Dua milyar dolar potensi pemasukan tahunan hilang dan cederanya penegakan hukum serta hak-hak asasi manusia
December 1, 2009
Korupsi yang merajalela di industri kehutanan merupakan rahasia yang tidak dibicarakan orang. Jika kurangnya pengawasan dan pertentangan kepentingan tidak ditangani dengan serius, maka mengucuran uang dari perdagangan karbon ke sistem yang penuh dengan kebocoran tidak akan memperbaiki keadaan tetapi justru akan memperparah masalah.
Joe Saunders, Wakil Direktur Program

(Jakarta 1 Desember 2009) - Perilaku korupsi yang terjadi dalam sektor kehutanan di Indonesia telah merugikan pemerintah sebesar 2 milyar dolar Amerika setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan negara semakin jauh dari sumber daya yang ada untuk memenuhi kewajibannya dalam hal pemberian hak atas ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Demikian siaran pers Human Rights Watch yang diterbitkan hari ini. Kurangnya pengawasan dan pertentangan kepentingan juga menjadi pertanda tidak baik mengenai kemampuan Indonesia menjadi mitra perdagangan karbon yang dapat diandalkan. Skema perdagangan karbon sendiri merupakan topik penting dalam Konferensi Perubahan Cuaca PBB yang akan dimulai pada tanggal 7 Desember 2009 di Kopenhagen.

Dalam laporan setebal 85 halaman yang berjudul "Dana Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia pada Hak Asasi Manusia", Human Rights Watch menemukan bahwa antara tahun 2003 hingga 2006, lebih dari setengah kayu tebangan Indonesia merupakan hasil dari pembalakan liar dan luput dari pajak. Subsidi siluman, termasuk penetapan harga kayu dan nilai tukar mata uang yang oleh pemerintah sengaja dipatok lebih rendah dari harga riil dan penghindaran pajak oleh eksportir dengan taktik yang dikenal dengan sebutan "harga transfer" semakin memperbesar kerugian yang ada. Dengan menggunakan metode yang digunakan oleh industri perkayuan serta memperbandingkan dengan seksama antara konsumsi kayu Indonesia dan pasokan kayu resmi, laporan tersebut menyimpulkan bahwa total kerugian yang menggerogoti kas negara pada tahun 2006  sebesar 2 milyar dolar.

Berbagai tantangan yang sedang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini seperti tuduhan persekongkolan oleh polisi dan kejaksaan untuk mendiskredit KPK yang tengah menyelidiki adanya kemungkinan korupsi yang dilakukan oleh polisi, semakin memperjelas dampak buruk korupsi dalam tata kelola negara, ujar Human Rights Watch.

"Korupsi yang merajalela di industri kehutanan merupakan rahasia yang tidak dibicarakan orang," ujar Joe Saunders, Wakil Direktur Program Human Rights Watch. "Jika kurangnya pengawasan dan pertentangan kepentingan tidak ditangani dengan serius, maka mengucuran uang dari perdagangan karbon ke sistem yang penuh dengan kebocoran tidak akan memperbaiki keadaan tetapi justru akan memperparah masalah."

Sejak tahun 2006 telah ada laporan yang menyatakan berkurangnya kerugian di sektor kehutanan yang disebabkan oleh meningkatnya produksi perkebunan kayu sebanyak dua kali lipat dalam setahun. Namun laporan tersebut juga mempertanyakan ketersediaan lahan yang diperlukan untuk mencapai tingkat produksi yang sedemikian besar.

Dampak di dalam negeri yang ditimbulkan oleh korupsi dan kehilangan pendapatan, terutama di daerah miskin terpencil, sangat terasa, kata Human Rights Watch. Indonesia merupakan negara penandatangan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang menyatakan kesetujuan untuk menggunakan semua sumber daya yang ada guna menjamin warga negara mendapatkan hak atas layanan kesehatan, pendidikan dan perumahan. Namun melihat besarnya jumlah pedapatan yang hilang akibat korupsi menunjukan bahwa Indonesia telah melanggar kewajiban-kewajibannya seperti yang tertera dalam konvensi tersebut.

Jumlah sebesar 2 milyar dolar yag hilang setiap tahun itu sama dengan gabungan seluruh alokasi anggaran untuk kesehatan nasional, provinsi dan kebupaten. Nilai kehilangan tahunan ini juga sama dengan perhitungan Bank Dunia terhadap anggaran yang cukup untuk memberikan layanan dasar kepada 100 juta penduduk miskin selama hampir dua tahun. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia dengan anggaran kesehatan perkapita terkecil bahkan jika dibandingkan dengan negara yang memiliki GDP yang lebih rendah.

"Sangat menyedihkan dan ironis dimana banyak daerah terpencil yang merupakan sumber pemasukan negara dari hasil kehutanan justru memiliki layanan dasar kesehatan yang paling buruk," kata Saunders. "Masyarakat yang tinggal di pinggir hutan, yang tengah dirusak untuk mempertebal kantung oknum pejabat, justru harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mendapat perawatan dokter," lanjutnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah hutan terbesar di dunia, tetapi sekaligus merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat penggundulan hutan yang juga tertinggi. Indonesia dilaporkan meraup 6,6 milyar dolar Amerika dari ekspor sektor perkayuannya yang sangat menguntungkan. Dengan nilai ekspor yang sedemikian besar, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Brasil dan lebih besar dari pada gabungan ekspor negara-negara di Afrika dan Amerika Tengah.

Berdasarkan temuan laporan ini, mereka yang mendapat keuntungan terbanyak dari pembalakan liar serta korupsi yang menyertainya sangat jarang diminta pertanggungjawabannya. Sebagian hal ini disebaban oleh perilaku korupsi yang terjadi dalam tubuh penegak hukum dan peradilan. Uang suap diberikan kepada polisi untuk memanipulasi barang bukti atau bahkan menjual kembali kayu hasil sitaan kepada pembalak liar. Suap juga diberikan kepada jaksa untuk memanipulasi tuduhan (kadang-kadang sengaja menggunakan pasal yang memiliki pembuktian yang lemah), dan kepada hakim untuk putusan yang menguntungkan.

Pejabat Departemen Kehutanan telah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pelacakan dan pelaporan kayu, namun mereka juga tetap harus menghadapi pelaku usaha yang selalu mencari celah serta berbagai kepentingan yang telah mengakar di dalam departemen itu sendiri. Pelaporan produksi kayu dan keuntungannya sering dinodai oleh pertentangan kepentingan antar instansi kehutanan dan ketidakjelasan wewenang kantor kehutanan pusat dan daerah. Uang suap yang diberikan kepada oknum pejabat utuk meloloskan pembalakan liar atau melanggar surat ijin merupakan insentif yang sangat menggoda untuk menelantarkan pencatatan data yang akurat atau kegagalan membuat laporan terjadwal kepada kementerian pusat.

Walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi, beberapa oknum pejabat tinggi masih nampak melakukan perlawanan yang kuat. Persengketaan yang semakin memanas antara KPK dan polisi serta kejaksaan, berujung pada penahanan dan pencopotan dua ketua KPK yang dituduh telah melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang.

Pada bulan November, tim pencari fakta yang dibentuk presiden menemukan tidak cukup bukti atas tuduhan kepada kedua ketua KPK tersebut dan merekomendasikan penutupan kasus. Tetapi belum jelas apakah keduanya akan menempati posisi mereka kembali. Tim pencari fakta juga merekomendasikan penyelidikan menyeluruh terhadap korupsi di peradilan untuk memerangi "makelar kasus" yang bergetayangan di peradilan dan kepolisian yang bertindak sebagai perantara dalam memberikan suap, dan penyelidikan atas penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian, dengan pemberian sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab atas kesalahan penahanan kedua ketua KPK tersebut.

"Ini merupakan persimpangan penting," ujar Saunder. "Jika Indonesia berhasil menanggulangi korupsi, maka negara ini bisa menjadi pemimpin dalam industri kehutanan. Dimana saat ini banyak pohon dan uang yang hilang sementara masyarakat miskin justru harus menanggung beban atas kehilangan ini," lanjutnya.

Human Rights Watch menghimbau kapada kejaksaan untuk mengenakan pasal terberat dalam Undang-Undang Tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang guna menekan korupsi perkayuan. Departemen Kehutanan sebaiknya membuat kewajiban atas sistem audit dan pelacakan pemasukan bagi semua kayu di Indonesia sejak titik penebangan hingga titik ekspor untuk menjamin keabsahan dan mengijinkan pengawasan independen.

Mitra dagang Indonesia juga harus menjamin bahwa mereka sendiri tidak terlibat dalam korupsi perkayuan. Negara konsumen harus mengeluarkan peraturan yang melarang perdagangan hasil-hasil pembalakan liar seperti yang dilakukan oleh Amerika dengan Undang-Undang Lacey. Uni Eropa harus segera mengeluarkan undang-undang yang yang saat ini masih tertunda yang mewajibkan sertifikasi keabsahan bagi produk-produk kayu untuk memasuki pasar Eropa, kata Human Rights Watch.

"Semua ini memerlukan upaya yang kuat dari pejabat tinggi Indonesia dan para mitra dagang untuk menghentikan korupsi dalam sektor perkayuan," kata Saunders. "Taruhannya sangat besar bagi kemapuan negara untuk meningkatkan tingkat kehidupan warganya serta keberadaan negara di dunia internasional."