Para pekerja migran bersiap membongkar hasil tangkapan mereka di sebuah pelabuhan di provinsi Samut Sakhon, Thailand, 22 Januari 2018. 

 

 

© 2018 Reuters / Athit Perawongmetha
(Bangkok) – Pemerintah Thailand seharusnya melaksanakan reformasi lebih lanjut serta mengambil tindakan untuk memberantas praktik kerja paksa dan perdagangan manusia di industri perikanan Thailand, menurut Human Rights Watch hari ini dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Jenderal Prayuth Chan-ocha.

“Di bawah tekanan dari Uni Eropa dan pihak-pihak lain, pemerintah Thailand secara terbuka berjanji meningkatkan hak-hak pekerja di industri perikanan Thailand yang sangat berpengaruh namun sarat penindasan,” ujar Brad Adams, direktur Asia di Human Rights Watch. “Sudah saatnya pemerintah mengubah janji-janji tersebut menjadi tindakan nyata yang membawa perubahan berarti bagi para pekerja migran yang menjalani kerja paksa serta berbagai tindak penindasan lain.”

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Januari 2018, berjudul Rantai Tersembunyi: Kerja Paksa dan Pelecehan Hak dalam Industri Perikanan Thailand atau “Hidden Chains: Forced Labor and Rights Abuses in Thailand’s Fishing Industry,” Human Rights Watch menggambarkan bagaimana para pekerja migran dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara dipekerjakan di industri perikanan, tidak diperbolehkan untuk mengganti majikan, dan dipaksa bekerja lembur. Selain itu, seringkali upah mereka tak dibayarkan sesuai hukum Thailand, di samping banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Surat yang dikirimkan pada 13 April tersebut juga menyertakan serangkaian rekomendasi yang telah dibahas oleh Human Rights Watch secara rinci bersama dengan kantor perdana menteri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, dan beberapa instansi pemerintah lain yang bertujuan untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak tenaga kerja di sektor perikanan Thailand.