Presiden Sudan Selatan Salva Kiir (kanan) bersama pemimpin oposisi, Riek Machar (kiri), dalam pengambilan sumpah Machar sebagai wakil presiden di Juba, ibukota Sudan Selatan, 26 April 2016. 

© 2016 Reuters
Presiden Sudan Selatan Salva Kiir memerintahkan pembebasan semua "Tawanan dan Tahanan Perang" sebagai bagian dari perjanjian damai yang baru. Ini tindakan terpuji, tetapi Kiir seharusnya melangkah lebih jauh dan membebaskan semua orang yang ditahan tanpa diadili-itu pelanggaran hukum internasional-serta menyelidiki semua tuduhan pelanggaran dan penyiksaan terhadap tahanan.

 

Sejak konflik Sudan Selatan meletus, sejumlah pasukan keamanan pemerintah, terutama badan keamanan nasional, secara konsisten menyasar orang-orang yang dianggap menentang pemerintah berdasarkan pandangan politik, bukan perbuatan kriminal. Mereka termasuk para jurnalis, para pembela hak asasi manusia, dan anggota dari kelompok-kelompok oposisi politik. Sebagian besar dipenjara jangka panjang dan, dalam beberapa kasus, tak diberikan akses ke pengacara atau bahkan kunjungan keluarga.

Beberapa tahanan mengalami pemukulan berat, penyetruman, dan siksaan-siksaan lain. "Kami semua dihajar bolak-balik," kata seorang laki-laki yang ditahan National Security Service (NSS) di Juba selama hampir dua tahun. "Dua ruas tulang punggung saya bahkan remuk. Mereka menghajar punggung, bokong, paha kami. Berhari-hari saya bahkan tak bisa duduk dengan benar."

"Saya pernah merasa tak bisa bernapas. Mereka bilang, kalau kau tak mengatakan yang sebenarnya, kau takkan melihat cahaya lagi. Mereka menjotos dan mencambuk saya berulang kali," kata seorang warga sipil yang ditahan tentara selama tiga hari di Wau.

Kiir seharusnya memerintahkan penyelidikan atas pelanggaran-pelanggaran itu, juga atas penghilangan paksa Dong Samuel Luak, Aggrey Iddri, Anthony Nyero, James Lual, dan lain-lain. Nelson James Adieng, seorang staf maskapai penerbangan, yang raib setelah ditangkap NSS pada Mei 2017 di bandara Juba, hanya satu dari banyak korban penghilangan paksa dalam catatan kami sejak perang dimulai.

Penghilangan paksa--di mana otoritas berpura-pura tak tahu tentang nasib atau keberadaan seseorang setelah ditangkap atau ditahan (atau mengalami bentuk-bentuk lain perampasan kebebasan)--adalah makanan sehari-hari dalam perang 22 tahun dengan Sudan. Luka-luka tak terhapus yang mereka torehkan pada para anggota keluarga dan masyarakat bertahan hingga hari ini. Anggota keluarga dari orang-orang yang ditahan tanpa proses hukum atau dihilangkan berhak mendapatkan lebih.

Jika pemerintah Sudan Selatan hendak membuka lembaran baru sejarah negerinya, ia semestinya tak hanya membebaskan orang-orang yang secara semena-mena ditahan pasukan-pasukan keamanannya, tetapi juga mengambil langkah-langkah serius untuk mengakhiri semua penahanan di luar hukum, penghilangan, penyiksaan, dan kesewenang-wenangan lain, serta memastikan bahwa para pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban.