Hari Jumat kemarin di Jakarta, dua orang transgender menerima penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Ini adalah pertama kali aliansi ini menganugerahkan penghargaan kebebasan berekspresinya kepada minoritas seksual dan gender—dan itu datang pada waktu yang sangat tepat.

Sejak Januari 2016, hak-hak dasar dan keamanan kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia telah mengalami serangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya menyusul serentetan retorika yang penuh kebencian dan misinformasi yang dilontarkan oleh pejabat-pejabat pemerintahan dan para politisi.

Kanza Vina (kiri), seorang perempuan transgender, berbicara dengan Abhipraya Ardiansyah (ujung kanan), seorang pria transgender, and Yuli Rustinawati (tengah), kawan mereka dari Forum LGBTIQ Indonesia. Vina dan Abhipraya menerima penghargaan dari Aliansi Jurnalis Independen.

© 2016 Human Rights Watch

Saya membantu pendirian AJI, sebuah serikat untuk para jurnalis, pada tahun 1994 ketika Indonesia masih berada dibawah kediktatoran militer, ketika Suharto—yang saat itu sudah berkuasa selama 29 tahun—membredel tiga surat kabar penting.

Saat menerima penghargaan atas nama Forum LGBTIQ Indonesia, sebuah organisasi payung nasional, Abhipraya Ardiansyah, seorang pria transgender, mengatakan pada hadirin: “Penghargaan ini tidak semata sebuah apresiasi atas kerja kami di Forum LGBTIQ, namun juga kepada tujuan kami, yakni masa depan Indonesia yang lebih baik, dimana kita semua bekerjasama untuk menanam kebebasan dan keragaman.”

Keragaman Indonesia adalah tema utama administrasi pemerintahan Presiden Joko Widodo, namun pemerintahannya telah berulangkali gagal melinduingi kaum minoritas di Indonesia dari diskriminasi dan kekerasan.

Dalam acara ini, Ardiansyah menujukan pidatonya kepada keynote speaker, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin: “Saat ini sedang ada usaha untuk mengkriminalisasikan orang-orang LGBTIQ lewat Mahkamah Konstitusi. Saya berharap pemerintah, termasuk bapak menteri yang baik, agar melihat keadaan kami yang sulit dan mendukung pendidikan publik sehingga masyarakat bisa mengerti dan menghentikan diskriminasi terhadap kami.”

Saifuddin, yang pada awal tahun ini menyerukan tindakan tanpa kekerasan terhadap kaum LGBT tetapi berada dalam satu aliran dengan mereka yang menyebut kaum LGBT sebagai “gangguan kejiwaan,” duduk terdiam. Minggu ini, dia berusaha menjauhkan diri dari acara AJI tersebut karena kehadiran aktivis-aktivis LGBT, jelas ini bukan sikap yang diinginkan pada sebuah acara perayaan kebebasan berpendapat.

Penerima anugerah lainnya, Kanza Vina, seorang perempuan transgender, bercerita kepada hadirin ketika dia melaporkan perisakan (bullying) dan pelecehan seksual yang dialaminya kepada gurunya, mereka justru menyalahkan dirinya karena “banci dan feminin.” Vina berkata: “Gerakan LGBTIQ adalah gerakan demokrasi paling muda di Indonesia. Kami belajar banyak dari gerakan-gerakan lain, dari kebebasan beragama hingga ke perjuangan hak-hak perempuan.”

Memang, kawan seperjuangan hak-hak kaum LGBT di Indonesia cukup kuat, beragam, dan banyak jumlahnya. Seperti yang diperlihatkan pada sebuah demonstrasi damai awal tahun ini yang dibubarkan secara brutal oleh polisi, mereka juga siap berjuang untuk hak-hak seluruh orang Indonesia. Pemerintah seharusnya memperlihatkan nilai-nilai demokratik yang sama.