Seorang laki-laki membaca Phnom Penh Post di sebuah kedai kopi di Phnom Penh, Kamboja, 8 Mei 2018. 

© 2018 Reuters
(New York) - Penjualan paksa oleh pemerintah terhadap koran berbahasa Inggris tertua di Kamboja kepada seorang pebisnis Malaysia, yang perusahaannya memiliki ikatan dengan Perdana Menteri Hun Sen, menandakan berakhirnya surat kabar independen di Kamboja, kata Human Rights Watch hari ini. Penjualan koran Phnom Penh Post yang amat dihormati ini bermula dari dikeluarkannya tagihan pajak senilai US$ 3,9 juta yang, seakan dirancang dengan sengaja, dibebankan kepada koran tersebut. Tagihan tersebut kemudian dilunasi sebagai salah satu bagian dari penjualan. Tagihan pajak yang sama meragukannya juga mengakibatkan surat kabar independen lain di negara itu, Cambodia Daily, untuk gulung tikar pada 2017. 

 

“Pemerintah Kamboja membebankan tagihan pajak palsu kepada Phnom Penh Post sehingga terpaksa dijual ke perusahaan yang lalu memecat pimpinan redaksinya karena telah membela independensi jurnalisme surat kabar tersebut,” ujar Brad Adams, direktur kawasan Asia. “Tindakan ini jelas-jelas merupakan penyelewengan kekuasaan yang bertujuan untuk mengekang media dan pelaporan independen menjelang pemilu nasional pada Juli mendatang.”

Phnom Penh Post didirikan pada 1992 oleh Michael dan Kathleen Hayes saat berjalannya misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di negara itu. Phnom Penh Post merupakan surat kabar independen dan nonpartisan pertama di Kamboja sejak Khmer Merah berkuasa pada 1975. Pada 2008, Post kemudian dijual kepada seorang warga negara Australia, Bill Clough. Pada 5 Mei 2018, Clough membenarkan penjualan surat kabar ini kepada investor Malaysia Sivakumar S. Ganapathy, pemilik perusahaan humas Asia PR. Clough mengumumkan bahwa tagihan pajak senilai $3,9 juta telah dilunasi oleh pembeli sebagai bagian dari transaksi penjualan dengan Sivakumar.

Di situs webnya, Asia PR mencantumkan “Masuknya Kamboja dan Hun Sen dalam kursi Pemerintah” sebagai salah satu mantan kliennya. Asia PR juga menjalankan koran Cambodia Times yang pro-pemerintah pada awal 1990-an.

Dalam selang waktu beberapa jam setelah artikel yang meliput si pemilik baru surat kabar ini diterbitkan di Post edisi 7 Mei, Sivakumar memerintahkan agar artikel tersebut ditarik dari situs web Post. Pada hari yang sama, setidaknya 20 staf dan mantan staf mengeluarkan pernyataan yang mengecam perintah Sivakumar untuk menarik artikel yang dimuat di halaman depan tersebut. Pernyataan mereka menegaskan bahwa artikel itu ditulis “sebagai upaya untuk          mempertahankan transparansi dan integritas” surat kabar itu, dan juga menyampaikan “rasa muak atas keputusan yang dibuat, bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan pers” yang dijunjung oleh koran ini sejak 1992.

Pemimpin Redaksi Post, Kay Kimsong, dipecat saat menolak untuk menjatuhkan pernyataan itu. Saat penulisan, sebanyak 14 editor dan wartawan Kamboja dan asing telah dipecat atau mengundurkan diri.

Selama bertahun-tahun, kebebasan media terus diserang oleh Perdana Menteri Hun Sen dan Partai Rakyat Kamboja (CBB) yang saat ini berkuasa. Namun, kampanye ini kian intensif setahun terakhir. Pada Agustus 2017, pemerintah menutup paksa 32 stasiun radio di 20 provinsi di Kamboja yang menyiarkan program-program yang kritis terhadap pemeirntah, termasuk Radio Free Asia (RFA) dan Voice of America (VOA). RFA menutup kantornya di Phnom Penh pada 12 September setelah beroperasi selama 20 tahun di Kamboja, dengan alasan adanya ancaman kepada para staf dan pemblokiran siaran radio FM mereka. Beberapa hari kemudian, Kementerian Dalam Negeri mengancam para wartawan yang telah bekerja untuk RFA dengan tindakan hukum jika mereka terus meliput untuk RFA.

Pemerintah dan partai penguasa CPP telah lama mengendalikan stasiun-stasiun televisi di negara ini. CPP  melanggar janjinya pada 2014 - sebagai bagian dari kesepakatan untuk mengakhiri kebuntuan politik menyusul pemilu penuh kecurangan dan ketidakadilan yang digelar pada 2013 - untuk membolehkan partai oposisi, Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP), untuk mengoperasikan stasiun televisi sendiri. Pemerintah lalu membubarkan CNRP.

Selama beberapa tahun terakhir, pihak berwenang Kamboja mengadopsi serangkaian undang-undang kontroversial dan amendemen pada undang-undang yang ada, serta peraturan lainnya yang masih menunggu untuk disahkan, guna membatasi hak-hak kebebasan berekspresi dan kebebasan pers di Kamboja. Misalnya, pada Februari 2018, Majelis Nasional mengesahkan undang-undang lese majeste (penghinaan tehadap kerajaan). Menteri Keadilan secara eksplisit menyatakan bahwa undang-undang ini juga akan berlaku untuk outlet media.

“Hun Sen secara efektif telah mematikan semangat dan praktik jurnalisme independen yang telah diperjuangkan, dan bahkan dibayar dengan nyawa, oleh banyak warga Kamboja selama 25 tahun terakhir, ujar Adams. “Lembaga-lembaga donor telah mengucurkan miliaran dolar ke Kamboja sebagai upaya untuk membantu negara ini bertransformasi menjadi negara demokrasi yang multi-partai dan menghargai hak-hak asasi. Lembaga donor perlu menekan Hun Sen untuk mengembalikan kebebasan pers dan mengakhiri kampanye untuk membungkam suara-suara kritis sebelum hak-hak mendasar lainnya juga dimusnahkan.”