Para perempuan berjalan melewati sebuah poster Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud, Riyad, Arab Saudi, 12 Februari, 2018.

© 2018 Reuters
(Beirut) – Pihak berwenang Arab Saudi kembali menangkap dua aktivis hak perempuan pada yang tampak seperti pemberangusan tanpa henti atas gerakan hak-hak perempuan, kata Human Rights Watch hari ini. Para aktivis Arab Saudi telah melaporkan bahwa, sejak 15 Mei, pihak berwenang telah memberlakukan larangan berpergian pada sejumlah aktivis.

Pada 6 Juni, pihak berwenang Arab Saudi menangkap penulis dan aktivis Nouf Abdelaziz, yang secara terbuka mengekspresikan solidaritas bagi tiga aktivis hak perempuan yang ditangkap pada bulan Mei, bersama dengan sekurang-kurangnya 14 aktivis dan pendukung lainnya. Pada 10 Juni, pihak berwenang menangkap Mayaa al-Zahrani, aktivis dan kawan Adbelaziz, setelah Mayaa dilaporkan mengunggah sebuah surat yang dipublikasikan atas permintaan Abdelaziz seandainya dia ditangkap. Pada surat tersebut, yang ditujukan kepada masyarakat Arab Saudi, Abdelaziz menjelaskan siapa dirinya, menegaskan bahwa dia tidak melakukan tindak kriminal apapun: “Saya bukan provokator, bukan pelaku vandalisme, bukan seorang teroris, bukan kriminil, ataupun pengkhianat… Saya tak pernah menjadi apapun selain seorang warga negara baik, yang mencintai negaranya dan mengharapkan yang terbaik untuk negara ini.” Kedua perempuan tersebut ditahan tanpa akses komunikasi apapun.

“Pemerintah Saudi tampaknya bertekad untuk meninggalkan warganya tanpa ruang untuk menunjukkan bahkan sekadar dukungan retoris bagi para aktivis yang dipenjara dalam tindakan keras tiada kenal ampun karena perbedaan pendapat ini,” ujar Sarah Leah Whitson, direktur divisi Timur Tengah di Human Rights Watch. “Satu-satunya ‘kejahatan’ Nouf Abdelaziz dan Mayaa al-Zahrani adalah mengekspresikan solidaritas dengan sesama aktivis yang dipenjara.”

Pada 4 Juni, koran lokal Okaz melaporkan bahwa sembilan aktivis yang ditahan, terdiri dari empat perempuan dan lima laki-laki, akan segera ditangani oleh Pengadilan Pidana Khusus, yang awalnya dibentuk untuk mengadili tahanan terkait tuduhan terorisme karena melakukan tiga kejahatan “serius”: “bekerja sama dengan pihak-pihak yang bermusuhan dengan kerajaan,” “merekrut orang-orang di sebuah agensi pemerintah sensitif agar mendapatkan informasi rahasia untuk mengganggu kepentingan kerajaan,” dan “menyediakan dukungan finansial dan moral bagi unsur-unsur musuh di luar negeri.”

Sebelumnya Okaz melaporkan bahwa memasuki hari ke-15 penahanan terhadap para aktivis, sebuah badan investigasi mengumumkan bahwa kesembilan orang itu telah membuat pengakuan atas dua tuduhan terakhir. Kalau terbukti bersalah, mereka terancam menjalani hukuman penjara hingga 20 tahun.

Sebagian yang ditahan adalah Koujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan, dan Aziza al-Yousef, aktivis hak-hak perempuan ternama; Ibrahim al-Modaimeeg, pengacara; Mohammad al-Rabea, aktivis; dan Abdulaziz al-Meshaal, seorang pelaku filantropi. Mereka menghadapi tuntutan serupa dengan beberapa aktivis yang saat ini sedang menjalani masa hukuman penjara yang panjang, termasuk Waleed Abu al-Khair, Fadil al-Manasif, dan Nadhir al-Majed. Segera setelah penangkapan mereka, dalam kampanye yang terkoordinasi, kanal-kanal berita lokal secara terbuka menuduh para tahanan melakukan pengkhianatan.

Pemberangusan terhadap aktivis-aktivis hak-hak perempuan baru-baru ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum pencabutan larangan perempuan mengemudi pada 24 Juni – buah dari kampanye panjang sejumlah aktivis yang kini ditahan. Pihak berwenang Arab Saudi menangkap Abdelaziz dan al-Zahrani saat Kementrian Informatika Arab Saudi mulai menyebarluaskan rekaman video dan foto-foto perempuan yang dengan bangga menunjukkan surat izin mengemudi yang baru mereka dapatkan.

Pada 29 Mei, Kantor Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyerukan kepada Arab Saudi agar segera membebaskan semua aktivis yang baru-baru ini ditahan “kalau, tampaknya, penahanan mereka terjadi semata-mata karena pekerjaan mereka sebagai pembela hak asasi manusia dan aktivis isu-isu perempuan.” Dalam sebuah resolusi yang dibahasakan secara tegas dan terbit pada 30 Mei, Parlemen Eropa mengutuk “penindasan terus-menerus terhadap para pembela hak asasi manusia, termasuk pembela hak-hak perempuan, di Arab Saudi” dan menyerukan kepada pemerintah Saudi agar “mengakhiri segala bentuk pelecehan, termasuk pada level yudisial,” terhadap aktivis-aktivis tersebut.

Human Rights Watch telah mendokumentasikan penggunaan Arab Saudi atas Pengadilan Pidana Khusus dan undang-undang kontraterorisme untuk mengajukan tuntutan terhadap para pembela hak asasi manusia, penulis, dan kritikus damai, dengan tidak adil.

Setelah kunjungan selama lima hari ke Arab Saudi pada 2017, mantan pelapor khusus PBB urusan promosi dan perlindungan hak asasi manusia melawan terorisme, Ben Emmerson, menyimpulkan dalam laporannya yang rilis pada 6 Juni 2018, bahwa Arab Saudi telah menyalahgunakan upaya-upaya pemberantasan terorisme untuk melumpuhkan perbedaan pendapat politik, menekan oposisi, dan membungkam kritik damai. Emmerson memberikan gambaran rinci tentang sifat Pengadilan Pidana Khusus, yang dilaporkan media lokal bahwa para aktivis yang saat ini ditahan akan diadili. Ia memasukkan bagian-bagian tentang penggunaan penyiksaan dan pengakuan yang dipaksakan, serta pada penahanan pra-pengadilan, dan penyelidikan yang cacat.

“Sekutu Arab Saudi di Barat berkewajiban menyuarakan solidaritas bagi para aktivis yang ditahan dan menekan pihak berwenang Saudi untuk melepaskan tanpa syarat orang-orang yang ditahan akibat pekerjaan mereka sebagai aktivis HAM, sebelum mereka diajukan ke persidangan,” ujar Whitson. “Tidak ada perayaan nyata pada 24 Juni ketika para perempuan yang mengampanyekan hak mengemudi dan pendukung mereka tetap berada di balik jeruji besi.”