INDONESIA

Kembali Ke Orde Baru?
Tahanan Politik di bawah Kepemimpinan Megawati

PDF (197 Kb)

Daftar isi

1. Pendahuluan
   
   
2. Latar Belakang
   
   
3. Penerapan Undang-Undang Kolonial Dan Praktek-Praktek Era Soeharto Untuk Menahan Para Aktivis Politik
   
   
4. Penahanan, Persidangan, Dan Vonis Hukuman
Nanang Mamija dan Muzakkir
Raihana Diany
Kias Tomo
Billal Abubakar Ahmad Faugi
M. Iqbal Siregar
Faisal Saifuddin
Muhammad Nazar
Kasus-kasus Lain
Ignas Kleruk Mau
Frans Kurniawan
Andi Abdul Karim
Susyanti Kamil, An’am Jaya, Sahabuddin, Ansar Suherman, Hariansyah, Muhammad Akman
Yoyok and Mahendra
Supratman
Nanang Sugisuroso and Sofandi Sofar
Firman


5. Kesimpulan
   
   
6. Rekomendasi
Kepada Pemerintah Republik Indonesia
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Kepada Pengadilan Indonesia
Kepada Pemerintah dan Pemberi Bantuan Internasional yang mempunyai hubungan bilateral yang erat dengan Indonesia
Kepada Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa

Juli 2003       Vol. 15, No. 4 (c)

NOTE: This is an unofficial translation of the text of the HRW report. Please see the English language version for exact wording or confirmation of footnotes and other details.

Laporan HRW ini tidak secara resmi. Silakan membaca edisi di dalam Bahasa Inggris untuk susunan kata tepat, atau untuk konfirmasi catatan dibawah halaman majalah atau perincian yang lain.

Home | About Us | News Releases | Publications | Info by Country | Global Issues | Campaigns | Community | Store | Film Festival | Search | Site Map | Contact Us | Press Contacts | Privacy Policy