(New York) – Presiden Indonesia yang kembali terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono, harus menjalankan langkah-langkah komprehensif dengan gigih menyangkut perkara hak asasi manusia, demikian Human Rights Watch dalam sebuah surat hari ini. Dalam surat ini, Human Rights Watch menjelaskan rekomendasi spesifik pada persoalan korupsi, bisnis militer, impunitas pelaku pelanggaran HAM, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, situasi di Papua, dan pekerja anak rumahtangga.
Beberapa reformasi utama selama periode pertama pemerintahan Yudhoyono untuk mengatasi bisnis militer, korupsi dan akuntabilitas justru menguap. Sebagai contoh, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk pada 2004 bisa terhenti bila undang-undang yang mengaturpengadilan ini batal disahkan pada 30 September. Pemerintah juga gagal mengadili para perwira militer senior atas peran mereka dalam kekejaman di Aceh dan Timor Timur.
“Presiden Yudhoyono berhasil dalam beberapa persoalan hak asasi manusia pada masa jabatan pertama, tapi dia perlu memastikan reformasi sepenuhnya,” kata Elaine Pearson, wakil direktur Asia Human Rights Watch. “Ini saat yang tepat untuk mereformasi segala persoalan publik yang macet, seperti militer, korupsi, dan impunitas.”
Human Rights Watch juga mengungkapkan keprihatinan tentang meningkatnya intoleransi agama, khususnya terhadap Ahmadiyah, minoritas keagamaan yang kini dilarang di Indonesia, dan pasal-pasal pidana yang terus dipakai untuk menekan kebebasan berekspresi. Surat Human Rights Watch mendesak Indonesia, sebagai negara pihak yang terikat perjanjian-perjanjian HAM utama, untuk menjalankan kewajiban hukum internasional.
“Indonesia harus serius melakukan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional yang berarti melindungi hak-hak kelompok marjinal, baik itu dari minoritas agama, pekerja anakrumahtangga maupun rakyat Papua,” kata Pearson. “Presiden Yudhoyono harus mewariskan catatan HAM dengan baik dan menjadi teladan bagi negara lain yang demokrasinya baru saja berkembang.”
