Presiden Indonesia Joko "Jokowi" Widodo kembali mengulang membangkitkan ancaman komunisme, yang berbahaya dan sepenuhnya fiktif, demi tujuan-tujuan politik yang kelihatan jelas. Jumat lalu, dia secara terbuka mengingatkan bangsa Indonesia tentang ancaman nyata yang ditimbulkan oleh apa yang ia gambarkan sebagai "komunisme dan warisan PKI (Partai Komunis Indonesia)."

Dalam rentang tahun 1965-66, para aparat keamanan negara, organisasi-organisasi paramiliter, dan milisi-milisi Islam membantai 500 ribu hingga sejuta orang terduga "komunis." Pidato Jokowi tersebut menafikan puluhan tahun pengawasan terus-menerus oleh badan intelijen negara, gangguan, dan cap buruk terhadap para bekas terduga komunis beserta anak-cucu mereka—semua dirancang untuk menghapuskan kemungkinan, sekecil apa pun, bangkitnya pergerakan komunis terorganisir.

Jokowi juga tak mengatakan bagaimana, misalnya, dalam tiga tahun terakhir, aparat keamanan yang didukung oleh kelompok-kelompok paramiliter preman dan Islamis garis keras telah berkali-kali mengusik serta mengintimidasi rakyat Indonesia yang mengupayakan pertanggungjawaban dalam pembantaian 1965-1966. Pasal-pasal kejam hukum antikomunis Indonesia tetap menjadi bahaya berkepanjangan bagi para aktivis masyarakat sipil yang menantang status quo yang menindas dan menuntut pertanggungjawaban.

Namun, Jokowi mengenali siapa pendengarnya—pidato itu ia sampaikan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia pada peringatan ulang tahun ke-73 institusi tersebut. Militer yang punya kekuatan politik besar diperkirakan bakal jadi pemain penting dalam pemilihan presiden mendatang, antara Jokowi dan pemimpin oposisi Prabowo Subianto, seorang bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), pasukan tentara elite Indonesia yang terkenal sewenang-wenang.

TNI menyimpan rasa takut dan kebencian mendalam terhadap kemungkinan bangkitnya komunisme di Indonesia. Dengan menunjukkan simpatinya terhadap perspektif ini, Jokowi mengirimkan sinyal kepada militer bahwa ia dapat menangguhkan atau bahkan menjegal upaya-upaya tentatif, yang lama tertunda, menuju akuntabilitas pembantaian 1965-66, terutama tindak lanjut simposium 2016 atas tragedi tersebut.

Pidato Jokowi adalah "peluit anjing" atau pesan politik rahasia yang bermakna pendekatan kepada unsur-unsur dalam aparat keamanan dan pemerintah, yaitu mereka yang menganggap akuntabilitas atas penyalahgunaan wewenang di masa lalu sebagai kutukan. Dan yang tak kalah penting, dari pidato itu kita bisa menangkap kesan yang mengkhawatirkan tentang posisi HAM dalam daftar prioritas kepresidenan Jokowi.