Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam sebuah pidato di televisi di depan para perempuan Filipina pada 13 Februari 2018, mendesak mereka untuk tidak menggunakan kondom, membandingkan penggunaannya seperti makan permen yang masih dibungkus. 

2018 PBS-RTVM

Pekan ini Presiden Filipina Rodrigo Duterte menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap kesehatan orang-orang Filipina, dengan menyarankan penghentian penggunaan kondom karena alat kontrasepsi itu "tidak menyenangkan." Dalam sebuah pidato di hadapan para pekerja migran, kebanyakan perempuan, yang baru pulang dari luar negeri Duterte malah menyarankan mereka untuk menggunakan pil kontrasepsi “gratis” dan menggambarkan maksudnya dengan meletakkan sebuah permen yang masih terbungkus di mulutnya. “Ini, coba makan tanpa membukanya,” katanya pada mereka. “Makanlah. Seperti itulah kondom.”

Bagi pendukung Duterte, komentar itu hanyalah bagian terbaru dari “komentar lucu” Duterte – seperti kelakarnya soal meniru Hitler dalam mengabadikan pembunuhan massal sebagai kebijakan negara atau mengolok-olok pemerkosaan beramai-ramai dan pembunuhan terhadap seorang biarawati asal Australia. Tapi merupakan hal yang tidak bertanggung jawab bagi seorang Presiden Filipina untuk mengecilkan pentingnya kondom pada saat Filipina mengalami epidemi HIV yang paling cepat berkembang di kawasan Asia Pasifik.

Penggunaan kondom bisa menjadi kunci kesehatan reproduksi. Namun selama bertahun-tahun Gereja Katolik berusaha membatasi akses terhadap kondom di negara yang sebagian besar penduduknya beragama Katolik. Hal ini merupakan strategi anti-HIV UNAIDS karena kondom adalah “alat hemat biaya untuk mencegah [HIV dan] infeksi menular seksual lainnya dan kehamilan yang tidak diinginkan.” Kondom juga berperan penting dalam membantu 81 persen perempuan Filipina yang ingin menunda atau mencegah kehamilan dan membantu mengurangi angka kematian ibu yang tinggi di negara itu.

Kebijakan yang membatasi akses terhadap kondom merupakan ancaman bagi kesehatan masyarakat. Hukum internasional mewajibkan negara untuk menjamin akses terhadap kondom dan layanan pencegahan HIV terkait sebagai bagian dari hak asasi manusia terhadap standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang diratifikasi Filipina pada 1974, mengarahkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna “mencegah, mengobati, dan mengendalikan epidemi ... penyakit,” termasuk HIV / AIDS.

Daripada mengkritik kondom sebagai penghambat kesenangan, Duterte seharusnya mengambil tindakan yang berarti untuk melindungi kesehatan rakyat Filipina dengan mendukung perubahan kebijakan yang sangat dibutuhkan untuk memperluas aksesibilitas dan penggunaan kondom di Filipina.