Skip to main content
US President Donald Trump hosts his first cabinet meeting in Washington, DC, February 26, 2025.

Wawancara: Potret Hak Asasi Manusia di Bawah Pemerintahan Trump

Presiden AS Donald Trump menyelenggarakan rapat kabinet pertamanya di Washington, DC, 26 Februari 2025. © 2025 Brian Snyder/Reuters

Pada tanggal 4 Maret, Presiden AS Donald Trump dijadwalkan berpidato di hadapan sesi gabungan Kongres, di mana ia diperkirakan akan mengomentari beberapa pekan pertamanya menjabat dan memaparkan sejumlah rencana ke depan. Amy Braunschweiger berbincang dengan Direktur Program Amerika Serikat di Human Rights Watch Tanya Greene, yang memimpin penelitian di Amerika Serikat, serta Direktur Washington di Human Rights Watch Sarah Yager, yang mengadvokasi pemerintah AS dalam berbagai isu global, tentang serangkaian perintah eksekutif yang diterbitkan Presiden Trump, kerusakan hak asasi manusia yang telah ditimbulkan oleh sejumlah kebijakan pemerintahannya, serta ke mana kita akan melangkah dari sini. 

Presiden Trump telah memerintah dengan beberapa perintah eksekutif. Bisakah Anda memberi kami sedikit latar belakang tentang perintah eksekutif ini dan apa saja fungsinya?

TG: Perintah eksekutif merupakan arahan presiden mengenai operasi dan kebijakan pemerintah federal. Jangkauan dan kekuatannya bisa luar biasa, termasuk karena sering kali berdampak pada entitas nonpemerintah yang didanai pemerintah federal, seperti universitas dan penyedia perumahan. Perintah eksekutif seharusnya dibuat berdasarkan pada hukum yang berlaku, dan sering kali dijalankan melalui tindakan lembaga, seperti departemen ketenagakerjaan, keamanan dalam negeri, atau pendidikan.

Banyak perintah eksekutif Trump yang sedang menghadapi gugatan pengadilan dengan alasan bahwa berbagai perintah eksekutif tersebut inkonstitusional atau ilegal. Misalnya, perintah eksekutif yang menolak pemberian kewarganegaraan bagi anak-anak dari mereka yang lahir di Amerika Serikat tanpa dokumen telah ditangguhkan oleh pengadilan sambil menunggu gugatan hukum. Perintah tersebut secara luas dianggap sebagai pelanggaran yang jelas terhadap amandemen ke-14 Konstitusi.

Meskipun penerapan perintah eksekutif tidak selalu otomatis, tanggapan yang meluas bersifat pencegahan, antisipatif, dan menakutkan, kemungkinan besar merupakan apa yang dimaksudkan Trump dalam berbagai tindakan beruntun ini.

SY: Perintah eksekutif ini menunjukkan betapa terpecahnya Amerika Serikat. Pada tahun 2016, perintah eksekutif Trump membatalkan perintah eksekutif mantan Presiden Barack Obama. Kemudian Joe Biden membatalkan perintah Trump. Dan hari ini, Trump membatalkan perintah Biden. Namun, ini tidak biasa. Ini menunjukkan karakter perpecahan dalam politik AS.

Selain itu, tidak aneh bahwa banyak perintah eksekutif saat ini yang membahayakan hak asasi manusia.

Banyak perintah eksekutif Trump yang merugikan hak asasi manusia, baik di Amerika Serikat maupun di seluruh dunia. Sementara itu, "Departemen Efisiensi Pemerintah" (DOGE) pimpinan miliarder Elon Musk memberhentikan banyak pegawai federal di berbagai lembaga. Apa kekhawatiran terbesar kita terkait urusan dalam negeri AS?

TG: Apa pun maksudnya, DOGE melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran hingga semakin banyak badan federal yang lumpuh karena kurangnya sumber daya, staf, dan kepemimpinan yang kompeten. DOGE juga menutup situs web dan data yang kita andalkan, baik sebagai pembela hak asasi manusia maupun sebagai masyarakat umum yang mencari informasi. Sebagai contoh, rumah sakit di seluruh negeri tidak lagi dapat memperoleh data kesehatan masyarakat yang penting dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.

Human Rights Watch sedang menyelidiki perlakuan terhadap anak-anak imigran, dampak keadilan rasial, masalah lingkungan hidup, akses layanan kesehatan, hak-hak kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender, serta kebebasan reproduksi. Anda punya seorang presiden yang menyebut keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) itu "berbahaya, merendahkan, dan tidak bermoral" tanpa menawarkan cara untuk melawan ketidakadilan rasial, namun salah satu perintah eksekutifnya mengizinkan pemukiman kembali warga Afrika Selatan kulit putih tertentu yang diduga teraniaya di AS, tepat setelah perintah sebelumnya menutup pintu penerimaan pengungsi bagi semua pengungsi lain di seluruh dunia.

Penggerebekan dan kegiatan penegakan hukum imigrasi lainnya pada bulan lalu telah menyasar semua komunitas imigran, terutama mereka dari kalangan kulit berwarna. Penegakan hukum telah menyasar para imigran tanpa memandang berapa lama mereka telah berada di Amerika Serikat dan tanpa mempertimbangkan kontribusi mereka terhadap komunitas mereka, serta orang-orang yang sedang dalam proses imigrasi, di mana hakim memutuskan apakah orang-orang ini dapat tinggal di AS. Akibatnya, ada sejumlah komunitas tempat banyak orang merasa takut dan sebagian di antaranya menghindari pergi ke gereja atau rumah sakit, dan banyak anak tidak bersekolah.

Saat ini juga sudah ada perintah yang menghentikan pendanaan untuk keadilan reproduksi dan akses aborsi, baik di AS maupun di seluruh dunia.

Nilai saham GEO Group, sebuah perusahaan yang telah lama dikontrak pemerintah AS untuk mengelola fasilitas penahanan imigrasi swasta, melonjak segera setelah Trump terpilih, diduga sebagai antisipasi meningkatnya penahanan imigrasi di berbagai fasilitas milik swasta. Human Rights Watch telah lama menyerukan investasi dalam solusi keamanan publik berbasis masyarakat daripada membangun lebih banyak penjara.

Apa yang kita khawatirkan dalam hal kebijakan luar negeri AS?

SY: Pembekuan bantuan asing dan penghentian ribuan hibah Departemen Luar Negeri menjadi fokus utama kita saat ini, meski tentu saja ada kekhawatiran baru yang muncul setiap hari. Penghentian bantuan tersebut telah menghadirkan konsekuensi mengerikan di seluruh dunia. Orang-orang akan mati sia-sia akibat keputusan kebijakan satu ini.

Selain itu, ada pula dampak pada hak-hak sipil dan politik di luar negeri. Media independen Rusia, yang telah melakukan pekerjaan luar biasa dalam mengungkap penindasan oleh Kremlin dan mematahkan propaganda resmi, menerima dana berjumlah signifikan dari AS. Menghentikan bantuan akan sangat melemahkan pekerjaan tersebut. Hal yang sama terjadi pada media independen asal Belarusia.

Banyak pembela hak asasi manusia yang menjadi sasaran pemerintah mereka tinggal di rumah perlindungan dengan dukungan pendanaan AS, yang sekarang telah ditutup.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia berskala kecil, beberapa menjadi satu-satunya kelompok di negara mereka, berada di ambang penutupan. Kita akan melihat efek riak dan kematian pada populasi yang tidak mampu memperjuangkan kebebasan mereka tanpa pendanaan ini serta dukungan politik dari AS.

Selain pembekuan bantuan, Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth juga memecat sejumlah pengacara ternama di kalangan militer. Pengacara militer seharusnya memastikan bahwa operasi militer AS mematuhi hukum internasional dan hukum perang. Ini bisa berarti lebih banyak kerugian bagi warga sipil, yang seharusnya dilindungi, ketika militer AS terlibat dalam konflik bersenjata. Faktanya, Trump juga baru saja mencabut batasan bagi komandan AS yang mengizinkan serangan udara dan operasi khusus di luar zona perang, yang membatalkan upaya 20 tahun untuk memastikan hanya kombatan yang menjadi sasaran dan hanya dalam konflik bersenjata yang diakui.

Tindakan semacam ini akan menghadirkan konsekuensi jangka panjang terhadap cara orang di seluruh dunia memandang Amerika Serikat.

Ketika begitu banyak hal terjadi dalam waktu singkat, bagaimana Human Rights Watch melakukan pendekatan terhadap pekerjaannya?

TG: Kita mengingat kembali prioritas kita dan bagaimana kita bisa membuat perbedaan. Ada banyak kebisingan dan gangguan sehingga kita harus berpikir matang-matang dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas ke dalam upaya yang berdampak. Penelitian kita tentang penggerebekan imigrasi atau penerbangan deportasi dapat digunakan dalam proses pengadilan mitra; sejumlah wawancara kita dengan para saksi pelanggaran turut berperan dalam mendukung para pembuat kebijakan yang mengadvokasi hak asasi manusia.

Sebagai organisasi dengan rekan-rekan kerja yang menghadapi negara-negara represif dan rezim otoriter di seluruh dunia, kita yang bekerja di AS mendapatkan informasi tentang strategi yang efektif dan pelajaran yang dipetik saat mengalaminya di sini. Dan kita juga bisa membagikan informasi ini dengan para pembuat kebijakan serta para mitra di lapangan.

SY: Kita tidak kecolongan dalam hal ini. Kita mampu membuat rencana. Saya pikir kecepatan, kesan dendam yang tampak, dan tingkat kekacauan pada bulan pertama Trump menjabat mengejutkan banyak orang. Namun, kita telah merencanakan ini. Kita memiliki strategi yang sekarang sedang kita terapkan. Kita akan terlibat dengan setiap pembuat kebijakan sebisa mungkin. Kita tahu pasti, banyak orang di kedua belah pihak tidak setuju dengan apa yang terjadi. Kita akan mendokumentasikan dampak yang pemerintahan Trump hadirkan pada hak asasi manusia di seluruh dunia, dan kita akan berusaha memblokir atau mengakhiri berbagai kebijakan itu. Kita bekerja sama dengan para mitra, beberapa di antaranya berfokus pada litigasi strategis – litigasi yang dirancang untuk memajukan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Bagaimana Human Rights Watch menanggapi hal ini? Apa fokus kerja kita di AS?

TG: Semua bidang pekerjaan yang saya sebutkan tadi sedang diserang oleh pemerintahan baru.

Bidang keimigrasian dipenuhi informasi keliru yang memicu ketakutan dan prasangka, tetapi kita menangkalnya dengan pencarian fakta dan dengan kisah-kisah nyata orang-orang yang dirugikan oleh retorika dan kebijakan yang tak manusiawi. Kita akan membangun rekam jejak penelitian cermat kita tentang kebijakan imigrasi yang bermasalah dari pemerintahan sebelumnya, termasuk pemerintahan Trump pertama, dengan mengungkap kebijakan yang merugikan seperti penahanan imigrasi yang tak manusiawi dan merendahkan martabat serta pemisahan anak-anak migran dari orang tua mereka. Kita melanjutkan pekerjaan ini, mendokumentasikan apa yang terjadi pada orang-orang dan menggunakannya untuk mengadvokasi perubahan.

Kita telah melihat Badan Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai AS (ICE) mendeportasi beberapa keluarga Iran yang membawa anak-anak ke Panama dengan kesepakatan bahwa AS akan membayar Panama untuk mendeportasi mereka ke Iran. Suatu negara tidak dapat secara sah mengirim pencari suaka asal Iran ke Panama tanpa mendengar klaim mereka dan selesai begitu saja – memulangkan orang-orang ke sebuah negara untuk kemudian menghadapi penganiayaan adalah pelanggaran terhadap hukum pengungsi internasional. Pemerintah juga bersiap untuk mendeportasi anak-anak imigran tanpa pendamping – sesuatu yang tak hanya kejam dan sangat berbahaya, melainkan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam ruang demokrasi, sebagian pemilih AS tampaknya siap mengorbankan kebebasan demi keuntungan yang seharusnya diperoleh, sesuatu yang pada akhirnya menjadi kerugian jangka panjang, seperti meningkatnya pengawasan, yang akan membesarkan hati serta memperkuat para pelaku kejahatan dalam pemerintahan.

Dalam bidang kesetaraan ras, kita telah berupaya di bidang pendidikan, dan itu adalah medan pertempuran. Kita sedang menggelar penelitian guna mengungkap kebijakan tingkat negara bagian yang menyensor dan mendistorsi kurikulum sekolah dengan cara yang tidak sejalan dengan norma-norma hak asasi manusia —tindakan yang menyasar sejarah dan pengalaman orang kulit hitam, masyarakat adat, dan LGBT pada khususnya. Jika upaya-upaya tersebut berhasil, maka hal serupa akan diterapkan di negara bagian lain.

Bagaimana pekerjaan kita menanggapi segenap perubahan dalam ruang kebijakan luar negeri?

SY: Perintah eksekutif Trump yang memberlakukan program sanksi yang menyasar Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah menimbulkan kerusakan. Kita berupaya meyakinkan Senat agar tidak meloloskan sanksi lanjutan, dan memastikan agar pemerintah di negara-negara lain bangkit untuk membela ICC dari tekanan AS.

Kita terus berfokus pada beberapa konflik yang kita anggap dapat dimainkan oleh pemerintahan Trump. Terkait Sudan, di mana pemerintah AS sendiri mengaku terjadinya genosida, AS dapat menekan sekutu seperti Uni Emirat Arab untuk tak lagi memasok senjata kepada Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces, RSF), salah satu pihak yang bertikai di sana.

Presiden Trump mengaku ingin menjadi juru damai. Ada beberapa cara yang bisa ditempuhnya, tetapi sejauh ini kita melihat sejumlah usulan kebijakan luar negeri yang sangat mengkhawatirkan. Misalnya, masa depan Ukraina sedang dibahas oleh Amerika Serikat dan Rusia tanpa Ukraina; dan di Gaza, Trump telah mengusulkan pemindahan penduduk Palestina secara permanen dan paksa, yang akan dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembersihan etnis.

Beberapa orang mungkin berkata tidak ada cara untuk melibatkan pemerintahan ini dalam urusan hak asasi manusia.

SY: Melibatkan diri tentu lebih menantang. Namun, kita tidak ingin begitu saja meninggalkan advokasi kita dengan pejabat AS. Kemudian Anda akan menyerahkan kekuatan gerakan hak asasi manusia, dan setiap kesempatan untuk mengubah pikiran para pembuat kebijakan. Masih ada orang-orang dalam pemerintahan ini yang peduli dengan hak asasi manusia. Mereka mungkin membicarakannya secara berbeda, mereka mungkin berfokus pada tempat atau isu tertentu. Kita akan mulai dari sana dan menyampaikan argumen kita tentang peran AS dalam mengurangi penderitaan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, bukan hanya karena hal itu baik adanya melainkan juga karena itu cerdas dan demi kepentingan AS.

Dan ada Kongres, yang perlu mengambil langkah guna mengawasi kekuasaan Gedung Putih. Kita akan terus bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senator dari kedua kubu.

TG: Ketakutan yang ditumbuh-suburkan oleh pemerintah di antara masyarakat itu berbahaya, dan informasi menjadi amat penting guna menanggapinya. Itulah sebabnya kita menanggapinya dengan penelitian, serta membekali masyarakat dengan fakta-fakta. Kita tahu ada anggota kongres dan pimpinan negara bagian seperti gubernur yang mendukung hak asasi manusia. Mereka juga mendapat kekuatan dari pekerjaan kita.

Apa yang dapat dilakukan warga di AS dalam situasi ini?

SY: Jika kita ingin melihat hak asasi manusia dalam agenda, kita perlu melihat orang-orang di AS menjangkau para wakil mereka di Kongres. Mereka dipilih untuk menyuarakan kebutuhan dan keinginan rakyat mereka ke Washington.

Selain itu, jika Anda melihat seseorang bertindak dengan berani di masa-masa sulit ini, berterima kasihlah pada mereka. Kita bergerak begitu cepat, dan kita mendorong, berteriak, dan menjerit, lalu ketika seorang pembuat kebijakan, selebritas, atau kepala bank makanan lokal melangkah maju dan melakukan hal yang benar, kita terus maju. Berhentilah sejenak dan kenali orang-orang yang melakukan hal yang benar. Beri mereka ruang untuk terus melakukan pekerjaan penting dalam menjaga kelangsungan hidup.

TG: Anda juga bisa menjadi orang itu. Bagikan informasinya. Bicaralah dengan teman dan keluarga, berikan apa yang Anda ketahui, dorong pertukaran informasi yang nyata. Ini soal membangun komunitas. Salah satu senjata terkuat yang kita miliki adalah persatuan, dan kita masing-masing dapat melakukan sesuatu untuk membangunnya.

Komunitas keagamaan, kelompok sekolah, dan pusat komunitas, ada banyak tempat yang dapat kita gunakan untuk membuat perbedaan. Dukunglah tempat penampungan tunawisma atau dapur umum setempat. Sponsori atau jangkau para pengungsi dan imigran yang tinggal di daerah Anda. Saya pikir, risiko terbesarnya adalah perasaan tidak berdaya dan tak terhubung. Saya tahu godaannya besar. Kita masing-masing tidak harus melakukan segala hal. Namun, jika kita semua melakukan sesuatu, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan jangan takut mendengar "tidak" atau kalah pada percobaan pertama Anda. Tidak adalah langkah pertama menuju "ya".

Dan ingatlah bahwa ada orang-orang di negara ini yang menjadi sasaran pelecehan dan penghancuran oleh pemerintah selama mereka tinggal di negara ini. Kita sebagai orang kulit hitam, masyarakat adat. Dan kita tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang, dan ada pelajaran yang bisa dipetik dari perjuangan tersebut. Dan bagi penduduk AS lainnya, kita adalah bangsa yang sebagian besar penduduknya adalah imigran untuk melarikan diri dari penyakit seperti pelanggaran hak asasi manusia atau kemiskinan. Jadi, ambillah kekuatan dari hal itu.

Kita melakukan pekerjaan ini untuk generasi mendatang dan juga untuk generasi sekarang. Kita tidak hanya berusaha melindungi hak-hak mereka, kita juga menjadi contoh tentang apa yang harus dilakukan ketika Anda mengalami masalah dan menghadapi kesulitan.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country