(Bangkok) Human Rights Watch menyatakan bahwa polisi di seluruh wilayah Vietnam sering menganiaya tahanan mereka, beberapa kasus bahkan berakhir dengan kematian. Human Rights Watch minta pemerintah Vietnam mengambil tindakan segera untuk akhiri kematian-kematian mencurigakan di bawah penanganan polisi serta penyiksaan terhadap para tahanan.

Laporan setebal 96 halaman yang berjudul “Public Insecurity: Death in Custody and Police Brutality in Vietnam menekankan pada kasus-kasus kebrutalan polisi dimana orang-orang yang berada dalam tahanan polisi mengalami luka berat, bahkan kematian. Human Rights Watch mencatat terjadinya penyiksaan di 44 dari total 58 provinsi serta lima kota besar di Vietnam.

“Polisi menganiaya para tahanan di setiap daerah di Vietnam,” ujar Phil Robertson, wakil direktur Asia Human Rights Watch. “Pemerintah Vietnam sedang ada dalam krisis hak asasi manusia. Mereka harus melakukan penyelidikan serta mulai menuntut pertanggungjawaban terhadap para polisi tersebut.”

Laporan tersebut disusun berdasarkan kajian Human Rights Watch atas berbagai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh polisi dalam laporan berbagai suratkabar bahasa Vietnam yang dikontrol oleh pemerintah, serta laporan para blogger independen, jurnalis warga dan kantor berita asing. Berbagai kejadian yang dimasukkan dalam laporan ini belum pernah sebelumnya diterbitkan dalam bahasa non-Vietnam. Human Rights Watch juga mengadakan penelitian di Vietnam untuk laporan ini, namun pada akhirnya memutuskan untuk tak mewawancarai para korban maupun saksi karena resiko pembalasan.

Dalam kasus korban tewas dalam tahanan, tersangka polisi hanya ditahan atas pelanggaran ringan. Dalam sebuah kasus Agustus 2012, polisi di Hanoi memukul Nguyen Mau Thuan hingga tewas setelah menahannya terkait peristiwa perselisihan kecil di sebuah kampung, kurang dari tiga jam, sebelumnya. Pada Agustus 2010, polisi di provinsi Gia Lai menahan, memukul dan menggunakan gas air mata terhadap Le Phuc Hung hingga tewas. Dugaannya, pencurian pipa air.

Polisi sering meragukan soal alasan kematian, kesannya menutup-nutupi secara sistematis. Polisi menuduh lusinan tahanan, yang sehat fisik dan mental, melakukan bunuh diri lewat gantung diri atau cara lain. Nguyen Van Duc di provinsi Vinh Long, dinyatakan mati karena hematoma di otak dan luka-luka lain, menurut otopsi. Namun polisi menyatakan para dokter “terlalu kasar” saat memberi perawatan darurat sehingga muncul luka-luka tersebut. Jumlah tahanan meninggal dengan alasan kesehatan cukup tinggi, sebagian besar adalah orang muda dan sehat, berusia 20 hingga 30an tahun. Luka-luka selama berada dalam tahanan polisi dilaporkan terjadi di seluruh Vietnam.

Banyak orang yang selamat dari tahanan polisi bersaksi mereka dipukuli untuk dipaksa mengaku, terkadang untuk kejahatan-kejahatan yang mereka bersikeras tidak lakukan. Pada Juli 2013 polisi di provinsi Soc Trang memukul dan memaksa enam pria mengakui suatu pembunuhan. Beberapa lainnya berkata mereka dipukuli karena kritik polisi atau berusaha debat polisi. Korban juga mencakup anak-anak dan orang-orang dengan keterbatasan mental.

Liputan media Vietnam soal pelanggaran-pelanggaran ini tak berimbang kemungkinan karena dampak dari kontrol pemerintah terhadap media. Dalam beberapa kesempatan, laporan media sangat lengkap dan detail, mengungkap pernyataan-pernyataan pihak polisi yang saling bertentangan serta penyalahgunaan wewenang, seperti dalam kasus Nguyen Cong Nhut, seorang tahanan polisi di provinsi Binh Duong, yang dinyatakan “bunuh diri” April 2011. Namun praktis tak ada liputan media mengenai berbagai kasus kematian lain. Beberapa wartawan Vietnam melaporkan bahwa dalam beberapa kasus, aparat daerah cegah mereka untuk wawancara keluarga korban.

“Vietnam harus mengizinkan pihak media untuk melakukan pekerjaan mereka dalam menyelidiki dan melaporkan berita mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh aparat keamanan,” ujar Robertson. “Jurnalisme independen dapat bantu mengungkap penganiayaan yang biasanya hanya akan ditutupi dan dilupakan begitu saja.”

Para petugas yang melakukan penganiayaan berat, bahkan mematikan, sangat jarang mendapat konsekuensi serius. Dalam banyak kasus dimana penganiayaan yang terjadi diakui oleh polisi, para petugas yang terlibat hanya dikenakan prosedur disipliner ringan, antara lain kritik atau teguran. Penurunan jabatan, pemindahan atau pun pemecatan, sangat jarang terjadi, terlebih lagi penuntutan dan pemidanaan. Bahkan ketika mereka dituntut dan dipidana, para petugas tersebut hanya akan dapat hukuman ringan atau skorsing.

Dalam suatu kasus petugas polisi bahkan mendapatkan promosi setelah melakukan penganiayaan. Pada Juli 2010 wakil kepala polisi La Phu, distrik Hoai Duc, Hanoi, Nguyen Huu Khoa, dituduh melakukan pemukulan terhadap seorang supir truk bernama Nguyen Phu Son. Bagaimana kasus tersebut ditangani dan diselidiki tidaklah jelas, namun pada Desember 2010, Nguyen Huu Khoa dipromosikan menjadi kepala polisi La Phu.

“Vietnam harus segera membuka penyelidikan imparsial atas setiap tuduhan kebrutalan polisi, dan mengambil tindakan tegas apabila terdapat bukti yang menunjukkan adanya penganiayaan,” ujar Robertson. “Rakyat takkan aman berada dalam penanganan polisi sampai para petugas polisi mendapatkan pesan yang jelas dan tegas dari pejabat tinggi pemerintahan bahwa penganiayaan tidak akan ditoleransi,” ujar Robertson.

Human Rights Watch juga menemukan bahwa pihak polisi menahan orang berdasarkan prasangka samar tanpa bukti-bukti pendukung, kemudian memukuli mereka guna dapat pengakuan. Polisi seringkali tak hirau prosedur standar untuk melindungi warga negara dari perlakuan semena-mena atau penahanan dengan sengaja, serta mencegah pengacara maupun konsultan hukum untuk mendapatkan akses sesegara mungkin terhadap klien mereka.

“Setiap orang yang ditahan harus diberikan akses segera dan tanpa kesulitan terhadap pengacara guna memperkecil kemungkinan terjadinya penganiayaan oleh polisi saat interogasi,” ujar Robertson.

Human Rights Watch menyatakan pemerintah Vietnam harus sesegera mungkin mengambil kebijakan tidak ada toleransi terhadap penganiayaan oleh polisi, menyediakan pelatihan yang lebih baik bagi polisi di setiap tingkatan, terutama polisi tingkat daerah, dan memasang kamera di setiap kamar interogasi dan penahanan. Pemerintah juga harus fasilitasi peran bantuan hukum bagi para tersangka dan tahanan serta menjamin kebebasan berekspresi para wartawan dan blogger.

Pemerintah harus membentuk komisi pengaduan polisi yang independen untuk mengkaji dan menyelidiki seluruh laporan penganiayaan dan penyalahgunaan wewenang oleh polisi, serta memberikan dukungan dari kalangan pejabat tinggi untuk diadakannya penyelidikan dan penuntutan segera dan imparsial atas kasus-kasus tersebut.

“Badan-badan PBB dan donor internasional yang membantu Vietnam agar menjalankan rule of law tidak seharusnya membiarkan praktek-praktek macam ini berlangsung,” ucap Robertson. “Harus ada upaya terpusat untuk menekan pemerintah agar mengambil tindakan yang mengakhiri penganiayaan oleh polisi.”