(New York) – Turki semestinya segera meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres untuk menggelar penyelidikan PBB terhadap dugaan eksekusi ekstra-yudisial terhadap jurnalis terkemuka asal Arab Saudi Jamal Khashoggi, demikian menurut Committee to Protect Journalists, Human Rights Watch, Amnesty International, dan Reporters Without Borders, hari ini.
Penyelidikan PBB seyogianya mengungkap fakta seputar peran Arab Saudi dalam penghilangan paksa dan kemungkinan pembunuhan terhadap Khashoggi. Penyelidikan ini juga semestinya bertujuan mengidentifikasi semua pihak yang memerintahkan, merencanakan, dan mengeksekusi operasi-operasi terkait dengan kasus tersebut.
“Turki perlu meminta PBB untuk membuka investigasi yang kredibel dan transparan,” ujar Robert Mahoney, wakil direktur eksekutif Committee to Protect Journalists. “Keterlibatan PBB adalah jaminan terbaik untuk mencegah sabotase dari Saudi atau upaya pemerintah negara-negara lain untuk menyembunyikan isu ini demi mempertahankan hubungan bisnis yang menguntungkan dengan Riyadh.”
Bukti yang dikumpulkan oleh tim penyelidikan PBB seharusnya disimpan agar dapat digunakan dalam persidangan di kemudian hari. Tim penyelidikan seyogianya mendapatkan akses penuh untuk bepergian ke manapun jika perlu, serta mewawancarai para saksi atau tersangka tanpa dihalang-halangi. Tim ini juga seharusnya merekomendasikan cara-cara terbaik untuk mengadili siapa pun yang terlibat berdasarkan bukti yang dapat diterima.
Khashoggi memasuki gedung konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018 dan tidak lagi terlihat atau terdengar kabarnya sejak saat itu. Arab Saudi menyangkal terlibat dalam hilangnya Khashoggi, dan mengklaim bahwa pria itu telah meninggalkan konsulat tak lama setelah ia masuk, namun tak bisa memberi bukti untuk mendukung klaim tersebut.
Aparat Saudi semakin memberangus suara-suara yang menentang pemerintah sejak Mohammad bin Salman menjadi putra mahkota pada Juni 2017, yang ditandai dengan represi sistematis terhadap pengkritik, termasuk atas pengekangan terhadap ekspresi damai yang bertujuan mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Hampir semua aktivis hak asasi manusia dan pengkritik, termasuk ulama, jurnalis, dan akademisi, pernah menjadi sasaran aksi penangkapan belakangan ini.
Hilangnya Khashoggi terjadi setelah lebih dari setahun sejak aksi-aksi penangkapan yang menyasar para jurnalis yang pernah memberitakan tentang korupsi, hak-hak perempuan, dan isu-isu sensitif lainnya. Beberapa jurnalis ditahan di lokasi tak diketahui tanpa dakwaan yang jelas, menurut hasil riset Committee to Protect Journalists.
Banyak orang, termasuk aktivis hak asasi manusia Loujain al-Hathloul, Iman al-Nafjan, dan Aziza al-Yousef, ditangkap tanpa alasan dan tuduhan yang jelas selama berbulan-bulan. Para aktivis perempuan ini, beserta banyak lainnya, terancam hukuman pidana panjang atau bahkan hukuman mati menyusul proses persidangan yang sarat ketidakadilan di hadapan mahkamah antiterorisme. Mereka ditangkap hanya karena menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul.
Pihak berwenang Turki mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan pidana pada 2 Oktober, ketika Khashoggi dikabarkan hilang. Sebagai bagian dari penyelidikan ini, mereka menjalankan pemeriksaan forensik terhadap konsulat Arab Saudi pada 15 Oktober. Informasi dari penyelidikan dibagikan kepada media melalui serangkaian bocoran, termasuk klaim tentang adanya rekaman audio dan visual yang membuktikan bahwa Khashoggi telah dibunuh di dalam gedung konsulat.
Pada 15 Oktober, raja Arab Saudi memerintahkan Kejaksaan Umum untuk membuka investigasi terhadap hilangnya Khashoggi. Mengingat ada kemungkinan keterlibatan aparat Saudi dalam penghilangan paksa dan dugaan pembunuhan terhadap Khashoggi, serta minimnya independensi dalam sistem peradilan pidana di Arab Saudi, sikap tak memihak (imparsialitas) dari setiap investigasi yang dilakukan oleh aparat Saudi patut diragukan.
Hatice Cengiz, tunangan Khashoggi berkewarganegaraan Turki, memberi tahu media bahwa ketika Khashoggi memasuki gedung konsulat Saudi pada 2 Oktober untuk mengambil dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk menikah, Khashoggi menitipkan ponselnya dan berpesan pada tunangannya untuk menghubungi pihak berwajib apabila ia tidak kembali setelah dua jam. Itu adalah kali terakhir Cengiz melihat tunangannya. Pihak berwenang Turki meyakini bahwa Khashoggi telah dibunuh dan dimutilasi oleh agen-agen Saudi di dalam gedung konsulat.
“Ini jelas-jelas menunjukkan betapa pentingnya investigasi yang independen dan tak memihak (imparsial) untuk menegakkan kebenaran dan keadilan bagi Jamal Khashoggi,” ujar Christophe Deloire, sekretaris jenderal Reporters Without Borders. “Jika PBB benar-benar berjuang melawan impunitas atas kejahatan terhadap jurnalis, maka paling tidak mereka perlu sepenuhnya terlibat dalam salah satu kasus paling mengejutkan dan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir ini dengan melakukan penyelidikan.”
Ada preseden untuk penyelidikan PBB semacam ini. Pada 2008, Pakistan meminta Ban Ki Moon, Sekretaris Jenderal PBB kala itu, untuk menyelidiki pembunuhan mantan Perdana Menteri PBB Benazir Bhutto. Penyelidikan itu mengungkap apa yang disebut oleh para penyidik sebagai upaya pihak berwenang Pakistan untuk menutup-nutupi kejadian seputar pembunuhan Bhutto.
Penyelidikan terhadap penghilangan paksa dan kemungkinan pembunuhan terhadap Khashoggi seyogianya segera dimulai dan dijalankan secara teliti, tak memihak (imparsial), dan independen. Sekretaris Jenderal Guterres seyogianya menunjuk seorang penyidik pidana senior berpengalaman panjang di bidang penyelidikan internasional untuk memimpin tim. Ketika penyelidikan selesai, sekretaris jenderal seharusnya mengeluarkan laporan publik berisi temuan-temuan yang diperoleh beserta rekomendasi tindak lanjut.
“Keluarga Jamal Khashoggi dan seluruh dunia berhak mengetahui secara utuh apa yang sebenarnya terjadi padanya,” ujar Louis Charbonneau, direktur urusan PBB di Human Rights Watch. “Penjelasan sepotong-sepotong dan investigasi sepihak oleh Arab Saudi, yang notabene diduga terlibat dalam kasus ini, tidaklah cukup. Hanya PBB yang memiliki independensi yang diperlukan untuk mengekspos dan menuntut pertanggungjawaban para pihak di balik penghilangan paksa Khashoggi.”
Turki, Arab Saudi, dan negara-negara anggota PBB lain seyogianya bekerja sama sepenuh hati dengan penyelidikan PBB, sehingga lembaga itu mendapatkan akses dan dukungan yang diperlukan demi memastikan apa yang terjadi pada Khashoggi. Untuk memfasilitasi penyelidikan, Arab Saudi semestinya segera mencabut perlindungan diplomatik seperti kekebalan hukum atau imunitas yang dimiliki konsulat dan para pejabat terkait berdasarkan perjanjian-perjanjian seperti Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler. Michelle Bachelet, Komisioner Tinggi PBB urusan Hak Asasi Manusia, telah menyerukan pencabutan perlindungan diplomatik sehubungan dengan kasus ini.
Turki seyogianya menyerahkan semua alat bukti, termasuk rekaman audio dan visual yang telah berulang kali diklaim oleh aparat Turki sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Khashoggi dibunuh di dalam gedung konsulat Saudi. Kelompok kerja Turki-Saudi yang baru dibentuk untuk menyelidiki pembunuhan ini tidak akan mampu membuat kemajuan jika Arab Saudi terus menerus menyangkal keterlibatannya dalam penghilangan paksa Khashoggi.
“Jika pemerintah Arab Saudi tidak terlibat dalam kasus Jamal Khashoggi, ia akan diuntungkan dengan adanya investigasi PBB yang imparsial untuk menentukan apa yang telah terjadi,” ujar Sherine Tadros, kepala kantor Amnesty International di New York. “Tanpa penyelidikan PBB yang kredibel, kecurigaan akan selalu melekat pada Arab Saudi, tak peduli dalih yang digunakan pemimpinnya untuk menjelaskan lenyapnya Khashoggi.”
Jamal Khashoggi adalah seorang jurnalis terkemuka asal Saudi yang telah bekerja dengan sejumlah surat kabar berbahasa Arab dan Inggris yang berbasis di Arab Saudi, termasuk Okaz dan Saudi Gazette. Ia juga pernah dua kali menjabat sebagai kepala redaksi harian al-Watan dari Saudi. Pada Desember 2016, pihak berwenang Saudi secara terbuka mengecam Khashoggi setelah ia mengkritik Presiden AS yang kala itu baru terpilih, Donald Trump, dalam sebuah perhelatan di Washington. Ia melarikan diri dari Arab Saudi ke Amerika Serikat pada 2017 dan menjadi kolumnis reguler untuk Washington Post.
