Skip to main content

Daftar Pelaku Kejahatan Seksual Bukan Jawaban

Tegakkan Hukum yang Berlaku buat Melindungi Perempuan dan Anak

: Para perempuan membawa lilin sembari meneriakkan slogan dalam unjuk rasa terhadap pemerkosaan atas anak perempuan berusia 10 tahun di pinggiran Delhi, India, 25 April 2018. © 2018 Reuters
Dikepung protes dari seluruh negeri yang menuntut keadilan bagi para korban rangkaian kejahatan seksual belakangan ini, pemerintah India berada di bawah tekanan untuk memberikan tanggapan. Satu tindakan yang bakal diambil pemerintah adalah menyusun daftar pelaku kejahatan seksual, yang akan menyimpan profil serta rincian pribadi para pelaku yang telah tertangkap serta para tersangka. Para pelaku di bawah umur pun mungkin akan termasuk di dalamnya.

Selama bertahun-tahun, sejumlah menteri senior telah menyerukan agar para penjahat seksual diwajibkan masuk daftar. Hal itu mencerminkan keprihatinan masyarakat bahwa anak dan perempuan berada dalam bahaya besar kejahatan seksual oleh orang-orang asing yang merupakan pelaku kambuhan.

Namun, keprihatinan itu tak tumbuh dari fakta.             

Menurut data pemerintah tahun 2016, dari 38.974 kasus pemerkosaan yang dilaporkan di India, 95% menunjukkan bahwa korban mengenal pelaku. Hampir dalam 4.000 kasus, pelakunya adalah kerabat dekat.

Di India, pemerkosaan adalah kejahatan yang jarang dilaporkan, terutama karena stigma sosial, penyalahan-korban, tanggapan yang setengah-setengah oleh sistem peradilan pidana, serta ketiadaan undang-undang perlindungan korban dan saksi di tingkat nasional. Keadaan ini menjadikan para korban rentan mendapat tekanan, baik dari si pelaku maupun polisi, agar tak melaporkan kejahatan yang menimpa mereka. Anak-anak bahkan lebih rentan lagi karena adanya tekanan dari sanak saudara serta masyarakat.

Kenyataan bahwa para pelaku--lazimnya kerabat atau teman keluarga--akan dicatat di basis data nasional scara permanen boleh jadi malah akan mengurangi jumlah pelaporan kasus pemerkosaan. Sekalipun basis data itu tak dibuka untuk umum, ketiadaan undang-undang perlindungan privasi dan perlindungan data di India membuat kekhawatiran ini masuk akal.

Lebih jauh, penelitian Human Rights Watch dan American Civil Liberties Union menunjukkan bahwa daftar pelaku kejahatan seksual di Amerika Serikat lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya. Alih-alih mencegah kejahatan, daftar itu malah memicu gangguan, pengucilan, dan kekerasan terhadap para bekas pelaku, terutama yang masih di bawah umur, serta menghalangi proses rehabilitasi.

Pemerintah India semestinya justru meningkatkan kinerja penegakan hukum serta upaya-upaya perlindungan. Hal itu dapat dimulai dengan memastikan bahwa para polisi, petugas-petugas pengadilan, dan para pekerja medis lebih peka dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual--serta menuntut tanggung jawab mereka apabila itu tak terlaksana.

Your tax deductible gift can help stop human rights violations and save lives around the world.

Region / Country