Laporan bertajuk "Human Rights Dimensions of the COVID-19 Response," menganalisis sejumlah kewajiban pemerintah dan keprihatinan hak asasi manusia yang ditimbulkan wabah virus korona bersama dengan berbagai contoh tanggapan sejauh ini. Human Rights Watch mengusulkan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah untuk mengatasi wabah sambil menghormati hak asasi manusia yang mendasar, termasuk hak atas kesehatan, kebebasan berekspresi, nondiskriminasi, dan kebebasan bergerak.
“Ketika pemerintah mulai meningkatkan skala tanggapan kesehatan publik, ancaman yang COVID-19 timbulkan adalah alasan untuk menegaskan kembali, bukan mengabaikan, hak-hak yang disandang oleh semua orang,” kata Kenneth Roth, direktur eksekutif Human Rights Watch. “Itu berarti memprioritaskan sains ketimbang politik, merawat mereka yang paling berisiko, menghindari sensor, membatasi karantina wilayah (lockdown), dan membangun kepercayaan publik yang amat penting untuk respons efektif.”
Pemerintah seyogianya menghindari razia dan pembatasan yang terlalu luas terhadap pergerakan dan kebebasan pribadi, bergantung pada jarak sosial sukarela, dan bergerak menuju pembatasan wajib hanya jika secara ilmiah dijamin dan diperlukan dan kapan sistem untuk mendukung mereka yang terdampak bisa dipastikan. Ketika karantina atau lockdown itu diberlakukan, pemerintah wajib memastikan akses masyarakat pada makanan, air, perawatan kesehatan, dan dukungan perawatan. Mereka seharusnya menangani keprihatinan khusus dari orang-orang yang berada di tahanan, penjara, dan pusat penahanan migran, manula, dan para penyandang disabilitas di berbagai lembaga.
Di sejumlah negara, wabah COVID-19 ini telah menunjukkan sejumlah kekurangan dalam kesehatan publik dan sistem perlindungan kesejahteraan sosial yang semakin menyulitkan dalam melindungi populasi yang berisiko dan menekan angka penularan penyakit. Pemerintah negara-negara itu seharusnya meningkatkan kampanye informasi untuk memastikan agar orang-orang sadar akan risiko COVID-19 ini selain menyadari strategi untuk menghindari infeksi. Mereka semestinya memastikan bahwa setiap orang dapat mengakses perawatan kesehatan penting, termasuk para migran, pencari suaka, dan pengungsi; target bantuan untuk menyokong para pekerja berpenghasilan rendah yang terdampak; dan mengatasi dampak yang terlampau berat terhadap perempuan dan anak perempuan. Mereka juga semestinya mengambil langkah-langkah kebijakan spesifik untuk memenuhi hak atas pendidikan – bahkan jika sekolah ditutup untuk sementara waktu.
Sejak virus corona yang baru pertama kali diidentifikasi pada Desember di Wuhan, Tiongkok, Human Rights Watch telah menerbitkan laporan tentang pelanggaran terhadap sejumlah hak terkait dengan tanggapan otoriter pemerintah Tiongkok, risiko terhadap para narapidana dan tahanan di Amerika Serikat, Suriah, dan Iran, dampaknya pada manula, penutupan sekolah di Inggris, ambruknya sistem kesehatan di Venezuela, dan dampak hak asasi manusia dari wabah ini dan tindakan respons lainnya.
"Cara terbaik untuk memerangi COVID-19 adalah dengan sebisa mungkin berterus terang kepada masyarakat, membatasi pergerakan hanya jika diperlukan untuk membatasi penularan, dan menangani orang-orang yang paling berisiko," kata Roth. “Virus corona ini tidak mengenal batas dan telah menunjukkan bahwa kesehatan kita hanya sekuat orang yang berdiri di sebelah kita. Penyebarannya yang cepat itu mengingatkan kita akan keterkaitan global dan tanggung jawab kita bersama.”
Untuk membaca laporan Human Rights Watch tentang COVID-19 dan kesehatan yang lain, silakan kunjungi:
https://www.hrw.org/tag/coronavirus
