Pesawat koalisi pimpinan Saudi menyerang tiga gedung apartemen di Sanaa pada 25 Agustus 2017, menewaskan sedikitnya 16 warga sipil, termasuk tujuh anak-anak, dan melukai 17 lainnya, termasuk delapan anak-anak. Setelah kecaman internasional, koalisi mengakui melakukan serangan, tetapi tak memberikan rincian tentang anggota koalisi yang terlibat dalam serangan itu. 

© 2017 Mohammed al-Mekhlafi

Presiden Emmanuel Macron boleh jadi akan tergoda menggelar karpet merah bagi Mohammed Bin Salman, yang melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Prancis. Bukan hanya karena Putra Mahkota Saudi itu membawa buku ceknya dan kerjasama menguntungkan yang sedang mereka negosiasikan, tetapi juga karena kemiripan keduanya sebagai pemimpin segenerasi.

Tak sulit bagi Macron untuk melihat dirinya sendiri pada diri pangeran muda Saudi tersebut. Mereka sama-sama berhasil menyingkirkan penguasa lama dan naik ke tampuk kekuasaan karena menjanjikan perubahan besar-besaran. Keduanya masih muda, grasa-grusu, ambisius, dan modern.

Namun, perbandinganya cuma di situ. Di balik citra pembaharu yang berani, dibangun secara saksama oleh sang Putra Mahkota, tersembunyi kenyataan gelap. Kenyataannya, dia adalah pemimpin bertangan besi. Terlepas dari rupa-rupa pembaruan yang diciptakannya di permukaan, dia telah menjebloskan negaranya ke kubangan represi yang semakin parah dan dalam tiga tahun belakangan membawa rakyatnya ke perang di Yaman yang penuh kejahatan perang.

Sial bagi sang pangeran muda, ada kesemena-menaan yang bahkan tak dapat ditutupi agen-agen humas terbaik di dunia. Sebagai menteri pertahanan negaranya sejak 2015, Mohammed Bin Salman alias MBS memainkan peran utama dalam perang yang telah merenggut lebih dari 6.100 korban nyawa dan 9.683 korban luka dari kalangan sipil. Sebagian besar kematian itu disebabkan serangan-serangan udara pasukan koalisi pimpinan Saudi. Mereka menewaskan banyak orang pun menghancurkan pasar-pasar, rumah-rumah sakit, masjid-masjid, serta sekolah-sekolah. Mereka bahkan menjatuhkan bom-bom di bangunan-bangunan tempat resepsi pernikahan dan pemakaman.

Pasukan koalisi juga mencekik Yaman dengan blokade, tak peduli bahwa menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa negara itu sedang mengalami krisis humaniter terparah di dunia. Rakyat sipil kelaparan, sakit, dan tak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Alasan pasukan koalisi: demi menghentikan pasokan senjata kepada para pemberontak Houthi. Tetapi blokade itu juga membuat para pengimpor, baik pedagang maupun penyalur bantuan humaniter, sangat kesulitan membawa masuk barang-barang lewat pelabuhan utama negara tersebut. Dengan menutup bandara utama, pasukan koalisi mencegah rakyat meninggalkan Yaman. Dan berkat halangan pasukan koalisi, pangan, bahan bakar, serta obat-obatan jadi barang-barang langka dan melonjak harganya.

Penyelewengan berulang pasukan koalisi itu tak mencegah Prancis, pengekspor alat-alat perang terbesar ketiga di dunia, untuk menjual persenjataan kepada Arab Saudi. Human Rights Watch dan lembaga-lembaga HAM lain telah lama menuntut embargo persenjataan atas kerajaan itu. Sebuah riset dari Amnesty International dan ACAT menemukan bahwa kemungkinan besar jual-beli senjata itu menyalahi aturan perdagangan senjata internasional. Hal ini mengecilkan kredibilitas Prancis sebagai pelindung HAM dunia serta memungkinkan para pejabat Prancis dianggap terlibat dalam serangan-serangan pasukan koalisi yang menyalahi hukum.

Catatan HAM sang putra mahkota di dalam negeri sama buruknya. Sekalipun firma-firma humas Arab Saudi yang dibayar mahal itu sudah menggembar-gemborkan janjinya untuk mengizinkan perempuan menyetir sejak Juni tahun lalu, para perempuan Saudi tetap saja diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Di bawah sistem perwalian ala Saudi, seorang perempuan tetap tak boleh bepergian, memiliki paspor, atau menikah tanpa persetujuan laki-laki yang menjadi walinya. Lebih jauh, para aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk mengemudi, senantiasa diganggu dan dibungkam. Tingkat hukuman mati di Arab Saudi masih merupakan salah satu yang tertinggi di dunia.

Represi negara terhadap para pejuang HAM dan segala bentuk perbedaan pendapat dengan pemerintah semakin parah di bawah kekuasaan sang putra mahkota. September lalu, dia memenjarakan sejumlah pemimpin keagamaan yang "membangkang", dan pada November dia mengubah hotel Ritz Carlton di Riyadh menjadi penjara mewah, di mana belasan tokoh ternama, termasuk para pangeran seperti dirinya, ditahan tanpa proses pengadilan. Menurut penyelidikan New York Times, 17 orang dirawat di rumah sakit akibat penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lain saat negara memaksa mereka menyerahkan miliaran dolar. Tindakan itu memang ditampilkan sebagai upaya melawan korupsi, namun ketiadaan proses hukum malah mengesankan bahwa ia tak lebih dari pemalakan besar-besaran.

Melihat rekam jejak Mohammed Bin Salman yang sewenang-wenang itu, seharusnya tak ada kemewahan baginya di Paris. Dia semestinya malah dijatuhi sanksi-sanksi internasional sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2140, yang menuntut pembekuan aset serta larangan bepergian bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM serius di Yaman.

Raja masa depan Saudi itu kini dilindungi oleh sekutu-sekutunya yang kuat di Dewan Keamanan PBB, lembaga di mana Prancis merupakan anggota permanen bersama Amerika Serikat dan Inggris. Tetapi apabila Macron sungguh-sungguh ketika mengatakan Prancis "akan terus-menerus" berkomitmen melindungi HAM serta sanggup "mendamaikan realisme dan penjagaan atas nilai-nilai HAM," dia semestinya berpikir tentang para korban pembantaian d Yaman saat berjumpa MBS. Macron seharusnya memberitahu sang putra mahkota Saudi secara jelas, sambil menatap matanya, bahwa Prancis tak lagi dapat menjual senjata kepada Saudi selama koalisi yang pimpinan MBS di Yaman masih melanggar hukum internasional dengan keji.