Top row, from left to right: Gen. Kun Kim, RCAF Deputy Supreme Commander; Gen. Mok Chito, Deputy Supreme Commissioner of National Police; Gen. Neth Savoeun, Supreme Commissioner of National Police; Gen. Pol Saroeun, RCAF Supreme Commander. Middle row, from left to right: Gen. Sao Sokha, Commander of National Gendarmerie; General Sok Phal, Supreme Director of the Supreme Directorate for Immigration; Lt. Gen. Bun Seng, Deputy Army Commander, Commander of Military Region 5; Lt. Gen. Chap Pheakdey, Deputy Army Commander, Brigade 911 Commander. Bottom row, from left to right: Lt. Gen. Choeun Sovantha, Deputy Army Commander, Commander of Military Region 2; Lt. Gen. Rat Sreang, National Gendarmerie Deputy Commander, Phnom Penh Gendarmerie Commander; General Chuon Sovan, National Police Deputy Supreme Commissioner; Gen. Chea Mon, Deputy Army Commander, Commander of Military Region 4.

© 2018 Human Rights Watch
(New York) – Sistem pemerintahan diktatorial satu partai di Kamboja yang semakin menjadi-jadi, mendapat dukungan para jenderal di pasukan keamanan yang bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia serius dan sistematis, kata Human Rights Watch hari ini dalam sebuah laporan terbaru. Perdana Menteri Hun Sen dan Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang berkuasa telah mendapat manfaat dari dukungan tanpa syarat dari sejumlah pejabat senior di kalangan tentara, gendarmerie, dan polisi untuk secara efektif menghilangkan semua lawan politik dan membubarkan partai oposisi utama, menjadikan pemilihan umum Juli 2018 tak berarti.

Laporan 213 halaman berjudul “Keburukan Kamboja: Sejarah Panjang Pelanggaran Hak Asasi Para Jenderal Hun Sen,” menyoroti 12 aparat keamanan senior yang menjadi tulang punggung dari rezim politik yang kejam sekaligus otoriter. Masing-masing aparat keamanan ini punya hutang jabatan tinggi dan menguntungkan atas koneksi politik dan pribadi dengan Hun Sen, sejak setidaknya dua dekade lalu. Masing-masing telah menunjukkan kesediaan untuk melakukan pelanggaran hak asasi atas nama Hun Sen.

"Selama bertahun-tahun, Hun Sen telah menciptakan dan mengembangkan inti perwira pasukan keamanan yang dengan kejam dan kasar menjalankan perintahnya," kata Brad Adams, direktur Asia di Human Rights Watch. “Pentingnya para jenderal Kamboja ini bahkan terlihat lebih jelas menjelang pemilihan bulan Juli, karena mereka melakukan tindakan keras terhadap para jurnalis, lawan politik, dan demonstran anti-pemerintah - dan secara terbuka berkampanye untuk Hun Sen.”

Selama bertahun-tahun, Hun Sen telah menciptakan dan mengembangkan inti perwira pasukan keamanan yang dengan kejam dan kasar menjalankan perintahnya.

Brad Adams

Direktur Asia

Human Rights Watch telah lama mendokumentasikan betapa mengerikannya catatan hak asasi manusia Hun Sen. Selama lebih dari tiga dasawarsa, ratusan tokoh oposisi, jurnalis, pemimpin serikat buruh, dan kalangan lain telah tewas dalam sejumlah serangan bermotif politik. Meski dalam banyak kasus para pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan diketahui sebagai anggota dari dinas keamanan, tidak pernah dalam satu kasus digelar investigasi atau penuntutan yang kredibel, apalagi dijatuhi hukuman. Dalam beberapa kasus, orang yang menghasut telah diadili, sementara atasan mereka tetap tak tersentuh. Pasukan keamanan juga secara sewenang-wenang menangkap, memukul, melecehkan, dan mengintimidasi banyak pengkritik pemerintah, termasuk para pekerja hak asasi manusia, aktivis buruh, aktivis hak tanah, para blogger dan pegiat lain, yang mengungkapkan pandangan mereka secara daring.

Hun Sen telah mengatur pemerintahannya yang represif itu dengan menaikkan jabatan sejumlah orang berdasarkan kesetiaan kepada dirinya. Bukan kesetiaan kepada militer, gendarmerie, dan institusi kepolisian yang secara resmi mereka layani, kata Human Rights Watch.

Laporan ini merinci tanggung jawab dari 12 perwira senior dalam jajaran pasukan keamanan atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia di Kamboja sejak akhir 1970-an hingga saat ini (beberapa di antara mereka mengambil cuti untuk maju sebagai kandidat CPP dalam pemilihan umum bulan Juli):

  • Jenderal Pol Saroeun, Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja (RCAF)
  • Jenderal Kun Kim, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja (RCAF) sekaligus Kepala Staf Umum Campuran RCAF
  • Jenderal Sao Sokha, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja (RCAF)  sekaligus Komandan Polisi Militer Kerajaan Kamboja (GRK)
  • Jenderal Neth Savoeun, Komisaris Tertinggi Polisi Nasional Kamboja
  • Letnan Jenderal. Chea Man, Wakil Komandan Angkatan Darat sekaligus Komandan Militer Wilayah 4
  • Letnan Jenderal Bun Seng, Wakil Komandan Angkatan Darat sekaligus Komandan Militer Wilayah 5
  • Letman Jenderal Choeun Sovantha, Wakil Komandan Angkatan Darat sekaligus Komandan Militer Wilayah 2
  • Letnan Jenderal Chap Pheakdey, Wakil Kepala Staf Gabungan RCAF sekaligus Komandan Pasukan Khusus Penerjun Payung Brigade 911
  • Letnan Jenderal Rat Sreang, Wakil Komandan GRK seluruh Kamboja sekaligus Komandan Polisi Militer Phnom Penh
  • Jenderal Sok Phal, Wakil Komisioner Kepolisian Nasional sekaligus Direktur Jenderal Imigrasi
  • Jenderal Mok Chito, Wakil Komisioner Kepolisian Nasional sekaligus Sekretaris Jenderal Otoritas Anti Narkoba Nasional
  • Jenderal Chuon Sovan, Wakil Komisioner Kepolisian Nasional sekaligus Komisaris Polisi Kota Phnom Penh.

Meski para pejabat ini punya tanggung jawab hukum untuk mewakili negara daripada partai politik - dan untuk menjalankan tugas mereka dengan cara yang netral dan tak memihak – mereka semua telah bertindak secara terbuka dan sangat partisan. Masing-masing adalah anggota Komite Sentral CPP, badan pembuat kebijakan tertinggi di partai. Anggota Komite Sentral diharuskan untuk menjalankan semua kebijakan partai. Hal ini bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional, yang melindungi hak-hak anggota pasukan keamanan untuk menjadi anggota partai politik, suara, dan secara pribadi mengekspresikan pandangan mereka. Namun, para pejabat seyogianya tidak turut serta dalam politik saat menjalankan tugas profesional mereka atau mendukung satu partai politik daripada yang lain.

Seperti Hun Sen, beberapa dari pejabat senior ini merupakan anggota rezim Khmer Merah, yang antara April 1975 dan Januari 1979 bertanggung jawab atas kematian dari sekitar 1,2 hingga 2,8 juta warga Kamboja.

Pada 12 Juni, seorang anggota senior ke-13 dari dinas keamanan, Jenderal Hing Bun Hieng, mendapat sanksi dari Amerika Serikat, yang memberlakukan pembekuan aset dan larangan bepergian padanya. Seorang jenderal bintang empat, Bun Hieng adalah wakil komandan pasukan bersenjata dan lama menjabat sebagai komandan pengawal pribadi Hun Sen, seorang tentara pribadi de facto. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa unit ini "telah terlibat dalam sejumlah serangan terhadap warga Kamboja tak bersenjata selama rentang waktu bertahun-tahun" dan "memiliki keterkaitan dengan sejumlah insiden di mana kekuatan militer digunakan untuk mengancam pertemuan para demonstran dan oposisi politik setidaknya tahun 1997, termasuk insiden di mana seorang warga negara AS menderita luka akibat pecahan peluru." Insiden itu merupakan serangan granat keji pada 30 Maret 1997 di sebuah unjuk rasa partai oposisi yang dipimpin oleh Sam Rainsy, yang menewaskan 16 orang dan melukai lebih dari 150 orang.

"Sanksi yang dijatuhkan AS pada salah satu jenderal tertinggi Hun Sen dan orang-orang kepercayaan terdekat untuk pelanggaran baru-baru ini, serta serangan granat dua dekade pada oposisi harus dilihat sebagai peringatan bagi para pejabat dan komandan," kata Adams. "Hun Sen tak akan bisa melindungi mereka selamanya jika mereka melakukan kekejaman terhadap warga Kamboja."

Hun Sen telah menduduki kursi Perdana Menteri Kamboja sejak 1985. Sejak 2015, ia telah menjadi ketua Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang kini berkuasa, dan sudah menduduki tampuk kekuasaan sejak 1979. Dengan jatuhnya Robert Mugabe dari Zimbabwe, Hun Sen sekarang berada di antara lima autokrat yang paling lama berkuasa di dunia. Di depan umum, ia membicarakan dirinya sendiri sebagai orang ketiga dan telah mencoba menciptakan kultus kepribadian, termasuk memberi namanya sendiri pada ratusan sekolah (banyak di antara sekolah itu didanai donor). Nama resmi yang ia sandang dalam bahasa Khmer adalah "Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen," yang secara harfiah diterjemahkan menjadi "princely exalted supreme great commander of gloriously victorious troops" atau "pangeran tertinggi agung mulia komandan hebat dari pasukan yang menang gemilang."  Ia menyebut dirinya "jenderal bintang lima emas hingga tak berbatas."

"Tidak ada satu pun diktator yang mencapai atau tetap berada di puncak tanpa dukungan orang kejam lainnya," kata Adams. “Di bawah Hun Sen ada satu kelompok inti berisi para jenderal yang menyalahgunakan dan mengintimidasi orang-orang Kamboja dengan penghinaan yang sama terhadap pluralisme dan demokrasi yang telah diperlihatkan Hun Sen selama 33 tahun berkuasa. Tak beda dari sang bos, mereka perlu dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban atas banyak kejahatan.”