Sekelompok jurnalis mendukung aksi protes pro-Demokrasi di Tiananmen Square, Beijing, Tiongkok, 17 Mei 1989. 

© 1989 REUTERS/Carl Ho

(New York) – Pemerintah Tiongkok seharusnya mengakui dan bertanggung jawab atas pembantaian para pengunjuk rasa pro-demokrasi dalam aksi protes pada Juni 1989, kata Human Rights Watch hari ini. Aparat semestinya membebaskan para aktivis yang ditahan karena memperingati tragedi tersebut, dan menghentikan penyensoran terhadap diskusi tentang aksi keras dan berdarah ini.

“Dua puluh sembilan tahun setelah Pembantaian Tiananmen, ‘Mimpi Tiongkok’ cetusan Presiden Xi Jinping ialah semata-mata agar seluruh dunia melupakan kejadian ini. Tapi, pembungkaman atas kebenaran justru kian menyulut tuntutan atas keadilan dan akuntabilitas,” tegas  Sophie Richardson, direktur Human Rights Watch untuk Tiongkok. “Bagi Tiongkok, satu-satunya cara untuk membersihkan noda ini adalah dengan cara mengakuinya.”

Menjelang peringatan tanggal Pembantaian Tiananmen, pemerintah Tiongkok terus menampik adanya pelanggaran dan penindasan brutal terhadap aksi protes tersebut. Pihak berwenang berupaya menutup-nutupi pembunuhan, gagal mengadili para pelaku, dan malah mempersekusi keluarga korban dan penyintas. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, pemerintah kian menjauh dari visi demokrasi ideal yang diadvokasikan para peserta protes, dan semakin agresif dalam memperketat kendali ideologi dengan menyerang organisasi masyarakat sipil dan memenjarakan sejumlah aktivis hak asasi. Pada Maret 2018, Xi menghapus batas masa jabatan kepresidenan, semakin mendiktekan arah dan masa depan yang suram bagi negara ini. 

Seperti di masa sebelumnya, pihak berwenang Tiongkok mengekang berbagai upaya untuk memperingati peristiwa kekerasan di Tiananmen itu:

  • Sejak akhir Mei, kepolisian Beijing memberlakukan tahanan rumah bagi sejumlah aktivis, termasuk He Depu, Zha Jianguo, dan Zu Yonghai.
  • Kata aktivis Hu Jia polisi memberitahunya bahwa antara 1-5 Juni, ia akan dibawa ke Qinhuangdao, yang berjarak 300 kilometer dari rumahnya di Beijing.
  • Pada pertengahan Mei di provinsi Shandong, aparat menahan aktivis Li Hongwei dan Yu Xinyong, dengan tuduhan telah “memicu keributan dan melakukan provokasi.” Tahun lalu, Li dan Yu ditahan selama dua hari karena memperingati peristiwa pembantaian.
  • Pada Juni 2017, kepolisian Beijing menahan aktivis Li Xiaoling setelah ia memuat foto dirinya di internet berpose di Tiananmen Square sambil memegang poster berbunyi “4 Juni - Berbaris Menuju Terang.” Li kemudian dituduh “memicu keributan dan melakukan provokasi.” Pengacara Li menduga bahwa Li disiksa dalam tahanan dan tidak diberi akses pengobatan medis untuk penyakit glaukoma yang dideritanya.
  • Aktivis Chen Bing, Fu Hailu, Luo Fuyu, dan Zhang Junyong, ditahan sejak Mei 2016 karena memproduksi dan menjual minuman keras yang diberi nama “Eight Liquor Six Four” - yang homofon dengan “89.6.4”, tanggal terjadinya pembantaian. Mereka hingga kini masih menanti persidangan. Mereka berempat dituduh telah “menyulut tindakan subversif terhadap kekuasaan negara.”
  • Aktivis asal Sichuan Chen Yunfei, yang pada Maret 2017 diputus bersalah telah “memicu keributan dan melakukan provokasi”, kini menjalani hukuman pidana empat tahun penjara karena menyelenggarakan upacara peringatan untuk mengenang korban pembantaian.  

Meski orang terakhir yang diketahui dipenjara karena keterlibatannya dalam aksi protes pro-demokrasi pada 1989 lalu telah dibebaskan pada 2016, banyak demonstran lain yang kembali ditahan karena upaya pro-demokrasi yang mereka lakukan. Akivis Liu Xianbin dan Chen Wei kini menjalani hukuman penjara masing-masing sepuluh dan sembilan tahun atas tuduhan “menyulut tindakan subversif”, sementara Guo Feixiong kini menjalani hukuman enam tahun penjara karena memprotes penyensoran terhadap pers.  Huang Qi, yang ditahan sejak November 2015 karena “membocorkan rahasia negara secara ilegal di luar negeri,” kini masih menunggu persidangan. Huang menderita sejumlah penyakit dan hingga kini belum diberi akses untuk pengobatan yang layak.

Beberapa peserta lain yang menonjol dalam demonstrasi Tiananmen telah meninggal dunia tahun lalu. Pada Juli 2017, tokoh intelektual publik dan penerima Nobel Perdamaian Liu Xiaobo, salah satu pemimpin protes yang dipenjara selama 21 bulan karena perannya dalam mendukung gerakan mahasiswa, meninggal akibat komplikasi kanker hati di sebuah rumah sakit di provinsi Liaoning dalam penjagaan aparat keamanan negara. Istrinya, Liu Xia, hingga kini masih menjalani tahanan rumah. Penulis yang juga menentang pemerintahan,  Yang Tianshui, yang pada waktu itu berpartisipasi dalam rangkaian protes di Nanjing, meninggal dunia pada November 2017, tiga bulan setelah ia dibebaskan dengan alasan medis karena menderita tumor otak. Sebelum ia dibebaskan, Yang tengah menjalani hukuman selama 12 tahun atas dakwaan “menyulut tindakan subversif terhadap kekuasaan negara.”

“Para pemimpin Tiongkok berkeliling dunia demi mempromosikan diplomasi hak asasi manusia dengan konsep “win-win” dan menggembar-gemborkan ‘komunitas dengan satu tujuan yang sama,’” kata Richardson. “Akan tetapi, hingga mereka mengakui dan bertanggung jawab atas tindakan pelanggaran hak asasi pada masa lalu dan sekarang, janji-janji tersebut hanyalah propaganda kosong untuk memuluskan impunitas atas kejahatan berat.”

Latar Belakang: Pertumpahan Darah 1989

Pembantaian Tiananmen berawal dari aksi unjuk rasa damai oleh mahasiswa, pekerja, dan kelompok-kelompok lainnya di Tiananmen Square di Beijing dan di kota-kota lain di Tiongkok pada April 1989. Rangkaian unjuk rasa ini menuntut kebebasan berekspresi, akuntabilitas, dan mengakhiri korupsi. Pemerintah merespon protes yang kian intensif pada akhir Mei 1989 dengan mendeklarasikan darurat militer.

Pada 3 dan 4 Juni, pihak militer melepaskan tembakan yang menewaskan peserta dan penonton unjuk rasa damai yang tak terhitung jumlahnya. Di Beijing, sejumlah warga menyerang konvoi tentara dan membakar kendaraan sebagai respon atas tindakan kekerasan militer tersebut. Menyusul aksi pembunuhan ini, pemerintah melancarkan aksi pemberangusan berskala nasional dengan menangkap ribuan orang dengan tuduhan “kontra-revolusi” beserta dakwaan pidana lainnya, seperti mengganggu ketertiban sosial dan aksi pembakaran.

Hingga kini, pemerintah belum mengakui tanggung jawab atas pembantaian yang dilakukan, atau mengadili secara legal para pejabat yang bertanggung jawab atas pembunuhan. Pemerintah tidak menunjukkan niatnya untuk menginvestigasi kejadian tersebut atau merilis data para korban yang tewas, terluka, dihilangkan secara paksa, atau dipenjara. Organisasi nonpemerintah Tiananmen Mothers, yang terdiri utamanya dari anggota keluarga korban yang tewas, mempublikasikan data rincian 202 orang yang tewas sepanjang aksi pemberangusan pergerakan ini di Beijing dan kota-kota lainnya. Tahun lalu, kian banyak anggota Tiananmen Mothers yang meninggal dunia tanpa memperoleh keadilan, termasuk geolog Xu Jue dan profesor musik Wang Fandi. Anak laki-laki Xu, Wu Xiaongdong (20 tahun), dan anak laki-laki Wang, Wang Nan (19 tahun), tewas di tangan tentara.

Human Rights Watch mendesak pemerintah Tiongkok untuk memperingati peristiwa 4 Juni 1989 29 tahun lalu dengan  menindak pelanggaran hak asasi manusia dalam tragedi tersebut. Secara khusus, pemerintah seharusnya:

  • Menghormati hak-hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai, serta menghentikan penganiayaan dan penahanan sewenang-wenang terhadap orang-orang yang menentang versi resmi pemerintah tentang peristiwa 4 Juni ini;
  • Menemui dan meminta maaf kepada para anggota Tiananmen Mothers, mempublikasikan nama-nama korban yang tewas, dan memberikan kompensasi selayaknya kepada keluarga korban;
  • Mengizinkan penyelidikan secara terbuka dan independen terhadap peristiwa 4 Juni, dan segera merilis temuan dan kesimpulan penyelidikan kepada publik;
  • Mengizinkan dan tidak mencegah kepulangan warga Tiongkok yang mengasingkan diri karena keterkaitan mereka dengan peristiwa 1989; dan
  • Menyelidiki semua pejabat pemerintah dan militer yang merencanakan atau memerintahkan penggunaan kekerasan yang mematikan secara melawan hukum terhadap para peserta aksi damai, dan menuntut mereka sepantasnya.