat terhadap pengunjung dari beberapa negara Muslim. Saat kami mengirimkan surat kepada Kementerian Luar Negeri Kazakhstan tentang perlakukan kejam terhadap etnis Kazakh di Xinjiang, kementerian menanggapi dengan pujian mengenai hubungan baik antara Tiongkok dan Kazakhstan.
Sementara beberapa pemerintah asing, anggota parlemen, dan pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan keprihatinan atas sejumlah pelanggaran hak asasi di Xinjiang, beberapa tampaknya telah mempertimbangkan untuk membebankan biaya signifikan, seperti rencana sanksi atau larangan visa, yang mungkin membuat Beijing mengubah haluan.
Krisis Xinjiang adalah gejala dari penindasan mendalam di seluruh Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping. Pada bulan Maret, Xi membatalkan batas masa jabatan presiden, dan merestrukturisasi birokrasi pemerintah pusat untuk memberikan Partai Komunis Tiongkok- dan dirinya sendiri - kekuasaan yang lebih besar. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan pemerintah Tiongkok telah meluas ke orang-orang asing. Kekuatan global yang dimiliki Tiongkok telah melindunginya dari pengawasan internasional, dan kegagalan pemerintah dari negara-negara yang prihatin untuk menekan balik penindasan ini hanya akan membuat Beijing makin berani baik di dalam maupun luar negeri.
Polisi Tiongkok sudah mengetahui itu. Baru-baru ini seorang perwira memanggil seorang Muslim Turk yang tinggal di Amerika Serikat, menyuruhnya kembali ke Tiongkok, dan mengancam akan menangkapnya jika menolak. Mungkin tidak sekarang, kata petugas itu, “tapi ini hanya soal waktu.”
