Ruang redaksi situs web kampus Suara USU di Universitas Sumatera Utara di Medan, yang menghadapi penutupan. Rektor USU Runtung Sitepu memerintahkan ruang redaksi ditutup dan kantornya akan dikosongkan dalam 48 jam pada 27 Maret 2019 setelah situs Suara USU  menerbitkan cerita LGBT. © 2019 Suara USU

© 2019 Suara USU
Sebuah situs berita kampus di Indonesia yang menerbitkan sebuah kisah seorang perempuan yang mengungkapkan cintanya kepada seorang perempuan muda lain. Mereka mendapat perintah dari para pejabat universitas untuk menutup seluruh operasional situs web itu setelah cerita tersebut beredar. Universitas Sumatera Utara (USU), sebuah universitas negeri di Medan, Sumatra Utara, hanya memberi waktu 48 jam kepada 17 mahasiswa yang menulis dan menerbitkan Suara USU untuk menutup dan mengosongkan ruang redaksi.

Cerita fiksi 1.000 kata, “Ketika Semua Menolak Kehadiran Diriku Didekatnya”, diterbitkan di situs web Suara USU pada 12 Maret dan dipromosikan di akun Instagram mereka pada 18 Maret.

Pemimpin Umum Suara USU Yael Stefany Sinaga, yang juga penulis cerita itu, mengatakan bahwa Rektor USU Runtung Sitepu memanggil pengelola situs itu ke kantornya pada 25 Maret, menyatakan bahwa cerita pendek itu mengandung “pornografi” dan mempromosikan homoseksualitas. Sitepu mengklaim hal itu bertentangan dengan nilai-nilai kampus dan menuntut cerita tersebut dihapus dari situs Suara USU.

Para mahasiswa mengatakan bahwa cerita itu tidak mengandung pornografi dan menolak untuk menghapusnya. Sinaga percaya bahwa universitas khawatir cerita itu mungkin akan memicu diskusi tentang diskriminasi dan intimidasi yang meluas terhadap kelompok minoritas termasuk orang-orang lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) di Indonesia.

Insiden seperti ini dapat dikategorikan sebagai kepanikan moral anti-LGBT yang telah melanda Indonesia selama lebih dari tiga tahun. Pada Januari 2016,  Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, yang secara teknis adalah atasan Sitepu, melalui twit mengaku ingin melarang semua kelompok mahasiswa LGBT dari kampus. Politisi dan pejabat pemerintah mengikutinya dengan membuat pernyataan anti-LGBT, menyerukan semuanya mulai dari kriminalisasi dan “penyembuhan” untuk homoseksualitas, hingga penyensoran informasi untuk orang-orang dan kegiatan LGBT. Komisi Penyiaran Indonesia kemudian melarang penyiaran informasi terkait orang-orang LGBT, mengklaim larangan itu akan “melindungi” anak-anak dari meniru perilaku yang “menyimpang”.

Meskipun situs pers mahasiswa Suara USU ditangguhkan oleh penyedia server pada 20 Maret, situs itu menghindari sensor dengan beralih ke penyedia web lain dua hari kemudian, menerbitkan kembali semua konten mereka - termasuk kisah cinta yang telah membuat marah para pejabat kampus.

Universitas seharusnya menjadi benteng kebebasan akademik, dan penyensoran tidak punya tempat di Indonesia modern. Pemerintah Indonesia seharusnya mendukung hak-hak orang LGBT, bukan merongrong mereka.