(Genewa) – Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu diperkuat dengan sejumlah langkah guna meningkatkan pengaruhnya di lapangan, kata Amnesty International, Human Rights Watch, dan International Service for Human Rights (ISHR) dalam laporan yang diterbitkan hari ini. Dewan Hak Asasi Manusia mendekati sebuah titik kritis pada 2018, saat negara-negara membahas berbagai langkah untuk memperkuat atau membuatnya lebih efisien.

Laporan berjudul “Strengthening the UN Human Rights Council from the Ground Up,” (“Memperkuat Dewan Hak Asasi Manusia PBB dari Bawah,”) menguraikan sejumlah diskusi dan rekomendasi utama selama dialog yang diadakan organisasi-organisasi tersebut pada Februari. Dialog ini mempertemukan sejumlah pembela hak asasi manusia yang bekerja di tingkat regional, nasional, dan internasional dengan perwakilan dari lembaga nasional untuk hak asasi manusia, negara-negara dari berbagai kawasan, dan Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia. Fokusnya adalah membuat rekomendasi yang nyata dan dapat dilaksanakan, serta tidak memerlukan reformasi kelembagaan.

Tawanda Mutasah, direktur senior bidang hukum dan kebijakan internasional di Amnesty International, mengatakan: “Supaya kredibel, setiap diskusi tentang penguatan Dewan seharusnya difokuskan terutama pada peningkatan kontribusi Dewan terhadap promosi dan perlindungan hak asasi manusia — dampaknya di lapangan. Ketika Biro Dewan meluncurkan serangkaian diskusi tahun ini untuk meningkatkan efisiensi Dewan, kami tegaskan kembali bahwa langkah-langkah untuk memperkuat efisiensi Dewan sebaiknya tidak, dan tidak bisa, dipisahkan dari upaya peningkatan efektivitasnya.”

Salma El Hosseiny, advokat hak asasi manusia dari ISHR, mengatakan: “Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan bahwa diskusi tentang penguatan Dewan — dan upaya-upaya agar Dewan lebih efisien — diinformasikan oleh aktor-aktor yang ahli dan berpengalaman di tingkat regional maupun nasional, termasuk para pemegang hak, pembela hak asasi manusia dan masyarakat sipil, korban/penyintas (dan perwakilan mereka), lembaga hak asasi manusia tingkat nasional dan tim-tim PBB.”

 

Banyak peserta pada dialog bulan Februari menegaskan nilai dan relevansi dewan dalam menanggapi krisis-krisis hak asasi manusia dan dalam mendorong reformasi dan komitmen HAM yang luas di tiap-tiap negara. Pada saat yang sama, mereka turut khawatir soal permasalahan-permasalahan yang membatasi kemampuan dewan untuk menjalankan mandat mereka secara efektif.

[pull quote] “Dewan HAM berperan penting dalam menangani banyak keprihatinan hak asasi manusia, tetapi dampaknya terbatas dan kredibilitas mereka terkikis saat gagal mengatasi pelanggaran hak asasi manusia berat terutama karena alasan-alasan politis. Masing-masing negara seharusnya memperkuat kemampuan dewan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia di lapangan, khususnya melalui pencegahan, penerapan, dan akuntabilitas.” —John Fisher, Direktur Jenewa, Human Rights Watch

Maryam Al Khawaja, penasihat khusus bidang advokasi di Gulf Center for Human Rights dan anggota dewan ISHR, mengatakan: “Selektifitas dan politisasi tanggapan dewan mengenai situasi-situasi di negara tertentu membuat pemerintahan sejumlah negara lepas dari pengawasan atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius.”

Hassan Shire, direktur eksekutif DefendDefenders, menyampaikan: “Keberadaan negara-negara yang melakukan pelanggaran HAM berat dan sistematis di Dewan berdampak negatif terhadap kredibilitas Dewan di mata dunia.”

Gustavi Huppes, petugas untuk ruang demokrasi di Conectas mengatakan: “Agar berdampak di lapangan, tindak lanjut dan implementasi adalah kunci, meskipun sering menjadi prioritas yang diabaikan dewan.”

Yashavi Nain, staf program di Commonwealth Human Rights Initiative, mengatakan: “Dewan yang efektif adalah yang bisa diakses dan terlihat oleh berbagai aktor, termasuk para korban, pemegang hak, masyarakat sipil, dan pembela hak asasi manusia.”