Seorang anak sakit berjalan-jalan sehabis mendapatkan perawatan kesehatan di desa Agats di Kabupaten Asmat, setelah pemerintah mengirimkan personel militer dan medis ke daerah terpencil Papua buat melawan kekurangan gizi dan campak, Indonesia, 22 Januari 2018. 

© 2018 Reuters

Wabah campak di Provinsi Papua, Indonesia, telah membunuh sekitar 100 anak pribumi Papua bulan ini. Kematian-kematian itu seharusnya tak terjadi, karena campak dapat dicegah dengan mudah dengan vaksin yang murah dan aman.

 

Korban nyawa itu menggarisbawahi pengabaian pemerintah Indonesia terhadap hak-hak kesehatan dasar warga Papua. Kematian-kematian itu terpusat di Kabupaten Asmat yang terpencil dan, menurut pemerintah, disebabkan gaya hidup masyarakatnya yang berpindah-pindah. Namun, tak ada penjelasan mengapa anak-anak Asmat tak diikutsertakan dalam program-program vaksinasi nasional untuk campak dan penyakit-penyakit anak mematikan lainnya.

Asmat, sebagaimana banyak kawasan di Papua, tak mendapat layanan kesehatan memadai bagi para penduduknya serta sungguh-sungguh kekurangan dokter. Dalam banyak kesempatan selama sedekade terakhir, saya menyusuri provinsi Papua dan Papua Barat dan kerap menemukan klinik-klinik tanpa dokter serta para dokter yang kehabisan obat-obatan. Pelayanan kesehatan yang buruk itu jadi semakin mengerikan mengingat Papua yang kaya sumber daya alam menyumbangkan pendapatan pajak besar kepada pemerintah Indonesia. Tambang tembaga Freeport-McMoran di Grasberg saja, misalnya, menghasilkan pajak US$600 juta setahun.

Tetapi indikator-indikator kesehatan menunjukkan bahwa amat sedikit dari dana itu yang dimanfaatkan bagi kaum pribumi Papua. Papua tercatat mempunyai angka harapan hidup terendah sekaligus tingkat kematian bayi, anak, dan ibu tertinggi di Indonesia. Pemerintah memperparah minimnya pelayanan kesehatan itu dengan menutup rapat akses organisasi-organisasi nonpemerintah internasional ke Papua; termasuk lembaga-lembaga penyedia layanan kesehatan yang sangat diperlukan, seperti organisasi bantuan Cordaid yang berbasis di Belanda. Pembatasan itu terkait dengan larangan akses para jurnalis asing serta pengamat independen ke kawasan itu selama puluhan tahun, tempat pemberontakan prokemerdekaan kecil-kecilan, demi alasan keamanan yang dilebih-lebihkan.

Setelah mengunjungi Papua April silam, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Kesehatan, Dainius Pūras, mengaku "prihatin atas keadaan kesehatan warga beretnis Papua," serta menyerukan kepada pemerintah agar mengerahkan lebih banyak perhatian serta sumber daya guna memperbaiki layanan kesehatan bagi mereka. Sekalipun pada Desember 2015 Presiden Joko "Jokowi" Widodo berjanji memperbaiki pelayanan kesehatan di Papua, pemerintahannya nyaris hanya mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik di kawasan itu.

Untuk mencegah kematian lebih banyak anak, kementerian kesehatan Indonesia harus mengadakan program vaksinasi yang efektif di Papua. Lebih lanjut, pemerintah semestinya mengakui bahwa lembaga-lembaga internasional—serta mengizinkan media untuk meliput secara bebas di Papua—akan memperkukuh upaya pemerintah guna mengenali serta menangani kekurangan-kekurangan dari sistem pelayanan kesehatan di Papua. Anak-anak pribumi Asmat tak boleh lagi diabaikan.