Ribuan pelajar, termasuk anak-anak sekolah, memblokir jalan raya untuk memprotes pembunuhan terhadap dua pelajar oleh bus yang melaju kencang pada 29 Juli. Menurut sejumlah saksi, anggota partai Liga Awami yang berkuasa dan sayap pemuda, Liga Chhatra Bangladesh, dan Liga Awami Juba, telah menyerang para pengunjuk rasa dengan parang dan tongkat. Para saksi mata dan jurnalis, termasuk Shahidul Alam, juga melaporkan bahwa di beberapa daerah polisi hanya menonton ketika anak-anak dipukuli oleh pendukung Liga Awami, beberapa di antaranya mengenakan helm untuk menyembunyikan identitas mereka. Beberapa pelaku serangan yang diidentifikasi tertangkap kamera.
“Namun sekali lagi, pihak berwenang Bangladesh tampaknya bertekad untuk mengambil jalan pintas yang brutal terhadap masalah itu, dan kemudian mencela mereka yang mengkritik,” kata Brad Adams, direktur Asia di Human Rights Watch. "Pihak berwenang seharusnya segera membebaskan siapa pun, termasuk Shahidul Alam, orang-orang yang ditahan karena kritik damai. Sebaliknya, pihak berwenang seharusnya mengadili mereka, termasuk anggota pemuda pendukung partai berkuasa, yang menyerang anak-anak dengan tongkat dan parang.”
Menyusul protes itu, pemerintah Bangladesh berjanji untuk mengakhiri cara mengemudi yang sembrono, mengatur lalu lintas, dan memberlakukan Undang-Undang Keselamatan Jalan Raya yang baru. Namun, Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal memperingatkan para pengunjuk rasa untuk “tidak melampaui batas,” atau bersiap menghadapi tindakan polisi. Pasukan keamanan menggunakan gas air mata, peluru karet, dan dalam beberapa kasus, peluru tajam, untuk menghadapi pengunjuk rasa.
Seorang pengunjuk rasa mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa sekitar 500 pelajar, banyak dari mereka perempuan dan anak perempuan, berkumpul di daerah Uttara Dhaka pada pagi 5 Agustus untuk mengatur lalu lintas secara damai dan menertibkan jalur mengemudi. Kemudian beberapa pemuda tiba dengan sepeda motor, membawa parang dan tongkat. “Mereka berkata, ‘Kalian harus pergi. Perdana menteri telah meminta kami untuk mendisiplinkan kalian.’” Pengunjuk rasa laki-laki itu mengatakan kelompoknya meminta para perempuan dan gadis melarikan diri karena ada laporan bahwa beberapa orang telah mengalami pelecehan seksual saat serangan terhadap aksi protes lain. Para penyerang, semua memakai helm untuk menyembunyikan identitas mereka, mulai memukuli para pelajar. “Polisi hanya berdiri di sana. Mereka mengambil gambar dan video untuk dapat mengidentifikasi para pengunjuk rasa. Mereka tidak menghentikan serangan itu.”
Serangan serupa dilaporkan terjadi di daerah lain di Dhaka. Sekitar 20 wartawan, khususnya fotografer dan videografer, dipukuli karena mendokumentasikan serangan itu, menurut laporan media. Meski beberapa penyerang mengenakan helm, para wartawan mengenali beberapa penyerang mereka adalah anggota pemuda Liga Awami.
Fotografer dan aktivis yang diakui dunia internasional, Shahidul Alam, pendiri Galeri Drik, ditahan oleh anggota Cabang Detektif Kepolisian Bangladesh pada pukul 10 malam dari rumahnya di Dhaka pada 5 Agustus, beberapa jam setelah wawancara dengan Al Jazeera. Dalam wawancara itu dia mengatakan “polisi secara khusus meminta bantuan dari preman bersenjata untuk memerangi pelajar tak bersenjata yang menuntut kondisi jalan raya yang aman.” Dalam wawancara itu dia juga mengecam pemerintah atas “penjarahan bank, pembungkaman media, ... pembunuhan ekstra yudisial, penghilangan, uang perlindungan di semua tingkatan, [dan] korupsi dalam pendidikan.”
Polisi telah mengajukan tuntutan terhadap Alam berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT Act), yang mengesahkan penuntutan terhadap siapa pun yang menerbitkan, dalam bentuk elektronik, materi palsu dan tidak senonoh; memfitnah; “cenderung merusak“ pendengarnya; menyebabkan, atau dapat menyebabkan, “kerusakan dalam hukum dan ketertiban;” prasangka terhadap citra negara atau seseorang; atau “menyebabkan atau dapat menyebabkan rasa sakit terhadap keyakinan agama.” Undang-undang yang terlalu luas ini telah berulang kali digunakan untuk mengadili mereka yang mengkritik pemerintah atau politisi.
Pihak berwenang juga telah membatasi akses ke jaringan telekomunikasi di seluruh negeri sejak 4 Agustus, mengatakan bahwa penutupan ini diperlukan untuk mencegah kekerasan yang dipicu oleh rumor di media sosial atau aplikasi pesan di ponsel. Beberapa lainnya juga menghadapi penuntutan berdasarkan ICT Act karena mengkritik pemerintah dan mengunggah video aksi protes itu di Facebook.
Dalam kerusuhan lain yang berlangsung sebelumnya pada 4 Agustus, para penyerang tak dikenal, yang diduga adalah pendukung pemerintah, melempari kendaraan Duta Besar Amerika Serikat untuk Bangladesh, Marcia Bernicat, saat dia meninggalkan kediaman Badiul Alam Majumder, sekretaris kelompok advokasi masyarakat sipil Shujan, setelah makan malam perpisahan. Mereka kemudian menyerang rumah Majumder.
Pemerintah Bangladesh seharusnya memastikan bahwa pasukan keamanan menghormati standar Hak Asasi Manusia dasar tentang penggunaan kekuatan, termasuk dalam membubarkan demonstrasi, kata Human Rights Watch. Prinsip-Prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum menyebutkan para petugas ”akan, sebisa mungkin, menggunakan cara-cara tanpa kekerasan sebelum menggunakan kekuatan.” Ketika penggunaan kekuatan tidak dapat dihindarkan, petugas harus bisa menahan diri dan bertindak sesuai dengan keseriusan pelanggaran.
“Akan sangat memalukan jika pemerintah Sheikh Hasina mengerahkan para preman partai untuk membidik para pelajar karena menuntut jalan raya yang aman,” kata Adams. “Pihak berwenang Bangladesh harus segera menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh pendukung pemerintah terhadap pengunjuk rasa dan wartawan dan menghormati hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.”
