Seorang serdadu berjalan di Almoloya de Juarez, di pinggiran Mexico City, 10 Januari 2016.  

© 2016 Reuters/Ginnette Riquelme

(Washington, D.C.) - Senat Meksiko semestinya menolak legislasi yang dapat mengabadikan peran militer dalam kegiatan-kegiatan penegakan hukumnya, ujar Human Rights Watch hari ini.

Pada 30 November 2017, Majelis Rendah Meksiko menyetujui Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri, yang mengesahkan keterlibatan militer dalam kegiatan penegakan hukum domestik. Persoalannya, Rancangan Undang-Undang (RUU) itu sama sekali tak mengupayakan transparansi atau akuntabilitas operasi-operasi militer bagi personel militer yang melakukan pelanggaran. Senat bakal sesegera mungkin melakukan pemungutan suara dalam pekan ini.

"Meksiko terlalu mengandalkan ketentaraan guna melawan kejahatan terorganisir selama lebih dari satu dekade, dan hasilnya mengerikan," kata Daniel Wilkinson, managing director divisi Amerika di Human Rights Watch. "Negara ini benar-benar perlu meningkatkan kemampuan penegakan hukumnya, tetapi mengoper tanggungjawab itu kepada militer yang mempunyai rekam jejak hak asasi manusia yang buruk bukanlah jawaban."

Dalam rentang 2006 sampai 2016, Komisi Nasional HAM Meksiko menerima hampir 10 ribu keluhan atas penyelewengan yang dilakukan oleh militer—termasuk lebih dari 2 ribu selama pemerintahan rezim saat ini. Human Rights Watch dan lembaga-lembaga pemerhati HAM lain juga telah mendokumentasikan sejumlah kasus di mana anggota militer yang kelihatan menegakkan hukum terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Impunitas tetap memayungi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Sejak Meksiko meluncurkan "perang narkotika" pada 2006—dengan penempatan besar-besaran pasukan bersenjata untuk melawan kejahatan terorganisir—lebih dari 100 ribu orang terbunuh dan lebih dari 30 ribu orang hilang. Tingkat pembunuhan menurun pada 2014 dan 2015, tetapi kemudian meningkat secara ajek, dengan 2017 yang menjadi tahun paling mematikan di Meksiko dalam dua dekade.

RUU itu memberikan otoritas yang luas kepada milter Meksiko untuk menangani "keamanan dalam negeri," termasuk mengumpulkan informasi intelijen "lewat semua cara legal yang memungkinkan." Komisi Nasional HAM berpendapat: definisi undang-undang yang samar-samar dan ketidaklengkapan kriteria objektif untuk menentukan "keamanan dalam negeri" memungkinkan undang-undang itu berlaku dalam keadaan "apa pun." Sebagai contoh, militer akan mendapatkan wewenang untuk melakukan pencegahan serta penyelidikan kejahatan.

RUU itu tak mencakup upaya-upaya memperkuat institusi kepolisian sipil, tak juga menyediakan jalan keluar buat mengakhiri penggunaan pasukan-pasukan bersenjata dalam penegakan hukum. RUU itu juga tak mencakup cara-cara menjamin kontrol serta pengawasan operasi militer oleh sipil yang independen, atau memastikan bahwa otoritas-otoritas sipil dapat menyelidiki dan mengadili kesewenangan militer secara layak.

"Perlu ada jauh lebih banyak perbincangan serius tentang isu-isu keamanan di Meksiko," kata Wilkinson. "Setelah lebih dari 10 tahun memperoleh hasil tragis dan mengerikan, sungguh mengejutkan bahwa kongres Meksiko justru hendak menambah taruhan pada strategi penegakan hukum oleh militer yang telah terbukti gagal dan mahal."