Yanghee Lee, pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Burma, berbicara dalam sebuah konferensi pers di Rangoon, 1 Juli 2016. 

© 2016 Reuters

Pemerintah Burma berencana untuk secara permanen melarang masuk Yanghee Lee, pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak asasi manusia di Burma. Dengan keputusan ini, Burma bergabung dengan segelintir pemerintahan paria lainnya – terutama Eritrea, Suriah, Burundi, dan Korea Utara – yang secara terang-terangan menolak untuk terlibat dengan para ahli PBB yang ditugaskan ke negara mereka.

Penolakan untuk bekerja sama ini merupakan langkah terakhir Burma dalam usahanya untuk menyembunyikan kejahatan militer terhadap kemanusiaan, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran massal, terhadap populasi etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, yang telah memaksa lebih dari 645.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak akhir Agustus. Hal ini menggemakan penolakan pemerintah untuk memberikan akses ke Misi Pencarian Fakta PBB, yang dibentuk pada bulan Maret untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Negara Bagian Rakhine dan tempat lain di negara ini.

Keputusan tersebut dilaporkan merupakan tanggapan terhadap pernyataan akhir dari misi pelapor khusus pada Juli 2017, di mana ia menyoroti pelanggaran yang terus berlanjut terhadap etnis Rohingya dan mencatat bahwa perempuan tersebut “kecewa melihat taktik yang diterapkan oleh Pemerintah sebelumnya masih digunakan” oleh pemerintah baru.

Sebagai ganti karena tidak membolehkan penyelidik independen mengakses negara bagian Rakhine utara, pemerintah telah melakukan penyelidikan di dalam negeri yang kekurangan kredibilitas apapun, yang menemukan bahwa pasukan keamanan tidak melakukan pelanggaran dan menyebabkan “tidak ada kematian orang-orang tak bersalah.” Seperti Yanghee Lee katakan kemarin, keputusan untuk melarangnya “hanya bisa dipandang sebagai indikasi kuat bahwa pasti ada kejadian mengerikan di Rakhine.”

Lee telah melakukan enam kunjungan ke Burma sejak diangkat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2014, namun baru-baru ini ia menghadapi permusuhan yang semakin meningkat dari pemerintah dan meningkatnya pembatasan akses terhadap daerah konflik dan korban kekerasan. Baik Kantor Penasihat Negara, pimpinan Aung San Suu Kyi, dan majelis rendah parlemen mencela laporannya pada bulan Juli, mengklaim bahwa hal itu mengandung kesalahan faktual dan serangkaian tuduhan yang tidak terverifikasi.

Pada awal Desember, Burma menjanjikan kerja sama dengan para ahli PBB dalam sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia dan pertemuan Dewan Keamanan PBB. “Kami selalu memilih jalan perjanjian dan kerja sama,” tegas perwakilan tetap Burma di New York. Klaim itu, yang kemudian melemah, dan sekarang tampak palsu.