Tiongkok: Masjid Ditutup, Diratakan, dan Diubah di Area Muslim

Click to expand Image

(New York) – Pemerintah Tiongkok secara signifikan tengah mengurangi jumlah masjid di dua provinsi yakni Ningxia dan Gansu di bawah kebijakan "konsolidasi masjid", yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama, kata Human Rights Watch hari ini.

Pihak berwenang Tiongkok telah menonaktifkan, menutup, menghancurkan, dan mengubah masjid untuk keperluan sekuler sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk membatasi praktik Islam. Pihak berwenang telah menghilangkan unsur arsitektur Islam, seperti kubah dan menara, dari banyak masjid lainnya.

"Pemerintah Tiongkok tidak 'mengkonsolidasikan' masjid seperti yang diklaimnya, tetapi menutup banyak masjid yang melanggar kebebasan beragama," kata Maya Wang, Penjabat Direktur Tiongkok di Human Rights Watch. "Penutupan, penghancuran, dan pengalihfungsian masjid oleh pemerintah Tiongkok adalah bagian dari upaya sistematis untuk mengekang praktik Islam di Tiongkok."

Hukum Tiongkok mengizinkankan orang untuk beribadah hanya di tempat ibadah yang disetujui secara resmi dari agama yang disetujui secara resmi, dan pihak berwenang mempertahankan kontrol ketat atas rumah ibadah. Sejak 2016, ketika Presiden Xi Jinping menyerukan "Sinisisasi" agama – yang bertujuan untuk memastikan bahwa Partai Komunis Tiongkok (CCP) menjadi penengah kehidupan spiritual masyarakat – kontrol negara atas agama semakin menguat.

"Konsolidasi masjid" [1] dirujuk dalam dokumen CCP pusat pada April 2018 yang menguraikan strategi nasional multi-cabang untuk "Sinisisasi" Islam – atau menjadikannya lebih Tiongkok.[2] Dokumen ini menginstruksikan CCP dan lembaga-lembaga negara di seluruh Tiongkok untuk "memperkuat manajemen standar pembangunan, renovasi dan perluasan tempat-tempat Ibadah Islam." Dokumen tersebut mencatat bahwa prinsip utama di balik "manajemen" tersebut adalah bahwa "seharusnya tidak ada tempat ibadah Islam yang baru dibangun" untuk "memadatkan jumlah keseluruhan [masjid]." Meskipun ada pengecualian, dokumen ini menyatakan bahwa "semestinya ada lebih banyak penghancuran [masjid] daripada pembangunan."

Ma Ju adalah seorang aktivis Muslim Hui yang tinggal di Amerika Serikat. Ia telah menjalin kontak dengan orang-orang Hui di Tiongkok yang terkena dampak kebijakan itu. Ia mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa kebijakan itu adalah bagian dari upaya untuk "mengubah" (转化) Muslim yang taat agar mengarahkan kembali kesetiaan mereka kepada CCP: "Pejabat pemerintah pertama-tama mendekati anggota CCP yang juga Muslim Hui... Kemudian mereka pindah ke 'membujuk' para siswa dan pegawai pemerintah, yang terancam dengan masa percobaan sekolah dan pengangguran jika mereka tetap mempertahankan keyakinan mereka."

Dokumen pemerintah yang ada menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok telah "mengkonsolidasikan" masjid-masjid di Provinsi Ningxia dan Gansu, yang memiliki populasi Muslim tertinggi di Tiongkok setelah Xinjiang.[3] Sejak 2017, pihak berwenang Tiongkok di Xinjiang telah merusak atau menghancurkan dua pertiga masjid di kawasan itu, menurut the Australian Strategic Policy Institute (ASPI). Sekitar setengahnya telah dihancurkan secara menyeluruh.

Di Ningxia, Human Rights Watch telah memverifikasi dan menganalisis sejumlah video dan foto yang diunggah oleh Muslim Hui ke internet dan menggunakan citra satelit untuk menguatkan video dan gambar itu, serta untuk memeriksa implementasi kebijakan di dua desa. Dari tujuh masjid di desa-desa itu, empat di antaranya rusak parah– tiga bangunan utama telah dihancurkan, dan satu tempat wudhu yang rusak di bagian dalamnya. Pihak berwenang telah menyingkirkan kubah dan menara di ketujuh masjid itu.

Human Rights Watch tidak dapat menentukan jumlah masjid yang ditutup atau dialihfungsikan di seluruh Ningxia dan Gansu karena dokumen resmi tidak memberikan rincian yang tepat. Dua peneliti spesialis Muslim Hui, Hannah Theaker dan David Stroup, dalam sebuah laporan penelitian yang akan segera terbit, memperkirakan bahwa sepertiga masjid di Ningxia telah ditutup sejak 2020.[4] Sebuah laporan Radio Free Asia pada Maret 2021 memperkirakan bahwa antara 400 dan 500 masjid menghadapi penutupan di Ningxia, yang memiliki 4.203 masjid pada 2014.

Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa kebijakan konsolidasi masjid bertujuan untuk "mengurangi beban ekonomi" pada umat Islam, terutama mereka yang tinggal di daerah miskin dan pedesaan.[5] Aksi penentangan terhadap masjid sering terjadi ketika pemerintah Tiongkok merelokasi penduduk desa dari daerah-daerah ini, mengkonsolidasikan beberapa desa menjadi satu.[6] Pemerintah juga mengklaim bahwa Ketika berbagai denominasi Islam menempati tempat yang sama, mereka belajar untuk menjadi lebih "bersatu" dan "rukun beragama."

Beberapa Muslim Hui secara terbuka telah menentang kebijakan tersebut, meskipun ada sensor pemerintah. Pada Januari 2021, pejabat Ningxia mendakwa lima orang Hui karena "menciptakan gangguan" setelah mereka memimpin 20 orang untuk menggelar protes menentang kebijakan itu di kantor Ketua CCP di desa. Orang-orang itu juga memprotes penutupan dan penghancuran masjid, dan pencopotan kubah  dan menara, di Ningxia, Gansu  dan wilayah Muslim Hui lainnya seperti Qinghai dan Yunnan.[7]

Ma Ju mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa konsolidasi masjid bertujuan untuk mencegah orang pergi bersembahyang di masjid: "Setelah menyingkirkan menara dan kubah, pemerintah daerah akan mulai menyingkirkan hal-hal esensial untuk kegiatan keagamaan seperti ruang wudhu dan mimbar pengkhotbah."

Ma Ju mengatakan pemerintah berusaha untuk mencegah praktik keagamaan: "Ketika orang berhenti beribadah, mereka [pihak berwenang] kemudian akan menggunakannya sebagai dalih untuk menutup masjid." Ia mengatakan bahwa pihak berwenang memasang sistem pengawasan di masjid-masjid yang tersisa, dan telah "di-Tiongkok-kan": "Setelah masjid dialihfungsikan, pemerintah daerah secara ketat memantau kehadiran jemaah di masjid yang masih ada," katanya. " Pada awalnya, mereka akan memeriksa kartu identitas nasional para jemaah. Kemudian mereka memasang kamera pengintai ... untuk menandai [mereka yang dilarang dari masjid, termasuk] anggota CCP atau anak-anak."

Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama." Mereka memiliki hak untuk menyatakan " agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya." Pemerintah Tiongkok seharusnya membalikkan kampanye sinisisasi terhadap agama-agama, meninjau dan mencabut undang-undang serta peraturan yang membatasi hak kebebasan beragama, dan membebaskan mereka yang ditahan karena melakukan kritik atau protes secara damai terhadap berbagai kebijakan pembatasan tersebut.

Pemerintah asing, khususnya negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), semestinya mendesak pemerintah Tiongkok agar menghentikan kebijakan konsolidasi masjid dan kampanye Sinisisasi yang lebih luas.

"Kebijakan Sinisisasi pemerintah Tiongkok menunjukkan pengabaian terhadap kebebasan beragama, tidak hanya bagi semua Muslim di Tiongkok, melainkan juga semua umat beragama di negara tersebut," kata Maya Wang. "Pemerintah negara-negara yang peduli pada kebebasan beragama seyogianya mengangkat berbagai persoalan ini secara langsung dengan pemerintah Tiongkok dan di Perserikatan Bangsa-Bangsa serta forum internasional lainnya."

Untuk detail tambahan tentang penutupan masjid dan citra satelit dari perubahan tersebut, silakan lihat paparan berikut ini.
 

Penutupan Masjid

Penutupan masjid berskala besar terakhir kali terjadi di Tiongkok pada dekade 1950-an setelah CCP mengambil alih negara itu pada 1949. Pihak berwenang meratakan atau mengkonsolidasikan sekitar 90 persen masjid Ningxia sebelum Revolusi Kebudayaan pada tahun 1966. Setelah Revolusi Kebudayaan berakhir satu dekade kemudian, orang-orang di Tiongkok membangun kembali kehidupan keagamaan mereka, membangun banyak masjid, meskipun pemerintah Tiongkok mempertahankan kontrol ketat terhadap agama. Saat ini, pihak berwenang mempertahankan kontrol atas penunjukan personel, publikasi, keuangan, dan pendaftaran sekolah menengah untuk lima agama yang disetujui secara resmi.

Sejak 2016, ketika Presiden Xi Jinping menyerukan "Sinisisasi" agama, kontrol negara atas agama semakin diperketat. Lebih dari sekadar mengendalikan agama dengan mendikte apa yang merupakan kegiatan keagamaan "normal" – dan karena itu legal – pihak berwenang sekarang berusaha untuk secara komprehensif membentuk kembali agama agar konsisten dengan ideologi CCP dan untuk mempromosikan kesetiaan kepada CCP dan Presiden Xi.

Di bawah kepemimpinan Xi, para pejabat Tiongkok telah melakukan upaya luas untuk mengekang pengaruh Islam, yang oleh pihak berwenang sering disamakan dengan terorisme dan keterbelakangan. Mengurangi jumlah masjid adalah unsur kunci dari kebijakan ini. Berbagai kebijakan semakin membatasi kehidupan Muslim Hui, yang telah berasimilasi dengan orang-orang Han, kelompok etnis mayoritas di Tiongkok.

Pemerintah Tiongkok telah merevisi atau menambahkan undang-undang baru untuk memperketat kontrol keagamaan, termasuk Peraturan mengenai Administrasi Tempat Kegiatan Keagamaan, yang mulai berlaku pada Juli 2023. Peraturan tersebut mewajibkan tempat-tempat ibadah untuk mengindoktrinasi para pengikutnya dengan ideologi CCP, melarang mereka "menciptakan konflik ... antar sekte," atau menerima dana kecuali disetujui oleh negara.

Bagian sentral dari "Sinisisasi" agama-agama adalah untuk menghilangkan pengaruh "asing" dari agama-agama. Para pengikut Islam – yang juga mengalami peningkatan Islamofobia di kalangan masyarakat Tiongkok – dan Kristen telah menanggung beban terberat berbagai kebijakan xenofobia ini. Pada 2015, pihak berwenang menyingkirkan salib dari gereja-gereja, dan dalam beberapa kasus menghancurkan seluruh gereja di Provinsi Zhejiang, yang dianggap sebagai jantung agama Kristen Tiongkok. Kampanye ini secara terbuka digambarkan sebagai upaya untuk menghapus "bangunan ilegal" yang tidak sesuai dengan persyaratan zonasi, tetapi menurut arahan internal provinsi, kampanye ini dirancang untuk mengurangi menonjolnya agama Kristen di wilayah tersebut.

Di Xinjiang, kebijakan asimilasi agresif pemerintah Tiongkok di wilayah etnis minoritas telah menyebabkan pelanggaran berat yang tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti penganiayaan budaya. Pelanggaran ini termasuk penghancuran sistematis terhadap sejumlah masjid.

Wilayah Otonomi Ningxia Hui

Pada tahun 2018, Komite CCP di Ningxia mengumumkan sebuah "dokumen implementasi" [8] untuk menjalankan strategi nasional guna "men-Tiongkok-kan" Islam. Kebijakan "konsolidasi masjid" juga dirujuk dalam dokumen pemerintah Maret 2018  di Kota Yinchuan[9], ibu kota Wilayah Otonomi Ningxia Hui. Dokumen itu menyatakan bahwa pemerintah bermaksud untuk "secara ketat mengontrol jumlah dan skala tempat-tempat ibadah," dan bahwa masjid-masjid semestinya mengadopsi "gaya arsitektur Tiongkok." Disebutkan bahwa Pemerintah Kota Yinchuan seharusnya mempromosikan "integrasi dan kombinasi masjid" untuk "menyelesaikan masalah terlalu banyaknya tempat ibadah."

Human Rights Watch telah menemukan banyak dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di Ningxia yang menyebutkan istilah "konsolidasi masjid", tetapi hanya sedikit yang memberikan rincian:[10]

Di Kota Zhongwei, pihak berwenang menyatakan pada 2019 bahwa mereka telah "menyelesaikan perubahan 214 masjid, mengkonsolidasikan 58 masjid, dan melarang 37 tempat ibadah yang tidak terdaftar." Kota tersebut memiliki 852 masjid pada 2009, menurut direktori masjid resmi Kota Ningxia.

• Pemerintah Kota Qingtongxia menulis pada tahun 2020 bahwa pihaknya telah "menggabungkan enam masjid," dan "skala serta frekuensi kegiatan keagamaan berskala besar dan lintas regional masing-masing turun 30,6 persen dan 62,5 persen tahun-ke-tahun." Qingtongxia memiliki 69 masjid pada 2009.
• Surat dakwaan tertanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Wilayah Zhongning mengatakan bahwa pihak berwenang memutuskan untuk menutup tiga dari lima masjid di daerah tersebut. Disebutkan bahwa pihak berwenang memutuskan masjid mana yang akan ditutup dengan menentukan "jarak antara masjid, konstruksi, dan ukuran ruang utama masjid-masjid tersebut." Pemerintah setempat melaporkan bahwa mereka menutup tiga masjid karena mereka tidak memiliki ruang utama.
• Di kota Jingui, pihak berwenang menyatakan pada 2021 bahwa mereka "memperbaiki secara menyeluruh lebih dari 130 lokasi dengan unsur arsitektur Islam... dan mengupayakan 'integrasi masjid' secara tertib."
• Dalam pembaruan tahunan, pihak berwenang di Kotapraja Baitugang, Kota Lingwu, mengatakan mereka "mengkonsolidasikan lima masjid" pada 2021.

Human Rights Watch meneliti lebih lanjut dampak dari kebijakan konsolidasi masjid ini di dua desa di Ningxia tempat kami memperoleh informasi tambahan.

Kasus 1: Desa Liaoqiao, Kota Wuzhong

Desa Liaoqiao adalah entitas administratif yang menggabungkan sembilan permukiman yang terletak sekitar 12 kilometer tenggara Kota Wuzhong. Sekitar 55 persen dari populasi adalah Muslim Hui. Pada 2013, desa ini memiliki enam masjid.[11] Citra satelit menunjukkan bahwa, sebelum tahun 2020, semua masjid tersebut memiliki unsur arsitektur Islam, termasuk menara dan kubah bundar. Unsur-unsur ini disingkirkan dari tiga masjid itu antara Januari dan Agustus 2020. Bangunan yang paling penting – ruang utama – dari tiga masjid lainnya dihancurkan. Kecil kemungkinan bangunan-bangunan tersebut dapat terus berfungsi sebagai masjid.

Click to expand Image

Click to expand Image

Click to expand Image

Click to expand Image

Kasus 2: Masjid Liujiagou, Desa Chuankou, Kabupaten Xiji

Masjid Liujiagou terletak di desa Chuankou, di wilayah pegunungan Wilayah Xiji di Ningxia selatan, di mana sekitar 60 persen penduduknya adalah orang-orang Hui. Masjid ini untuk kali pertama dibangun pada 1988 dan kemudian dibangun kembali pada 2016 dengan ruang utama yang lebih besar serta menampilkan dua menara dan kubah. Menurut citra satelit, menara-menara dan kubah-kubah ini telah disingkirkan antara 2019 dan 2021.

Dalam serangkaian video yang diperoleh Human Rights Watch pada Januari 2023, dan yang diverifikasi dan dilengkapi dengan geolokasi, bagian dalam ruang wudhu, yang penting untuk salat harian, sedang dihancurkan. Sumber anonim yang mengetahui pembongkaran tersebut mengatakan bahwa Masjid Liujiagou telah ditutup setidaknya sejak awal 2022. Sumber itu juga mengatakan bahwa dari 96 masjid di kota Xinglong, sekitar 60 di antaranya telah ditutup. Dan bahwa "pemerintah kota ingin menghancurkan ruang wudhu masjid-masjid yang telah ditutup."

Click to expand Image

Click to expand Image

Provinsi Gansu

Pemerintah provinsi Gansu mengeluarkan sebuah dokumen  yang mengimplementasikan dokumen CCP pusat April 2018  untuk "men-Tiongkok-kan" Islam.[12] Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan konsolidasi masjid sedang diterapkan di provinsi Gansu.

• Di Prefektur Otonomi Linxia Hui pada tahun 2020, pemerintah Wilayah Hezheng "mengurangi dan menggabungkan 10 masjid, dan menyelesaikan perubahan unsur-unsur arsitektur Islam pada ....31 masjid-masjid tersebut."
• Juga di Linxia, pada tahun 2020, pemerintah Wilayah Yongjing memulai "konsolidasi lima masjid, dan menyelesaikan satu" di Kotapraja Xiaoling.[13]
• Di Kotapraja Dazhai pada tahun 2020, Distrik Kongtong, Kota Pingliang, pemerintah "mengubah 26 masjid, mengkonsolidasikan 2 masjid."
• Di Wilayah Guanghe – yang dikenal sebagai "Mekah Kecil" di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim Hui – pihak berwenang pada 2020 "membatalkan pendaftaran 12 masjid, menutup 5 masjid, dan memperbaiki serta mengkonsolidasikan 5 masjid lainnya."[14]

Kasus 3: Desa Huangniwan, Prefektur Otonomi Linxia Hui, Provinsi Gansu

Dalam sebuah unggahan di WeChat oleh Stasiun Televisi Linxia, pemerintah setempat mengatakan, pada 2019, bahwa pihaknya telah menutup satu dari tiga masjid di sebuah desa berpenduduk 2.440 orang. Desa ini awalnya memiliki satu masjid pada dekade 1990-an, tetapi "ketidaksepakatan" menyebabkan beberapa penduduk desa membangun dua masjid lainnya. Pada 2019, setelah "pendidikan ideologis dan bimbingan yang melelahkan" – sebuah frasa yang biasanya menyiratkan beberapa kombinasi antara bujukan dan paksaan – pemerintah setempat menonaktifkan salah satu masjid dan mengubahnya menjadi "ruang kerja" dan "pusat kebudayaan" sebagai bagian dari upaya "pengentasan kemiskinan".

Click to expand Image

 

Click to expand Image