Pertama, berbarengan dengan ketentuan Presiden Donald Trump untuk mengurangi secara drastis jumlah pengungsi yang dapat bermukim di AS, Menlu Pompeo harus memutuskan apakah dia akan mengupayakan agar kuota penerimaan pengungsi tak diperkecil lagi. Dia juga harus menentukan apakah akan mempertahankan biro pengungsi di kementeriannya dan melawan tekanan Gedung Putih.
Kedua keputusan itu akan berdampak terhadap 25 juta pengungsi sedunia serta stabilitas negara-negara yang dihuni sebagian besar di antara mereka, termasuk negara-negara yang sensitif secara geopolitik seperti Turki, Yordania, Pakistan, Ethiopia, dan Kenya. Namun, dampak yang lebih luas ialah terhadap AS sendiri: kebijakan luar negeri dan prinsip-prinsi humaniter yang selama ini memandu dan melandasi kiprah global AS.
Kepepimpinan AS dalam perlindungan pengungsi global tak hanya ditentukan kedudukannya selaku donor terbesar untuk respons humaniter pengungsi, melainkan juga selaku negara yang menampung paling banyak pengungsi. Hal ini senantiasa merupakan prioritas bipartisan yang kukuh, satu hal yang dipandang banyak anggota parlemen dan pembuat kebijakan sebagai cerminan kepentingan dan nilai-nilai AS. Karena kedalaman komitmen dan sejarahnya sebagai suaka bagi orang-orang teraniaya, AS sanggup jadi yang terdepan dalam menopang dukungan internasional--yang kadang goyah--terhadap negara-negara di garis depan krisis pengungsi.
Pada September 2016, Presiden Barack Obama berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berjanji untuk menampung 110 ribu pengungsi pada 2017. Itu adalah bagian dari upayanya untuk mendorong negara-negara lain agar lebih giat menyelamatkan para pengungsi, serta mengambil alih beban negara-negara yang jadi tujuan pertama. Namun, dengan terpilihnya Donald Trump pada awal tahun fiskal 2017, AS hanya menampung kurang dari separuh jumlah yang dijanjikan (53.716) pada tahun itu.
Kemudian Gedung Putih menetapkan batas maksimum untuk tahun fiskal 2018: 45 ribu, angka terendah sejak Undang-Undang Pengungsi diberlakukan pada 1980. Namun, kuota itu pun tak terpenuhi. AS hanya akan memukimkan 21 ribu pengungsi tahun ini. Penasehat senior Presiden Trump, Stephen Miller, dilaporkan mendesak agar batas maksimum pada tahun fiskal 2019 dipangkas menjadi 25 ribu orang saja. Sejumlah laporan mengatakan: Presiden bahkan menginginkan batas yang lebih rendah lagi--maksimum 5 ribu.
Dari zaman ke zaman, mesin di balik daya kepepimpinan AS dalam menggerakkan solidaritas internasional adalah biro pengungsi di Kementerian Luar Negeri, yang dua peran utamanya ialah mengatur bantuan humaniter dan memukimkan kembali para pengungsi.
Laporan-laporan media menengarai bahwa Gedung Putih berencana memindahkan peran bantuan humaniter biro pengungsi kepada Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan mungkin menyerahkan versi tak utuh dari tugas memukimkan-kembali kepada Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi, Kementerian Keamanan Dalam Negeri AS. Alih-alih memusatkan urusan perlindungan pengungsi ini dalam kebijakan luar negeri AS yang lebih luas, mereka malah hendak melokalisirnya menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan pembangunan dan imigrasi AS.
Dalam urusan pembangunan, peran pemerintah negara-negara donor umumnya adalah bekerja sama dengan pemerintah negara-negara tertinggal untuk memperbaiki ekonomi serta infrastruktur. Sedangkan situasi pengungsian pada dasarnya adalah soal melindungi para pengungsi dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan humaniter mereka sampai solusi-solusi jangka panjang--repatriasi, integrasi lokal, atau pemukiman-kembali di tempat-tempat baru--tercapai. Dalam beberapa kasus, pembangunan bisa saja jadi salah satu aspek penanganan, tetapi akar sebagian besar situasi pengungsian ialah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang takkan bisa ditangani menggunakan model pembangunan.
Lebih jauh, perlengkapan dan kemampuan yang diperlukan buat melindungi para pengungsi, kadang bertentangan, tak selalu ditemukan dalam urusan pembangunan--yang seringkali lebih mengutamakan hubungan baik dengan pemerintah ketimbang melindungi hak-hak rakyat di bawah kekuasaan pemerintah tersebut.
Kementerian Luar Negeri memanfaatkan pemukiman-kembali para pengungsi untuk mempengaruhi tujuan-tujuan strategis lain dalam penanganan krisis pengungsi--menggalang dukungan negara-negara lain yang juga menjadi rumah baru para pengungsi, meyakinkan negara-negara tujuan pertama agar tak mengusir para pengungsi--sebagai bagian dari perlengkapan yang mencakup pendanaan dan dukungan teknis serta politis. Kementerian Keamanan Dalam Negeri tak punya kapasitas maupun mandat untuk menjalankan peran ini. Mereka akan memandang soal pemukiman-kembali para pengungsi terutama lewat kacamata imigrasi.
Pertanyaan yang lebih besar, tentu, apakah rencana penghapusan biro pengungsi dari Kementerian Luar Negeri punya maksud selain menata ulang birokrasi. Apakah rencana itu mencerminkan pandangan yang diutarakan Donald Trump dalam salah satu debat publik menjelang pemilihan presiden yang lalu--bahwa program pemukiman-kembali para pengungsi adalah "Kuda Troya" yang membawa para teroris ke AS? Mengingat bahwa program itu dihentikan sejak masa jabatan Presiden Trump dimulai, ada cukup alasan untuk mencurigai motivasi-motivasi di balik pengorganisasian biro ini.
Apabila dua kebijakan mendatang Kementerian Luar Negeri ini menghasilkan penghentian program pemukiman-kembali pengungsi dan membuat AS meninggalkan kepepimpinannya dalam menciptakan serta merawat wilayah aman di kawasan-kawasan konflik, AS akan menutup katup panci bertekanan tinggi yang kini merebus situasi pengungsi. Hal itu akan benar-benar mempersulit pemerintah-pemerintah yang menampung para pengungsi. Bagaimana menangani sekelompok besar orang yang kehilangan harapan untuk berumah lagi, yang sekadar menunggu tanpa tahu apa nasib yang menunggu mereka.
Jika Amerika Serikat berbalik badan dan menutup pintu, itu akan jadi petunjuk bagi negara-negara di garis depan: mereka boleh saja ikut menutup pintu, menghalangi lari orang-orang yang hendak menyelamatkan nyawa.
