Skip to main content
Hasutan Ini Berujung pada Diskriminasi Terhadap Warga Syiah dan Kelompok Lain

(Beirut) – Menurut laporan Human Rights Watch yang diterbitkan hari ini, sejumlah ulama dan institusi negara Saudi telah menyulut

Menurut laporan Human Rights Watch yang diterbitkan hari ini, sejumlah ulama dan institusi negara Saudi telah menyulut kebencian dan diskriminasi terhadap sejumlah kalangan minoritas agama, termasuk warga muslim Syiah.

Undang-Undang Disahkan dengan Partisipasi Publik Minimum

Pemerintah Indonesia seyogyanya revisi Undang-Undang Cipta Kerja terbaru agar memenuhi standar hak asasi manusia internasional.

Kampanye Global untuk Mengakhiri Pasung dan Penghinaan

Ratusan ribu orang dengan kondisi kesehatan mental di seluruh dunia hidup dipasung. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak, sebagian berusia 10 tahun, dirantai atau dikurung dalam ruang sempit selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun, di sekitar 60 negara di Asia, Afrika, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika.

Aparat Mengeksploitasi UU Pornografi untuk Mengincar Komunitas LGBT

(New York) – Pemerintah Indonesia semestinya segera mengusut penggerebekan polisi terhadap pesta pribadi yang dihadiri 56 laki-laki di Jakarta, sebab tindakan tersebut mencerminkan ancaman terhadap hak-hak kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia.

Sebuah perintah menggunakan cadar dan baju panjang, bagi pegawai negeri perempuan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seyogianya jadi perhatian semua pihak

Sebuah perintah menggunakan cadar dan baju panjang, bagi pegawai negeri perempuan di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, seyogianya jadi perhatian semua pihak.

Meningkatnya Investigasi yang Kejam terhadap Ujaran Kritis

(Bangkok) - Otoritas Malaysia makin banyak menanggapi kritik terhadap pemerintah dengan memulai penyelidikan kriminal.

Aturan berpakaian baru untuk pegawai negeri sipil perempuan di Kabupaten Lombok Tengah seyogianya jadi perhatian semua orang Indonesia.

Langkah tersebut memicu pertanyaan mengenai kapan penanda gender dianggap perlu

Pemerintah Belanda akan menghapus kolom gender pada dokumen identitas nasional (KTP) sepanjang lima tahun ke depan. Langkah ini meredakan potensi bahaya – seperti pelecehan, diskriminasi, dan kekerasan – yang mengharuskan warga negara untuk menyatakan gender mereka pada dokumen-dokumen tersebut, namun di sisi lain memicu pertanyaan tentang adakah pembenaran untuk mencantumkan gender resmi seseorang.

Pidana Pencemaran Nama Baik Menghambat Kebebasan Media

(Jakarta) - Kepolisian Indonesia, dalam hal ini Polda provinsi Kalimantan Selatan, seharusnya membatalkan tuduhan pencemaran nama baik terhadap seorang blogger terkait artikel-artikel yang berisi wawancaranya dengan para pemimpin adat Dayak tentang sengketa lahan dengan perkebunan kelapa sawit.