Pembunuhan terhadap satu keluarga pada tanggal 14 Juni di Negros di Filipina tengah, menjadi kasus terbaru dalam siklus kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan impunitas selama puluhan tahun di pulau itu.
Malam itu, orang-orang bersenjata tak dikenal menyerbu sebuah gubuk di desa Buenavista, provinsi Negros Barat. Keesokan paginya, para tetangga menemukan mayat Roly Fausto (55 tahun), istrinya Emelda (50), dan anak-anak mereka Ben (15), dan Ravin (12).
Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Namun, baik pasukan pemerintah maupun Tentara Rakyat Baru (NPA) yang beraliran komunis, yang telah berperang selama lebih dari 50 tahun, memiliki sejarah melakukan pelanggaran di pulau tersebut.
Kelompok hak asasi manusia Karapatan dan sejumlah organisasi lain menyalahkan pihak militer. Mereka mengklaim bahwa militer sebelumnya sudah mengidentifikasi pasangan itu sebagai militan komunis – sebuah praktik yang dikenal sebagai “red-tagging” atau “penandaan merah” – dan menganiaya mereka. Kelompok-kelompok tersebut mengatakan pada Maret tahun lalu, militer memaksa Roly untuk bertindak sebagai pemandu bagi tentara saat mereka memburu para pemberontak.
Sejumlah pendukung pasangan ini menuduh pembunuhan itu adalah hasil dari kampanye kontra-pemberontakan yang tidak terkendali. Pasukan pemerintah telah mengincar dan membunuh para aktivis – bukan hanya yang diduga sebagai pemberontak – di pulau itu, seringkali didahului dengan pemberian tanda merah dan penganiayaan.
Pihak militer dan kepolisian menyalahkan NPA. Provinsi Negros Barat dan Negros Timur dikenal sebagai benteng NPA. Pemerintah mengklaim para pemberontak membunuh keluarga Fausto karena mereka membantu militer – sebuah pernyataan yang dibantah oleh kerabat dan pendukung keluarga itu. NPA telah mengeksekusi sejumlah warga Negros – yang terakhir awal bulan ini – karena diduga menjadi mata-mata militer. Kelompok pemberontak mengakui pembunuhan tersebut, tetapi mengecam pembantaian keluarga Fausto.
Komisi hak asasi manusia Filipina telah memulai penyelidikan atas pembunuhan tersebut. Komisi ini mungkin satu-satunya lembaga domestik kredibel yang dapat melakukan pencarian fakta secara independen dan tanpa berpihak. Pemerintah negara-negara asing yang prihatin dengan situasi hak asasi manusia di Filipina, khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa, seharusnya mengecam kekejaman tersebut – siapa pun yang bertanggung jawab – dan menekan pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. untuk mengambil langkah-langkah guna mengakhiri kekejaman di Negros.
