Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Yousef bin Ahmed al-Othaimeen (Tengah), dan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Ibrahim Al-Assaf (Kanan) berbincang sebelum berfoto saat pertemuan Menteri Luar Negeri negara-negara Islam dan Arab di Jeddah pada 30 Mei 2019.

© 2019 BANDAR ALDANDANI/AFP/Getty Images

(New York) – Lebih dari selusin negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menandatangani pernyataan yang mendukung kebijakan Tiongkok di Xinjiang yang mengabaikan penindasan yang meluas terhadap Muslim di kawasan itu, kata Human Rights Watch hari ini. Surat yang didukung pemerintah Tiongkok itu merupakan tanggapan atas pernyataan bersama 22 negara di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan lalu, yang menyatakan keprihatinan atas pelanggaran besar-besaran di Xinjiang dan mendesak akses tanpa batas oleh pemantau internasional.

Pemerintah Tiongkok telah menjadikan 13 juta orang asal etnis Uighur dan Muslim Turk di Xinjiang target penahanan massal secara sewenang-wenang, indoktrinasi politik paksa, pembatasan pergerakan, dan penindasan agama. Sejumlah perkiraan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang ditahan di kamp “pendidikan politik”. Otoritas Tiongkok juga telah menempatkan Muslim di Xinjiang di bawah pengawasan menyeluruh dan mengerahkan lebih dari satu juta petugas untuk memantau orang-orang muslim, termasuk melalui berbagai program yang mengganggu.

“Pemerintah Tiongkok menggalang dukungan dari lusinan negara mayoritas Muslim untuk membantu menutupi catatan hak asasi manusia yang buruk di Xinjiang,” kata Sophie Richardson, direktur Tiongkok di Human Rights Watch. “Alih-alih bergabung dengan banyak pemerintahan mengecam pelanggaran terhadap Muslim Xinjiang, negara-negara itu malah bergabung dengan kontra-narasi Beijing yang menjijikkan.”

Meski terjadi pelanggaran sistematis terhadap Muslim di Xinjiang, negara-negara yang bergabung dengan pernyataan Tiongkok memuji “tindakan kontra-terorisme dan deradikalisasi Tiongkok di Xinjiang” yang menyebabkan “rasa kebahagiaan, pemenuhan, dan keamanan yang lebih kuat.” Negara-negara mayoritas Muslim yang menandatangani surat itu meliputi: Aljazair, Bahrain, Mesir, Kuwait, Arab Saudi, Oman, Pakistan, Qatar, Somalia, Sudan, Suriah, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uni Emirat Arab.

Kampanye penindasan Tiongkok di Xinjiang menjadi ujian utama apakah anggota OKI akan menekan Tiongkok yang semakin kuat guna mengakhiri pelanggaran sistematisnya terhadap orang-orang Muslim. Lembaga beranggotakan 57 negara itu kerap tetap diam dan kadang-kadang memuji upaya-upaya Tiongkok dalam beberapa bulan terakhir. Ketika para menteri luar negeri OKI bertemu di Abu Dhabi pada bulan Maret, mereka mengabaikan penderitaan orang-orang Muslim Xinjiang, dan sebaliknya memuji upaya Tiongkok “dalam memberikan perlindungan kepada warga Muslimnya” dan “menantikan untuk kerja sama lebih lanjut” dengan Tiongkok.

Delegasi OKI  juga ambil bagian dalam salah satu kunjungan diplomatik yang diadakan oleh pemerintah Tiongkok dan di bawah kontrol ketat ke Xinjiang tanpa ada kritik terhadap pelanggaran hak-hak yang dilakukan pemerintah. Sebaliknya dan sesuai dengan mandatnya untuk “melindungi hak-hak, martabat, dan identitas agama dan budaya” minoritas Muslim, OKI bersuara lantang dalam mengecam pelanggaran dan menuntut pertanggungjawaban bagi Muslim Rohingya di Myanmar.

Beberapa anggota OKI termasuk Afghanistan, Albania, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Maroko, Tunisia, dan Turki tidak menandatangani surat yang didukung Tiongkok itu. Namun, tidak ada negara mayoritas Muslim yang bergabung dengan seruan global yang belum pernah terjadi sebelumnya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki pelanggaran tersebut. Negara-negara OKI seharusnya segera menandatangani pernyataan bersama ini sebelum batas waktu 26 Juli.

“Kampanye represif Tiongkok terhadap Xinjiang ini telah membahayakan kredibilitas OKI,” kata Richardson. “Jika OKI ingin menjadi suara global untuk hak-hak Muslim yang tertindas di manapun, para anggotanya harus berhenti mencari cara lain dan mengecam kebijakan Tiongkok yang kejam di Xinjiang.”