Jumat ini, rancangan undang-undang pencocokan identitas akan dibicarakan dalam sidang komite intelijen dan keamanan di parlemen. Hal itu punya dampak serius terhadap hak asasi manusia.
Berhakkah pemerintah melacak setiap gerak-gerik Anda ketika Anda melangkah di jalan, ikut unjuk rasa, atau mengunjungi psikiater? Teknologi pengenalan wajah dapat menjadikan semua itu nyata bagi masyarakat Australia. Maka, parlemen seharusnya menolak peluasan penggunaan teknologi itu hingga pemerintah bisa membuktikan bahwa ia takkan digunakan untuk melanggar HAM atau menjadikan kita tersangka kejahatan.
Rancangan undang-undang itu mencanangkan basis data nasional berisi keterangan identitas dan karakteristik fisik setiap orang, menghubungkan gambar-gambar wajah dengan data dari negara-negara bagian dan teritori, lalu mengintegrasikannya dengan sistem pengenalan wajah.
Sistem ini mula-mula akan memungkinkan akses terpusat terhadap foto-foto di paspor, visa, kartu identitas kewarganegaraan, dan surat izin mengemudi. Namun, negara-negara bagian dan teritori bisa pula menghubungkan informasi lain, misalnya izin mengemudikan kapal atau kartu-bukti-usia. Badan-badan pemerintah dan sejumlah perusahaan swasta kemudian akan diizinkan menyetor foto-foto untuk memverifikasi identitas seseorang. Badan-badan pemerintah juga akan menggunakan sistem ini untuk mengidentifikasi orang tak dikenal. Sistem ini akan dikelola oleh Departemen Dalam Negeri.
Perdana menteri Malcolm Turnbull menggambarkan usulan itu "modernisasi" dan "otomatisasi" berbagai praktik berbagi data antara badan-badan penegak hukum yang telah lama berlangsung, dengan pengenalan wajah yang bakal "tersedia sesegera mungkin."
Namun, usulan itu terlalu luas dan memungkinkan teknologi pengenalan wajah dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang menyimpang jauh dari sekadar melawan kejahatan serius, serta membiarkan perincian pengelolaannya bergantung pada badan-badan pemerintah terkait atau penafsiran undang-undang di masa depan. Kurangnya jaminan keamanan ditambah sentralisasi informasi berjumlah masif meningkatkan potensi kesewenangan dan perluasan sasaran yang ajek.
Sebagai gambaran, rancangan undang-undang itu tak dilengkapi pembatasan memadai perihal apa sajakah yang boleh dilakukan para petugas terhadap informasi yang beredar melalui sistem. Departemen Dalam Negeri juga akan mendapat kuasa amat luas untuk menentukan jenis-jenis baru dari "layanan pencocokan identitas" dan pembagian informasi, termasuk, mungkin sidik jari dan pindaian iris.
Tujuan resmi pengadaan sistem itu agaknya terlalu kecil untuk menjustifikasi gangguan serius terhadap kebebasan atau malah terlampau luas untuk menangani penegakan hukum dan keamanan nasional--seperti melempar pukat yang kelewat luas dan memerangkap banyak orang tak bersalah.
Rancangan undang-undang ini memunculkan kekhawatiran atas privasi dan hak-hak lain. Dengan pembatasan minimal bagi pengumpulan serta pemanfaatan data di masa depan, jumlah data kemungkinan besar akan terus bertambah. Rancangan ini juga mengabaikan konsen, sebab informasi yang diberikan seseorang untuk satu tujuan--mendapat izin memancing, misalnya--bisa dengan mudah digunakan buat tujuan lain seperti, katakanlah, menyasar orang yang "menyeberang atau membuang sampah tidak pada tempatnya."
Menurut para pendukungnya, sistem ini tak mencakup "pengawasan" atau integrasi langsung dengan kamera-kamera CCTV. Meski demikian, rancangan undang-undang ini berpotensi menjadi alat pelacakan dan pengenalan yang terlalu luas, terutama jika foto-foto digabungkan dengan data lain. Bayangkan kengerian jika para petugas memeriksa foto-foto yang diambil kamera pengawas dalam sebuah demonstrasi atau di luar tempat perkumpulan suatu serikat. Atau berbagai anggapan yang bisa diambil seandainya Anda terekam kamera di luar pusat rehabilitasi narkotika, klinik aborsi, atau kantor penasihat pernikahan.
Secara khusus, rancangan itu bahkan tak mewajibkan badan-badan penegak hukum mempunyai surat perintah dari kejaksaan sebelum menggunakan sistem itu untuk mengidentifikasi seseorang. Padahal itu penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan apa jaminan pemerintah tak bakal mengintegrasikannya dengan CCTV begitu semua telah berjalan?
Teknologi pengenalan wajah ini masih jauh dari sempurna. Sejumlah penelitian independen menunjukkan bahwa sistem ini kerap mengandung bias rasial atau etnis. Dan pemerintah belum memberikan informasi memadai tentang akurasi sistem yang hendak mereka gunakan. Berapa tingkat kekeliruannya, dan apakah ia lebih mungkin keliru untuk minoritas rasial dan etnis? Ini bukan persoalan sepele. Pencocokan yang keliru berarti tudingan atau kecurigaan terhadap orang-orang tak bersalah. Ketidakcocokan berarti penjahat lolos dari jerat hukum.
Kekeliruan pengenalan membebani orang-orang untuk membuktikan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang dituduhkan sistem, mengabaikan dugaan tak bersalah. Dan ini bisa memperburuk situasi komunitas-komunitas yang selama ini rentan apabila sistem lebih mudah salah ketika mengenali mereka. Orang-orang asli Australia lebih banyak dipenjara dibandingkan kelompok-kelompok masyarakat lain. Dan adakah jalan keluar bagi seseorang jika aksesnya terhadap perbankan terputus karena sistem gagal mengenali identitasnya secara tepat?
Di luar perkara kekeliruan teknis, teknologi pengenalan wajah memicu kekhawatiran signifikan mengenai hak asasi manusia. Digabungkan dengan data lain, ia bisa digunakan untuk menarik kesimpulan (yang mungkin saja tak utuh) tentang siapa Anda, apa keyakinan Anda, dan apa yang telah Anda lakukan--serta apa saja yang mungkinakan Anda lakukan pada masa mendatang.
Generasi berikut dari sistem-sistem pengenalan wajah berbasis kecerdasan buatan yang lebih canggih bahkan bisa dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan lebih jahat, mulai dari menyimpulkan orientasi seksual, IQ, keyakinan politik, hingga memprediksi kecenderungan Anda melakukan kejahatan atau secara otomatis mengenali dan menghukum Anda untuk pelanggaran-pelanggaran sepele. Ini sudah terjadi di Tiongkok.
Kurangnya perlindungan yang eksplisit dalam rancangan undang-undang berarti informasi yang terkumpul bisa disalahgunakan oleh para pejabat pemerintah, polisi, dan bahkan perusahaan-perusahaan swasta; merugikan masyarakat dalam cara-cara yang bahkan belum terbayangkan. Undang-undang perlindungan data yang hingga kini masih bersifat tambal sulam tak memberikan jaminan keamanan memadai saat menghadapi risiko-risiko tersebut.
Kelancangan luar biasa teknologi pengenalan wajah tak patut dianggap remeh. Parlemen seharusnya membatalkan rancangan undang-undangnya sampai pemerintah bisa menangani seluruh ancaman sistem tersebut terhadap masyarakat yang bebas serta menyediakan perlindungan yang nyata bagi hak-hak masyarakat.
