(New York, 16 Oktober 2011) – Indonesia harus melaksanakan reformasi atas hak-hak kebebasan berekspresi, berkumpul, dan beragama menyusul terpilihnya sebagai negara anggota Dewan HAM PBB, demikian Human Rights Watch hari ini dalam sebuah suratkepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski beberapa tahun terakhir Indonesia menuju negara demokrasi yang menghormati hak asasi, namun keprihatinan atas pelanggaran HAM pada ranah isu itu bisa serius menggerus stabilitas dan reformasi demokrasi, menurut Human Rights Watch.
“Terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia harus mendorong reformasi hak asasi di dalam negeri,” kata Elaine Pearson, wakil direktur Asia Human Rights Watch. “Jika Indonesia ingin menjadi pemimpin dunia dalam hak asasi manusia, ia harus dimulai dengan melindungi minoritas agama dan mengizinkan mereka yang mengungkapkan pandangan politik secara damai.”
Undang-undang dan kebijakan Indonesia membungkam hak kebebasan berekspresi yang terus-menerus dipakai terhadap para aktivis politik damai dari Maluku, Papua, dan daerah lain. Undang-undang lain berkontribusi menyuburkan kekerasan agama dengan mengkriminalisasi praktik-praktik keagamaan yang dianggap “menyimpang” dari enam agama resmi yang diakui negara. Impunitas yang berlangsung lama atas kekerasan agama telah mendorong serangan lebih besar dan brutal oleh para militan Islam terhadap minoritas agama, terutama Ahmadiyah, yang menyatakan diri Muslim meski hampir semua mazhab Islam menganggap Ahmadiyah melakukan “bid’ah.” Human Rights Watch juga mendesak Indonesia untuk mengatasi impunitas untuk pelanggaran militer Indonesia.
Untuk menunjukkan komitmen hak asasi manusia, pemerintah Indonesia harus menepati janji-janji yang disampaikan menjelang pemilihan negara anggota kepada Dewan HAM PBB pada 20 Mei 2011, menurut Human Rights Watch. Ini termasuk menanggapi permintaan kunjungan dari pelapor khusus PBB tentang kebebasan beragama, dan meratifikasi perjanjian inti HAM, termasuk Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa.
“Indonesia dengan bangga mengungkapkan komitmen hak asasi manusia sebagai anggota Dewan HAM,” kata Pearson. “Sekarang Indonesia harus melaksanakan komitmen itu dengan reformasi nyata di dalam negeri.”
