Jika ditandatangani menjadi Undang-undang oleh Presiden Hungaria Janos Ader, mulai 1 Juli, pekerja hak asasi manusia dan relawan masyarakat dapat dituntut dan dihukum hingga satu tahun penjara karena memberikan layanan, saran, atau dukungan kepada para migran dan pencari suaka.
Ader seharusnya membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) itu dan menghentikan sikap Hungaria yang merendahkan hukum pengungsi Uni Eropa dan internasional. Jika tidak, berbagai kegiatan yang sah, termasuk pemantauan perbatasan serta pembuatan dan penyebarluasan informasi, bisa berujung pada penuntutan pidana.
Meski pemerintah mengklaim bahwa Undang-undang itu dibuat untuk keamanan perbatasan dan pencegahan penyelundupan, maksud sebenarnya dari Undang-Undang itu adalah untuk membungkam para pengkritik atas perlakuan keji negara terhadap para pencari suaka dan migran di perbatasannya, memblokir akses mereka untuk mendapatkan suaka, dan menghukum mereka yang menunjukkan solidaritas terhadap para pencari suaka.
Undang-undang itu akan menghalangi sebagian besar pencari suaka untuk mendapatkan perlindungan di Hungaria. Para pencari suaka yang datang ke Hungaria melalui negara di mana mereka tidak dianiaya, tidak akan bisa dinilai layak mendapatkan perlindungan. Ini berarti orang Suriah yang awalnya melarikan diri melintasi perbatasan Suriah dengan negara-negara seperti Turki dan masuk ke Hungaria, secara otomatis akan ditolak perlindungannya. Ini bertentangan dengan hak untuk mencari suaka.
Bahwa pemerintah Hungaria memilih Hari Pengungsi Sedunia untuk melakukan pemungutan suara akhir terhadap RUU ini menunjukkan penghinaan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Hungaria telah mengabaikan seruan Komisi Venesia Dewan Eropa untuk menunda pemungutan suara. Hungaria juga mengabaikan seruan dari Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi dan Komisioner Dewan HAM PBB untuk tidak melanjutkan RUU itu.
Suara Eropa seharusnya terdengar keras dan jelas. Komisi Eropa tidak punya alasan untuk tak menggunakan alatnya untuk meminta pertanggungjawaban Hungaria. Selain itu, Parlemen Eropa seyogianya mengaktifkan Pasal 7 dari Perjanjian, yang memungkinkan penangguhan hak voting Hungaria, karena Hungaria melanggar nilai-nilai Uni Eropa.
Pada saat yang sama, Partai Rakyat Eropa (EPP), payung dari kelompok kanan tengah dan partai-partai demokrat Kristen di Eropa seharusnya membela nilai-nilainya dan mengeluarkan Fidesz (#ExpelFidesz) - partai yang berkuasa di Hungaria - dari jajarannya. Sikap bungkam dari EPP merupakan penghinaan terhadap pernyataan komitmen kelompok itu terhadap demokrasi dan supremasi hukum.
