“Dana Liar”

ingkasan

Metodologi

Rekomendasi

Untuk pemerintah Indonesia

Untuk Mitra Dagang Utama Indonesia, termasuk China, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Amerika Serikat dan Uni Eropa

Untuk Donor Internasional termasuk Bank Dunia, Australia, Uni Eropa dan Amerika Serikat

I. Latar Belakang: Tinjauan Singkat Sektor Kehutanan Indonesia

Desentralisasi Pengawasan Hutan

II. Hilangnya Kayu Indonesia

Analis Selisih Kayu

III. Menguapnya Pendapatan Indonesia Atas Kayu

Kalimantan Barat: Provinsi Kaya Hutan, Miskin Pendapatan

IV. Anatomi Korupsi pada Sektor Kehutanan

Korupsi di Instansi Kehutan

Korupsi dalam Penegakan Hukum..

Korupsi di Peradilan

Sebuah Operasi Penertiban Pembalakan Liar di Kalimantan Barat

V. Upaya Reformasi Kehutanan dan Pemberantasan Korupsi Saat Ini

Komisi Pemberantasan Korupsi: Kemajuan dan Ancaman

VI. Dampak Pada Hak Asasi Manusia

Kegagalan Peradilan

Kesalahan Menteri Dalam Melakukan Interpretasi Atas Undang-Undang Kehutanan Berakibat Lolosnya Pembalak Liar Dari Cengkeraman Hukum..

Kegagalan Transparansi

Dana untuk Layanan Kesehatan Dasar Mengalir ke Kantong Pembalak Liar dan Pejabat Korup

Kalimantan Barat: Industri Kehutanan Melimpah Tapi Kekurangan Dana Kesehatan

Hak atas Kesehatan Menurut Hukum Internasional

Kesetaraan Akses

Hak Perempuan atas Kesehatan

VII. Konsekuensi Internasional

Penegakan Peraturan Perbankan dan Mendapatkan Kembali Hasil Korupsi

Undang-Undang Lacey di Amerika Serikat

Kesepakatan Kemitraan Sukarela dengan Uni Eropa

Pasar Penyeimbang Karbon

VIII. Lampiran: Metodologi Penghitungan Kerugian Pendapatan Kayu

Royalti dan Dana Reboisasi

Harga Transfer

IX. Ucapan Terima Kasih