Di Conakry, ibukota Guinea, orang-orang meratap setelah mengenali jenazah anggota keluarga mereka yang terbunuh pada 28 September 2009, ketika pasukan-pasukan keamanan menembaki massa pendukung oposisi yang berunjuk rasa di Stadion 28 September. Anggota keluarga orang-orang dalam foto itu adalah salah satu dari 57 jenazah yang dikumpulkan di Masjid Grand Faycal pada 2 Oktober 2009. 

© 2009 Reuters
(Conakry) - Tak seorang pun diadili atas pembantaian stadion Guinea pada 28 September, di mana sekurang-kurangnya 156 orang pendukung oposisi dibunuh dan lebih dari seratus perempuan diperkosa, ujar lima lembaga hak asasi manusia hari ini. Lembaga-lembaga itu antara lain Association of Victims, Parents and Friends of the September 28 Massacre (AVIPA), Guinean Human Rights Organization (OGDH), International Federation for Human Rights (FIDH), Amnesty International, dan Human Rights Watch.

Meski penyelidikan telah selesai sejak akhir 2017, pekerjaan belum berakhir. Para hakim harus ditunjuk dan jadwal harus ditetapkan. Itulah syarat-syarat agar pengadilan percontohan ini terselenggara pada 2019 dan agar ketigabelas tersangka--tiga di antaranya ditahan tanpa proses hukum--akhirnya dapat diadili.

Pada 9 April 2019, Menteri Kehakiman Cheick Sako membentuk komite pengarah yang bertugas mengorganisir peradilan. Komite itu harus segera menentukan peta jalan (roadmap) rinci sesegera mungkin, agar dapat berjalan secara efisien.

Komite itu semestinya menggelar rapat sepekan sekali, tetapi kenyataannya mereka baru berkumpul dua kali dalam enam bulan, menimbulkan kesangsian apakah peradilan benar-benar akan terselenggara dalam waktu dekat. Namun, kata lima lembaga HAM yang telah disebutkan di atas, pengadilan akan segera digelar dan sejumlah donor internasional mengaku siap mendukung.

"Orang-orang dibunuh, para perempuan diperkosa, dan untuk pertama kali dalam sejarah Guinea, para aparat keamanan dituntut," ujar Asmaou Diallo, presiden AVIPA. "Tak ada alasan untuk tak bergegas menggelar pengadilan. Namun, tanpa dukungan politis kepada Kementerian Kehakiman, besar kemungkinan kasus akan mandek. Padahal para korban, keluarga korban, dan seluruh rakyat Guinea sudah menunggu selama hampir 10 tahun."

Lembaga-lembaga HAM mendesak komite pengarah agar mengadakan rapat mingguan sebagaimana diatur dalam ketetapan, segera menentukan lokasi pengadilan, anggarannya, serta daftar bantuan yang diperlukan, juga membentuk prosedur-prosedur logistik dan keamanan. Secara khusus, komite harus mengambil tindakan yang sesuai untuk keterlibatan bekas pemimpin junta Dadis Camara, yang dituntut dalam kasus ini dan selalu mengatakan 'akan mengikuti pengadilan' sekalipun ia menjadi eksil di Burkina Faso. Pada saat yang sama, hakim-hakim berpengalaman seyogianya ditunjuk tanpa buang-buang waktu agar kasus besar ini bisa segera ditangani.

Jika langkah-langkah operasional ini bisa dibereskan dengan cepat, peradilan itu sendiri memerlukan dukungan politis tertinggi untuk menjamin keadilan yang kuat dan tak memihak, mengantisipasi risiko campur tangan sejumlah terdakwa yang masih menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan.

"Mengadili tindakan-tindakan kekerasan politik tak lagi tabu di Guinea," ujar Abdoul Gadiry Diallo, presiden Guinean Human Rights Organization (OGDH). "Proses penyingkapan masa lalu yang menyakitkan telah menunjukkan bahwa masyarakat Guinea berharap para pelaku kejahatan politik paling keji dan terbaru diadili. Rakyat ingin mengakhiri impunitas total yang selama puluhan tahun melindungi para pelanggar HAM. Inilah saat untuk membuka babak baru, di mana para korban dan para tersangka pelaku kejahatan di stadion pada 29 September 2009 bertemu di pengadilan."