Laporan setebal 68 halaman berjudul, “‘Bangladesh Bukan Negara Saya ’: Penderitaan Pengungsi Rohingya dari Burma,” didasarkan pada kunjungan bulan Mei 2018 ke Cox's Bazar. Human Rights Watch menemukan bahwa permukiman super besar itu disesaki pengungsi. Rata-rata ruang yang dapat digunakan hanya 10,7 meter persegi per orang, bandingkan dengan standar internasional yang direkomendasikan yaitu sebesar 45 meter persegi per orang. Pengungsi yang sangat padat berisiko tinggi mengalami penyakit menular, kebakaran, ketegangan di masyarakat, serta kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Pihak berwenang Bangladesh seharusnya memindahkan pengungsi Rohingya ke permukiman-permukiman yang lebih kecil dan tidak padat di tanah yang lebih datar, mudah diakses, di daerah berdekatan dan masih berada di Distrik Ukhiya tempat permukiman besar ini berada, kata Human Rights Watch.
"Bangladesh memang telah mendapatkan pujian internasional karena menerima 700.000 pengungsi Rohingya, meskipun mereka masih menghadapi kondisi yang sulit,” kata Bill Frelick, direktur hak-hak pengungsi di Human Rights Watch dan penulis laporan tersebut. “Bangladesh seharusnya mendaftarkan orang Rohingya yang melarikan diri sebagai pengungsi itu, memastikan perawatan kesehatan dan pendidikan yang memadai, dan membiarkan mereka mencari mata pencaharian di luar permukiman.”
Tingginya tingkat kedatangan orang-orang Rohingya baru, ditambah 200.000 lainnya yang telah melarikan diri dari gelombang penganiayaan sebelumnya di Burma, tinggal di tempat yang telah menjadi kamp pengungsi terbesar di dunia, Permukiman Tambahan Kutupalong-Balukhali. Meskipun ada upaya dari para pengungsi dan lembaga bantuan untuk memperkuat gubuk, membangun infrastruktur yang lebih aman, dan mengembangkan rencana keselamatan, permukiman berikut para penghuninya masih sangat rentan terhadap kondisi cuaca yang parah. Pada 25 Juli, lima anak tewas akibat banjir dan tanah longsor.
Pihak berwenang Bangladesh, dalam rangka mempertahankan tekanannya terhadap Burma agar menyetujui pemulangan para pengungsi, bersikeras bahwa semua permukiman itu bersifat sementara. Hal ini, bagaimanapun, turut memperburuk kondisi permukiman, karena pemerintah telah memblokade pembangunan struktur permanen, termasuk bangunan tahan badai, dan tidak mengizinkan infrastruktur lain yang akan mendorong pengungsi tinggal lebih lama. Kesempatan pendidikan juga tidak memadai.
“Saya hidup dalam ketakutan terhadap tanah longsor,” kata seorang ibu berusia 26 tahun dan punya empat anak yang tinggal di sebuah pondok di lereng curam di permukiman. “Saya terus menaruh karung pasir di samping pondok kami agar tidak tergelincir ke bawah bukit. Saya ingin pindah ke tempat yang lebih aman. Saya memikirkannya sepanjang waktu. Tidak ada yang berbicara dengan saya atau menawarkan relokasi.”
Relokasi sejumlah besar pengungsi ke permukiman yang tidak padat, dengan risiko lingkungan yang lebih sedikit dan standar layanan yang layak, sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan semua pengungsi, kata Human Rights Watch. Namun, ini harus dilakukan setelah berkonsultasi dan disetujui para pengungsi untuk menjaga komunitas desa mereka yang terusir tetap utuh dan menjaga kontak dengan komunitas pengungsi Rohingya yang lebih luas.
Angkatan Laut Bangladesh dan pekerja konstruksi Cina telah menyiapkan pulau Bhasan Char yang tidak berpenghuni sebagai tempat pengungsian menggantikan wilayah Cox's Bazar. Kementerian Luar Negeri Bangladesh, dalam menanggapi surat dari Human Rights Watch, mengatakan karena kehadiran pengungsi “menghancurkan situasi ekonomi, sosial, lingkungan secara keseluruhan,” pemerintah akan segera mulai memindahkan 100.000 orang Rohingya ke Bhasan Char, yang akan dibentengi oleh tanggul untuk melindungi dari ombak dan gelombang tinggi. Namun, pulau bakau dan rumput, yang baru terbentuk dalam 20 tahun terakhir dari endapan lumpur Sungai Meghna, Bangladesh, tampaknya tidak cocok untuk menampung para pengungsi. Para ahli memperkirakan bahwa Bhasan Char bisa benar-benar tenggelam akibat topan kuat saat air pasang.
Pulau itu kemungkinan besar akan memiliki akses amat terbatas ke layanan pendidikan dan kesehatan, dan sedikit peluang untuk mata pencaharian atau swasembada. Pemerintah juga tidak membuat komitmen yang memungkinkan kebebasan bergerak para pengungsi di dan dari Bhasan Char. Selain masalah lingkungan Bhasan Char, merumahkan pengungsi di sana akan mengisolasi mereka (sesuatu yang tak perlu), dan mencegah mereka pergi yang pada dasarnya akan mengubah pulau itu menjadi pusat penahanan.
Bhasan Char bukan satu-satunya pilihan tempat relokasi. Para ahli menunjuk enam lokasi relokasi yang layak di Subdistrik Ukhiya dengan total luas lebih dari 1.300 hektar dan dapat menampung 263.000 orang. Tempat-tempat ini membentang sepanjang delapan kilometer di sebelah barat Kamp Tambahan Kutupalong-Balukhali, menuju pantai.
Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan meski Bangladesh menyediakan kebutuhan dasar, “solusi akhir dari masalah Rohingya terletak pada pemulangan pengungsi secara aman, bermartabat, sukarela dan berkelanjutan.” Kementerian mengatakan mereka telah melepaskan 6.000 hektar hutan cadangan, dan karena “kekurangan lahan yang ada bagi penduduk kita sendiri,” tidak ada lahan alternatif lain yang tersedia. Mereka mengatakan satu-satunya alternatif penyelesaian mungkin ada di Bhasan Char.
Pemerintah donor dan organisasi antar pemerintah seharusnya terlibat dengan sungguh-sungguh dan kuat untuk mendukung Bangladesh dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaan semua pengungsi Rohingya. Selain sepatutnya mendanai seruan kemanusiaan untuk krisis kemanusiaan Rohingya, mereka juga seharusnya menerapkan tekanan yang gigih dan terus-menerus terhadap Burma untuk memenuhi semua kondisi yang diperlukan agar pemulangan pengungsi Rohingya bisa berjalan aman, bermartabat, dan berkelanjutan.
Semua pengungsi yang diwawancarai oleh Human Rights Watch mengaku ingin kembali ke Burma, tetapi hanya jika kondisinya memungkinkan untuk kembali secara sukarela. Ini termasuk kewarganegaraan, pengakuan identitas Rohingya, keadilan atas kejahatan yang dilakukan terhadap mereka, kembalinya rumah dan properti, dan jaminan keamanan, perdamaian, serta penghormatan atas hak-hak mereka.
“Sudah hampir satu tahun sejak kampanye pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran yang dilakukan Burma dan memaksa pengungsi Rohingya menyeberangi perbatasan. Tanggung jawab atas krisis ini berada di tangan Burma, meski beban dari arus besar ini sebagian besar jatuh ke Bangladesh,” kata Frelick. “Kegagalan Burma dalam mengambil tindakan berarti untuk mengatasi kekejaman baru-baru ini terhadap orang Rohingya, atau diskriminasi dan penindasan selama puluhan tahun terhadap komunitas itu, adalah akar dari terlambatnya pengungsi untuk bisa pulang ke rumah.”
