Presiden Prabowo Subianto Djojohadikusumo memperluas peran militer dan menempatkan sejumlah perwira aktif di berbagai jabatan sipil, sebuah kemunduran yang mengingatkan publik pada militerisasi yang meluas atas berbagai fungsi sipil selama era Soeharto yang dipandang buruk. Prabowo, seorang mantan jenderal yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, juga menunjuk anggota aktif angkatan bersenjata ke beberapa posisi senior di pemerintahan.
Pada bulan Agustus, ratusan ribu orang di 107 kota di seluruh negeri menggelar demonstrasi menentang upah rendah dan pengangguran setelah pemerintah mengumumkan tunjangan tambahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pihak kepolisian menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan para pengunjuk rasa, yang memicu serangan pembakaran dan penjarahan di 42 kota.
Sejumlah aktivis masyarakat adat serta para pengkritik pemerintah, terutama yang menentang perusahaan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, menghadapi ancaman dan penangkapan. Pemerintah mengerahkan lebih banyak personel militer di tengah meningkatnya pertempuran yang melibatkan kelompok pemberontak separatis di lima provinsi Papua. Berbagai kelompok minoritas agama diserang oleh kelompok Muslim ekstremis termasuk di Padang, Sumatra Barat, dan di Sukabumi, Jawa Barat.
Pada bulan Februari, dua mahasiswa menjalani hukuman cambuk secara terbuka di Banda Aceh—masing-masing 77 dan 82 kali—karena melakukan hubungan sesama jenis secara sukarela. Pada bulan April, dua pria ditangkap setelah polisi mendapati mereka berpelukan di toilet sebuah taman di kota yang sama. Pengadilan syariah lalu menjatuhkan hukuman cambuk di depan umum kepada dua pria tersebut atas tuduhan hubungan sesama jenis.
Banyak aktivis menyambut baik saat pemerintah pada bulan September mengumumkan telah menghabiskan Rp6,77 triliun untuk layanan kesehatan jiwa antara 2020 dan 2024, sebagian besar dari dana itu dialokasikan untuk dukungan berbasis komunitas.
Kemiskinan dan Ketidaksetaraan
Pemerintah Prabowo tidak mengatasi krisis biaya hidup yang sedang melanda dan menerapkan berbagai kebijakan yang menguntungkan kalangan kaya, termasuk keringanan pajak. Pada bulan Juli, seorang menteri kabinet mencatat bahwa hanya 60 keluarga yang menguasai 48 persen lahan yang disertifikasi untuk pembangunan atau pertanian di Indonesia.
Pada 15 Agustus, Presiden Prabowo mengumumkan tunjangan perumahan bulanan dan tunjangan lainnya untuk anggota DPR setara dengan 10 kali upah minimum bulanan di Jakarta, sesuatu yang memicu protes. Aksi protes itu menyebar ke seluruh negeri setelah 28 Agustus, ketika sebuah mobil lapis baja milik Polri menabrak dan melindas Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, dan kemudian melarikan diri. Para demonstran menyerang dan menjarah rumah beberapa anggota parlemen serta membakar lebih dari 150 bangunan. Polisi menanggapi dengan kekuatan berlebihan. Pihak berwenang juga meminta TikTok untuk menutup sementara fitur siaran langsung selama aksi demonstrasi berjalan.
Prabowo menanggapi protes tersebut dengan mencabut tunjangan untuk anggota legislatif, tetapi juga, tanpa dasar yang jelas, menyerukan perlawanan terhadap "makar dan terorisme." Polisi menahan lebih dari 3.300 orang termasuk beberapa aktivis dan organisator aksi protes tersebut.
Awal tahun ini, banyak warga Indonesia memprotes sejumlah kebijakan pemerintah yang meningkatkan pengeluaran, termasuk untuk perluasan pertahanan militer. Banyak pihak menentang penggusuran paksa, perampasan lahan, dan korupsi terkait pertambangan dan perkebunan, serta kerawanan pangan dan berbagai proyek pembangunan. Pemerintah juga mengumumkan langkah-langkah pengetatan anggaran yang memangkas beberapa tunjangan jaminan sosial.
Para aktivis juga terus menggelar protes daring dalam gerakan yang disebut "17+8 Tuntutan Rakyat", dengan 17 tuntutan jangka pendek mengenai transparansi ekonomi dan 8 tuntutan jangka panjang, termasuk reformasi kepolisian, representasi politik yang lebih besar, dan penghentian militerisasi.
Meluasnya Militerisasi
Pada bulan Maret, DPR RI menyetujui amendemen terhadap UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang memungkinkan pemerintah menggunakan perwira militer aktif memangku jabatan sipil, termasuk dalam sistem peradilan dan Badan Usaha Milik Negara. Presiden Prabowo mengatakan akan memperbesar kekuatan militer menjadi satu juta personel dalam tiga tahun.
Dilandasi kekhawatiran bahwa penggunaan pasukan bersenjata yang semakin masif oleh Prabowo dalam urusan sipil dapat memicu kebangkitan otoritarianisme, para aktivis mengajukan uji materi untuk meminta pembatalan amendemen tersebut karena disahkan tanpa konsultasi yang bermakna. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi tersebut dalam pemungutan suara 5 banding 4.
Papua
Di Provinsi Papua Selatan, Prabowo melanjutkan proyek perkebunan skala besar, sebagai bagian dari proyek yang disebut "lumbung pangan" (food estate), yang memungkinkan perusahaan swasta membuka lebih dari dua juta hektar lahan di Merauke. Sembilan pakar hak asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyuarakan keprihatinan bahwa proyek lumbung pangan telah secara paksa menggusur masyarakat adat, memungkinkan penggundulan hutan, mengancam keanekaragaman hayati, dan memungkinkan pengerahan lima batalion baru untuk memadamkan perbedaan pandangan. Menurut seorang pemimpin suku Malind di Merauke, "Buldoser di sini selalu dijaga oleh tentara dengan senjata semi-otomatis." Pemerintah membantah tuduhan tersebut.
Beberapa aktivis, yang dihukum atas tuduhan makar dan kejahatan serius lainnya ketika pemerintah menindak protes besar-besaran menyusul serangan terhadap mahasiswa Papua pada tahun 2019, tetap mendekam di penjara. Dalam beberapa kasus sejak saat itu, polisi menuduh orang asli Papua melakukan makar karena protes damai terhadap diskriminasi rasial yang telah berlangsung lama, terutama jika mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora, yang dianggap pihak berwenang semata-mata sebagai simbol tuntutan separatis.
Pada bulan April, polisi menangkap empat pria Papua di Sorong, Papua Barat Daya, menjerat mereka dengan tuduhan makar karena membagikan selebaran politik. Pada bulan Agustus, polisi menangkap Yan Manggaprouw, seorang penggerak aksi protes di Sorong, dan memukulinya di depan istri serta anak-anaknya.
Setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap 17 pekerja tambang pada bulan April yang mereka klaim sebagai mata-mata, TNI dan Polri menggunakan drone dan serangan udara dalam serangan tanpa pandang bulu yang melukai, membunuh, dan memaksa penduduk desa mengungsi. Sedikitnya 100.000 orang asli Papua meninggalkan kampung mereka dari 10 kabupaten, sebagian besar di Pegunungan Tengah dan daerah Kepala Burung, pindah ke daerah perkotaan atau ke hutan untuk melarikan diri dari pertempuran. Militer mendirikan pos pemeriksaan dan secara sewenang-wenang menangkap orang-orang yang mereka curigai sebagai militan.
KUHP Baru
Pada Desember 2022, DPR RI mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Ketentuan dalam KUHP baru tersebut melanggar hak-hak perempuan, kalangan agama minoritas, dan kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), serta melemahkan hak atas kebebasan berpendapat dan berserikat. Ini termasuk kriminalisasi semua hubungan seks di luar pernikahan, yang secara efektif menjadikan hubungan sesama jenis yang dilakukan atas dasar persetujuan orang dewasa sebagai kejahatan di Indonesia untuk kali pertama dalam sejarah negara ini.
KUHP baru ini juga menetapkan bahwa pemerintah akan mengakui “hukum yang hidup dalam masyarakat” di negara ini, yang dapat diartikan guna memperluas legalitas formal terhadap ratusan peraturan Syariah sehingga peraturan ini dapat diberlakukan oleh para pejabat lokal di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Banyak dari peraturan-peraturan ini mendiskriminasi perempuan dan anak perempuan, seperti pemberlakuan jam malam, sunat perempuan, dan peraturan wajib jilbab. Sejumlah peraturan ini juga mendiskriminasi kelompok LGBT.
Pada bulan November, DPR RI mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), melengkapi KUHP. Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan undang-undang baru itu akan memungkinkan pihak berwenang untuk menyadap telepon, menyita aset, menangkap tersangka, dan membekukan rekening bank tanpa perlindungan yudisial.
Kebebasan Beragama
Pihak berwenang terus menggunakan peraturan diskriminatif terhadap agama-agama minoritas dan gagal melindungi umat Kristen, Ahmadiyah, dan anggota kelompok-kelompok lain, termasuk pengikut agama adat setempat, yang menghadapi beberapa serangan.
Kebebasan Berbicara dan Berekspresi
Prabowo dan para pendukungnya menuduh orang-orang yang mengkritik pemerintah, termasuk jurnalis dan aktivis masyarakat sipil, sebagai "antek asing." Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat ada 60 kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media antara 1 Januari dan 31 Agustus, termasuk intimidasi, pemukulan, dan serangan siber. Sebagian besar terduga pelaku adalah aparat TNI dan Polri.
Pada bulan Maret, orang tak dikenal mengirim paket berisi kepala babi ke kantor redaksi Tempo, sebuah saluran media independen, yang ditujukan kepada pembawa acara Bocor Alus Politik. Tak lama kemudian, seseorang pengendara sepeda motor mengirim paket berisi tikus mati ke kantor Tempo.
Pada bulan Februari, Detasemen Polisi Militer Kodam XVII/Cenderawasih memutuskan untuk tidak menuntut dua prajurit yang diduga terlibat dalam serangan pembakaran yang menyasar surat kabar harian Jubi. Pada 16 Oktober 2024, dua pria bermotor melemparkan bom molotov yang merusak dua mobil di tempat parkir. Polresta Jayapura Kota, menggunakan rekaman CCTV, telah menetapkan kedua prajurit itu sebagai tersangka, menyerahkan kasus itu kepada Denpomdam XVII/Cenderawasih di Jayapura pada bulan Januari untuk dituntut di pengadilan militer.
Polri menangkap setidaknya tiga aktivis karena peran mereka dalam aksi demonstrasi bulan Agustus. Khariq Anhar, seorang mahasiswa di Universitas Riau di Sumatra, menggunakan Instagram untuk memberi tahu pengunjuk rasa tentang kegiatan yang direncanakan, sementara Syahdan Husein telah memposting di X. Delpedro Marhaen, Direktur Eksekutif Yayasan Lokataru yang berkantor di Jakarta, yang memberikan bantuan hukum kepada siswa sekolah menengah yang ditahan selama aksi demonstrasi, juga ditangkap.
Mahkamah Agung campur tangan dalam beberapa kasus untuk menegakkan hak berbicara dan berserikat.
Lingkungan dan Hak Asasi Manusia
Prabowo berjanji bahwa pemerintahnya berkomitmen untuk membantu mengatasi krisis iklim global, seraya menyatakan bahwa Indonesia terdampak kenaikan permukaan laut. Namun, saat penulisan, Indonesia belum mengajukan rencana aksi iklim yang diperbarui untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Rencana saat ini dinilai "sangat tidak memadai" oleh konsorsium ilmuwan Climate Action Tracker.
Prabowo juga mengemukakan pandangannya untuk memperluas perkebunan kelapa sawit Indonesia, dengan mengatakan bahwa pohon sawit juga pohon. "Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan?" katanya. "Dia menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida." Pemerintah mengumumkan rencana untuk membuka sekitar 20 juta hektar hutan dan lahan gambut untuk diubah menjadi "lumbung pangan dan energi." Konversi hutan alam dan lahan gambut untuk penggunaan pertanian atau perkebunan pohon merupakan pendorong utama emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati di seluruh dunia. Perkebunan sering merambah wilayah masyarakat adat dan masyarakat tradisional yang kerap berujung pada penggusuran paksa, hilangnya mata pencaharian, dan erosi budaya.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan deforestasi seluas 216.000 hektar pada 2024. Auriga Nusantara, lembaga independen pemantau hutan, menafsir angka tersebut mencapai lebih dari 260.000 hektar. Baik pemerintah maupun kelompok masyarakat sipil menyatakan bahwa angka pada 2025 kemungkinan akan lebih tinggi.
Pada bulan Mei, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Gugus Tugas Percepatan Perizinan Hutan Adat, yang bertujuan mempercepat pengakuan hukum hutan adat —kawasan yang secara tradisional diatur oleh masyarakat adat. Gugus Tugas ini ditugaskan untuk menyelesaikan proses pengakuan lebih dari 4 juta hektar kawasan hutan adat selambat-lambatnya pada 2029.
Pada tahun 2024, Indonesia memproduksi lebih dari separuh nikel dunia, yang digunakan untuk baterai kendaraan listrik dan produksi baja. Perusahaan pertambangan dan pengolahan nikel, termasuk di Sulawesi dan Maluku Utara, dilaporkan membuka puluhan ribu hektar hutan dan mencemari sumber air masyarakat. Ekspansi berkelanjutan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara untuk pengolahan nikel telah mempercepat penggunaan batu bara di Indonesia.
Hubungan Luar Negeri
Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia tidak mendukung banyak resolusi PBB tentang situasi negara kecuali yang terkait dengan Palestina. Misalnya, Indonesia memilih abstain terhadap resolusi untuk memperbarui mandat Komisi Penyelidikan Ukraina dan Pelapor Khusus untuk Eritrea.
Pemerintah Prabowo mengecam pelanggaran militer Israel di Gaza dan menawarkan untuk mengevakuasi warga Palestina "yang terluka, mengalami trauma, serta yatim piatu" ke Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau.
Pada bulan Januari, Indonesia bergabung dengan kelompok BRICS untuk memperluas kemitraan ekonomi dan strategisnya.
Meskipun menerima pengungsi Rohingya, pemerintah Indonesia gagal meminta pertanggungjawaban junta Myanmar dan berbagai kelompok bersenjata atas pelanggaran yang sedang berlangsung.
Pada bulan Agustus, Prabowo menghadiri parade militer tahunan Tiongkok di Beijing, tampil bersama pemimpin Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.