Tahun ini merupakan tahun luar biasa dalam soal hak-hak perempuan. Dari euforia Women’s March hingga pelepasan trauma terpendam dengan pengungkapan #MeToo, 2017 telah menjadi sebuah tahun perubahan bagi para aktivis – dan terutama perempuan.
Pada hari pertama Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari, para aktivis hak-hak perempuan menggelar pawai dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya di lebih 70 negara. Pada bulan Oktober, tuduhan melakukan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap produser Hollywood Harvey Weinstein memicu tuduhan bertubi-tubi serupa terhadap orang-orang terkemuka lain di seluruh dunia, yang merobohkan puluhan orang pada akhir tahun. Perempuan di seluruh dunia sudah muak dan rasa frustrasi itu ditunjukkan dengan cara yang terasa luar biasa dan mendunia.
Tapi jika warisan tahun 2017 itu lebih dari sekadar cahaya hangat dan pussy hat atau topi berbentuk telinga kucing, maka pada tahun 2018 perlu dilakukan perubahan yang nyata dan berkelanjutan. Para aktivis harus memanfaatkan energi pawai dan #MeToo, yang menghubungkan perjuangan perempuan dan anak perempuan secara internasional dan menciptakan perubahan meskipun hak perempuan sering merasa semakin dikepung.
Tahun ini juga membawa banyak kabar buruk bagi kalangan perempuan. Forum Ekonomi Dunia (World Economy Forum) menyatakan bahwa “kesenjangan gender global” – kesenjangan antara status perempuan dan laki-laki dari empat indikator kunci: kesehatan, pendidikan, politik dan tempat kerja – semakin memburuk, dengan meningkatnya ketidaksetaraan dalam partisipasi ekonomi, suatu masalah tersendiri. Ini adalah kali pertama kesenjangan itu melebar sejak pelacakan dimulai pada 2006. Pada tahun itu, forum tersebut memperkirakan dibutuhkan waktu 83 tahun untuk menutup kesenjangan gender; sekarang diperkirakan hingga 100 tahun. Dikatakan: “Meskipun perempuan berkualitas dihasilkan dari sistem pendidikan, banyak industri gagal mempekerjakan, mempertahankan dan mempromosikan mereka.”
Di bidang pendidikan, data baru dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Masalah Anak-Anak (UNICEF) menunjukkan bahwa di negara-negara terdampak konflik, anak perempuan 2,5 kali lebih mungkin untuk tidak bersekolah dibandingkan anak laki-laki. Di Sudan Selatan, 76% anak perempuan tidak bersekolah; di Afghanistan dan Chad, angkanya sekitar 55% dan 53%.
Saya menulis laporan ini di Yangon, Myanmar, saat sedang menyelidiki perdagangan perempuan, secara menyakitkan saya sangat menyadari bagaimana konflik menyasar perempuan dan anak perempuan. Human Rights Watch telah mendokumentasikan dalam detail yang mengerikan, perihal bagaimana militer Burma menggunakan pemerkosaan sebagai bagian dari kampanye pembersihan etnis terhadap orang Rohingya, serangan meluas dan bertujuan untuk meneror orang-orang sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan pernah kembali ke rumah. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan ditampilkan dalam banyak konflik lainnya, termasuk di Republik Afrika Tengah dan Republik Demokratik Kongo.
Di bidang kesehatan, pilihan reproduktif diserang. Akses terhadap layanan keluarga berencana juga terkait langsung dengan pendidikan, politik dan tempat kerja, karena perempuan yang memiliki kontrol atas kesuburan mereka lebih cenderung bersekolah, bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Yang sangat berbahaya adalah pemaksaan dan pembebanan “Global Gag Rule”, oleh pemerintah Amerika Serikat, yang melarang penerima miliaran dolar bantuan Amerika Serikat untuk mendiskusikan aborsi dengan pasien atau legislator. Aturan ini sudah menimbulkan konsekuensi yang buruk karena penyedia layanan yang memilih untuk tidak mematuhi aturan ini terpaksa menutup layanannya karena kehilangan dana. Kebijakan ini akan mempengaruhi hampir setiap negara yang menerima bantuan pembangunan Amerika Serikat. Sejumlah negara donor lain telah berupaya mengurangi dampak dari kebijakan ini, tapi besarnya skala dana bantuan Amerika Serikat tetap meninggalkan sebuah lubang besar.
Untuk memelihara bibit perubahan yang ditaburkan pada 2017, gerakan perempuan perlu menemukan cara efektif untuk merangkul masalah semua perempuan. Banyak yang mengatakan sebagian besar perhatian yang didapatkan oleh #MeToo berfokus pada tempat kerja elit dan korban dari kalangan atas – dalam artian banyak perempuan yang muncul mungkin akan berisiko kehilangan peran di sebuah film namun tidak akan membuat mereka kesulitan untuk menghidupi anak-anak mereka. Respon ini perlu dibuat mendunia, mengatasi perbedaan rasial dan ekonomi yang bisa menghilangkan gerakan persatuan. Menggambarkan hubungan dan saling mendukung antara korban pemerkosaan Rohingya di Bangladesh dan staf magang yang dilecehkan di Parlemen Inggris, gadis putus sekolah di Tanzania dan perempuan yang tidak bisa mengakses aborsi di Nikaragua takkan pernah mudah. Meski begitu, dari begitu banyak masalah kita ada kesamaan.
Perkawinan anak adalah contoh mencolok dari pelecehan yang merugikan anak perempuan di seluruh dunia. Sekitar 15 juta anak perempuan menikah saat masih anak-anak tahun ini – satu setiap dua detik – di banyak negara, termasuk Inggris dan Amerika Serikat serta Bangladesh, Zimbabwe dan Brasil. Anak perempuan yang sudah menikah sering meninggalkan sekolah lebih awal, cenderung hidup dalam kemiskinan, berisiko lebih besar jadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menghadapi risiko kesehatan reproduksi yang lebih serius, termasuk kematian saat melahirkan, ketimbang perempuan yang menikah saat sudah berusia dewasa. Bangladesh, yang memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi, mengalami kemunduran tahun ini dan kembali menyatakan menikahi anak-anak tidak melanggar hukum. Pemerintah Inggris menentang undang-undang yang akan mengakhiri pernikahan anak. Di Amerika Serikat tahun ini, Texas dan New York mempersempit kondisi yang membolehkan anak-anak untuk menikah, namun perkawinan anak adalah hal legal di seluruh 50 negara bagian di Amerika Serikat; di 25 negara bagian, anak-anak dari segala usia bisa menikah dalam kondisi tertentu.
Pada 2018, gerakan kita harus memperluas ruang lingkupnya. Pelecehan, pencabulan dan kekerasan seksual terhadap perempuan biasa terjadi di banyak industri dan tempat kerja. #MeToo telah memicu diskusi tentang diskriminasi pekerja berbasis gender, baik diskriminasi terbuka dan ketidaksetaraan dengan cara yang lebih berbahaya termasuk, pembatasan dan eksploitasi pekerja perempuan. Perempuan tahu bahwa pelecehan seksual, diskriminasi kerja, hak reproduksi dan kekerasan terhadap perempuan semuanya saling terkait – mereka melihat hubungan di antara mereka. Kita membutuhkan reformasi di semua wilayah tersebut, di hampir setiap negara.
Meningkatnya jumlah perempuan yang maju untuk merebut jabatan tertentu, termasuk di Amerika Serikat banyak yang ingin maju dalam pemilihan pasca kemenangan Trump, adalah pertanda baik. Dan para pemilih perempuan di setiap negara dapat meminta lebih banyak kabinet yang lebih seimbang secara gender, seperti yang ditunjukkan oleh Justin Trudeau dari Kanada, Moon Jae-in dari Korea Selatan dan Emmanuel Macron dari Prancis. Swedia memiliki “kebijakan luar negeri feminis” dan tahun ini Kanada menjanjikan sebuah kebijakan feminis untuk bantuan luar negeri. Mereka bisa berpegang pada kebijakan-kebijakan ini, yang bisa menjadi model bagi semua negara demokrasi. Rencana aksi nasional untuk perempuan, perdamaian dan keamanan menawarkan kesempatan untuk memfokuskan perhatian global terhadap hak perempuan dan anak perempuan yang terkena dampak konflik.
Kekuasaan tidak akan mengakui apapun tanpa ada tuntutan, seperti yang dikatakan oleh abolisionis dan negarawan Afrika Amerika Frederick Douglass. Perempuan menyatakan dengan keras dan jelas pada tahun 2017 bahwa mereka sudah muak. Sekarang mereka perlu mengatakan dengan tepat apa yang mereka inginkan dan terus mendorong tuntutan tersebut setiap hari, di setiap negara. Tahun 2017 adalah tahun yang kejam dalam hal hak-hak perempuan; Tahun 2018 akan menjadi pertarungan yang lebih berat lagi.
