Kami menyambut baik laporan pertama dari Ahli Independen tentang kekerasan dan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender (SOGI). Kami menyadari bahwa beberapa negara menentang pembentukan mandat tersebut, namun mereka dianjurkan bahwa laporan itu telah ditegaskan kembali oleh Majelis Umum PBB dengan dukungan dari semua kelompok regional PBB. Kami berharap semua pihak dapat bersatu untuk mengakui bahwa tak ada seorang pun yang pantas mengalami diskriminasi dan kekerasan atas dasar apapun.

Penelitian terbaru kami mendukung penilaian Ahli Independen bahwa kekerasan dan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender “terentang dari rumah, sistem pendidikan, pengelolaan masyarakat, hingga tingkat negara dan seterusnya.” Human Rights Watch telah, contohnya, mendokumentasikan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami para perempuan lesbian di Kyrgyzstan dan Kazakhstan; perundungan yang kejam terhadap anak-anak LGBT dan gender tidak umum di sekolah di Jepang, Filipina, serta Amerika Serikat; kekerasan lokal terhadap kelompok LGBT di Kenya dan Nigeria yang tidak ditangani oleh pihak berwenang; dan kekerasan yang disetujui negara terhadap pria gay dalam bentuk cambuk di Provinsi Aceh-Indonesia, serta penahanan dan penyiksaan sewenang-wenang di Chechnya, Rusia, juga pemeriksaan anal yang dipaksakan di Mesir, Tanzania, dan Tunisia.

Semua negara tak hanya berkewajiban untuk bertindak saat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh pejabat atau agen negara, namun juga saat dilakukan oleh individu sipil sebagai penjamin keamanan dan hak asasi manusia untuk semua, tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Semua negara perlu menghadirkan perlindungan dan pemulihan, dan memastikan kerangka hukum mereka tidak menjunjung atau membenarkan kekerasan dan diskriminasi.

Kami juga berterima kasih pada Pelapor Khusus PBB untuk Eksekusi Sewenang-Wenang atas laporannya. Namun, kami cemas bahwa Filipina telah berupaya menerapkan persyaratan tak masuk akal atas kunjungan kenegaraan yang diajukannya, sehingga menghalangi independensinya dalam memeriksa dan melaporkan lebih dari 7.000 pembunuhan dalam konteks “perang melawan narkoba” yang dilakukan Presiden Rodrigo Duterte. Sebagai anggota Dewan ini, Filipina berkewajiban untuk menjunjung hak asasi manusia setinggi-tingginya, serta bekerja sama dengan Dewan berikut mekanismenya, dan seharusnya bertanggung jawab atas kegagalannya menjalankan hal-hal itu. Kami meminta Filipina untuk memberikan akses tanpa batas bagi Pelapor Khusus dalam situasi mendesak, dan kami mendesak Dewan ini untuk mengutuk segala pembunuhan tanpa proses pengadilan dan menyelenggarakan penyelidikan internasional yang independen guna menentukan tanggung jawab dan memastikan mekanisme pertanggungjawaban.